Korupsi dan Degradasi Moral

Di tengah memudarnya etika dan moral sebagian pemimpin di negeri ini, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun ini merosot ke urutan 118, lebih rendah dibandingkan 2011 yang menduduki peringkat ke-100. Indonesia hanya memperoleh skor 32.

"Rentang indeks 0-100 dengan 0 dipersepsikan paling korup dan 100 amat bersih, skor Indonesia adalah 32," ujar Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Natalia Soebagjo, Kamis (6/12).

Hasil kajian TII mengungkapkan, peringkat Indonesia sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagskar. Sedangkan di kawasan ASEAN, Indonesia masih di bawah Singapura dengan skor IPK 87 (peringkat 5), Brunei Darussalam (46), Malaysia (54), dan Thailand (peringkat 88). Indonesia juga masih berada dibawah Filipina dengan skor 34 (peringkat 108).

Posisi Indonesia di level ASEAN hanya di atasVietnam (peringat 123) dan Myanmar (172). Ironis memang, Indonesia sebagai negara paling luas dan banyak penduduknya di kawasan regional ternyata lebih korup ketimbang negara sekitarnya. Secara global, lima negara dengan skor tertinggi bersih dari korupsi adalah Denmark (skor 90), Finlandia (90), Selandia Baru (90), Swedia (skor 88), dan Singapura dengan skor 87.

Maraknya korupsi di Indonesia tersebut ternyata belum diimbangi dengan etika dan moralitas tinggi di kalangan pemimpin bangsa. Contoh kasus Diego Mendieta, pemain sepak bola asal Paraguay, menderita kehidupan yang yang mengenaskan. Diego harus gigih memperjuangkan haknya, yang belum juga tuntas diterima sampai akhirnya dia meninggal setelah sakit parah, dan meninggalkan utang akibat gajinya selama empat bulan belum dibayar.Ini akibat sikap kepemimpinan dunia sepak bola Indonesia yang tidak jelas belakangan ini.

Tidak hanya itu. Sosok Bupati Garut Aceng HM Fikri, pemimpin daerah, kini menjadi sorotan media nasional dan internasional, gara-gara pernikahannya dengan Fani Octora, 18, hanya berlangsung singkat empat hari dan diceraikan lewat pesan singkat (sms). Pasalnya, Aceng menceraikan istri barunya dianggap sebuah fenomena yang tidak lazim berlaku secara universal.

Selain pemberitaannya menghiasi media nasional, juga menjadi headline media terkemuka AFP, Perancis, dan hal yang sama diangkat oleh koran Amerika Serikat The Washington Post berjudul “Protesters demand Indonesian official resign over text message divorce of teen girl”.

Media ternama Inggris BBC pun memuat tulisan “Outrage after Indonesian official divorces teenage bride”. Ini jelas media internasional menyinggung persoalan etika dan moralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para pemimpin di manapun.

Di kalangan penegak hukum juga terjadi degradasi moral dan etika. Beberapa hakim agung di Mahkamah Agung (MA) kini ditengarai telah memberikan keringanan hukuman terhadap gembong narkoba, yang sebelumnya divonis hukuman mati oleh pengadilan tinggi.

Bahkan mantan ketua PN Jakarta Barat, Chaidir, sekarang dipromosi menjadi wakil ketua PT Banda Aceh. Padahal dia pernah dicopot dari jabatannya karena terbukti melanggar etika meminta duit ke AS alias Ayin via telepon (1 Maret 2008).

Jadi, apa yang dikatakan Lord Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”, benar menunjukkan korelasi positif antara kekuasaan pemimpin yang tak bermoral cenderung akan berbuat korup. Ini tantangan pemimpin Indonesia ke depan agar menjadi negara yang bersih dan berwibawa di mata internasional.

BERITA TERKAIT

Hapus Regulasi Penghambat!

Menyimak kondisi ekonomi Indonesia saat ini cenderung bersifat stagnan, hal ini didukung dengan adanya data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal…

Bersatu Atasi Covid-19

Indonesia tengah mengalami darurat  virus Covid-19, sehingga masyarakat dan pemerintah saat ini terus meningkatkan kewaspadaan setiap saat. Artinya, kita perlu…

Ekonomi Mulai Meradang

Di tengah kondisi perekonomian nasional yang memprihatinkan saat ini, beberapa emiten perkebunan kelapa sawit mulai was-was dengan kebijakan Pemerintah India…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Stimulus Percepatan Usaha

Di tengah wabah Covid-19 saat ini, upaya perampingan regulasi yang selama ini menjadi perbincangan publik  tampaknya akan segera terealisasi dalam…

Disiplin Ketat Lawan Covid-19

Presiden Jokowi akhirnya memutuskan opsi PSBB (pembatasan sosial berskala besar) terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.…

Hapus Regulasi Penghambat!

Menyimak kondisi ekonomi Indonesia saat ini cenderung bersifat stagnan, hal ini didukung dengan adanya data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal…