NERACA

Jakarta -  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengimbau kaum buruh agar tidak sering berdemo karena mereka sendiri yang akan merugi pada akhirnya.

“Saya ingin mengingatkan kepada para buruh agar jangan kebablasan. Aspirasi itu bisa didialogkan. Kalau demo-demo kebablasan, yang rugi bukan hanya demonstran, buruh yang lain juga rugi. Kalau tiap hari demo, kapan kerjanya?” tanya Muhaimin di Jakarta, Kamis (6/12).

Menanggapi pernyataan itu, Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Said Iqbal menyetujuinya. “Asalkan pemerintah menindak dengan tegas pelanggaran-pelanggaran yang ada,” kata Iqbal saat dihubungi Neraca.

Menurut dia, demonstrasi yang dilakukan selama ini selalu berdasar pada pelanggaran yang dilakukan pengusaha atau pemerintah. “Dan ingat, kami menganut prinsip konsep-lobi-aksi (KLA). Jadi, aksi tidak akan dilakukan tanpa didahului lobi,” kata Iqbal.

Dia mencontohkan aksi menuntut PT Samsung dua hari lalu. “Bagaimana tidak ada aksi? Bayangkan saja, ada karyawan yang sudah 13 tahun jadi pegawai outsourcing. Ada juga karyawan kontrak yang sudah sampai sepuluh kali kontrak. Namun vendor Samsung malah semakin masif. Maka, kita aksi. Tapi tetap, kita aksi dengan lobi terlebih dahulu,” kata Iqbal.

Dia menegaskan bahwa harus juga dipahami bahwa aksi demonstrasi adalah hak konstitusional sehingga tidak ada satupun pihak yang bisa melarang.

Tak Ganggu Produktivitas

Dalam aksi-aksinya, kata dia, buruh sama sekali tidak mengurangi produktivitas perusahaan. “Setiap buruh yang izin aksi itu mengganti hari kerja loh, kecuali aksi mogok nasional,” kata Iqbal.

Dia mencontohkan, jika seorang buruh ikut aksi pada hari Rabu, dia akan menggantinya pada Sabtu atau di shift lain.

“Walaupun mereka capek, tetapi ini untuk perjuangan. Tidak mungkin puluhan ribu buruh itu mau digerakkan kalau bukan dirinya sendiri yang sadar,” pungkas Iqba

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan bahwa demonstrasi buruh yang berkepanjangan dapat menurunkan daya saing serta merugikan semua pihak.

“Pada dasarnya buruh menyuarakan kepentingannya. Menurut saya tidak apa karena ini demi kelayakan mereka. Akan tetapi UKM dan industri padat karya jangan dipaksakan terkena UMP tersebut”, tukasnya, menanggapi aksi para buruh yang menolak upaya penangguhan UMP.

Sofjan juga mengatakan bahwa pemerintah harus terus memfasilitasi agar pengusaha mampu untuk meningkatkan daya saing sementara di sisi lain, buruh mendapatkan kesejahteraan. “Sehingga mereka tidak menjadi korban dari pemutusan hubungan kerja akibat ketidakmampuan membayar UMP,” kata Sofjan.

Muhaimin mengatakan bahwa pengusaha yang keberatan dengan kenaikan UMP di tiga sektor, yaitu garmen, sepatu dan tekstil bisa mengusulkan penangguhan. “Nanti akan diproses diaudit. Setelah dianalisis, akan terlihat mana yang layak, mana yang tidak. Jika layak secara manajemen keuangan, akan mendapat SK Gubernur untuk penangguhan,” kata Muhaimin.

Kontradiksi

Di sisi lain, Sofjan menyatakan bahwa terkait aturan alih daya, pemerintah melakukan kontradiksi dalam implementasi aturan tersebut. “Dalam Undang-Undang No. 13 tentang Alih Daya, ada lima pekerjaan yang boleh melakukan hal tersebut. Tapi kita lihat ada yang tidak adil dalam pelaksanaannya karena masih banyak guru honorer yang notabene berpendidikan”, tukasnya.

Dia memaparkan bahwa dalam implementasi aturan alih daya, pemerintah harus mampu untuk melakukan penyesuaian, yakni agar mampu untuk mendayagunakan skill agar lebih tepat guna. “Yang susah adalah mereka yang berpendidikan rendah, tetapi dibayar 2 juta sedangkan masih banyak orang berpendidikan tapi bayarannya di bawah 2 juta,” kritik Sofjan.

Ia juga menerangkan bahwa yang dibutuhkan Indonesia sekarang masih bisnis yang berbasis penyerapan tenaga kerja karena usaha tersebut dapat menekan angka pengangguran. “Yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah menciptakan iklim yang berbasis labour intensive, sehingga mereka yang berpendidikan rendah dapat terserap dan meningkatkan taraf hidupnya,” tegasnya.

Dia menekankan pentingnya kestabilan ekonomi sebagai sebuah syarat agar investasi dan produksi dari pengusaha dapat lebih baik dalam pembangunan. (iqbal/dias)