Pembentukan RUU JPSK Terganjal - Sistem Peringatan Dini Sektor Keuangan

NERACA

Bali - Rancangan Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) saat ini masih dalam pembahasan di Komisi XI DPR lantaran masih banyaknya ganjalan dan ketidaksepahaman antara legislatif dengan eksekutif, yakni pemerintah. Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan, ketidaksepaham ini antara lain imunitas, penyatuan aturan mikro dan makro prudensial, serta belum dicabutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.4/2008 tentang JPSK.

”Mengenai RUU JPSK, kami sudah bertemu komisi XI bagaimana kelanjutannya. Mereka (komisi XI) masih concern soal status JPSK. YaknI, apakah ada RUU yang menarik Perpu JPSK kemudian menyatukan aturan makro dan mikro prudensial. Dan ini tentunya sebagai pengganti Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) di UU OJK,” kata Agus di Bali, Kamis (6/12).

Lebih lanjut dirinya menyatakan, yang menarik lainnya untuk menjadi bahan diskusi mengenai RUU JPSK ini adalah terkait dengan imunitas. Pasalnya, imunitas sudah tidak dimasukkan ke dalam RUU tersebut sehingga harus didiskusikan kembali. Berdasarkan UU No.10/2004 tentang Pembentukan Perpu dijelaskan bahwa untuk dapat membahas suatu UU, pemerintah dan DPR harus terlebih dahulu mencabut Perpu terkait yang diterbitkan sebelumnya.

Dengan begitu pembahasan RUU JPSK baru dapat dilakukan apabila Perpu JPSK dibatalkan dengan RUU Pembatalan Perpu JPSK. RUU JPSK ini, lanjut Agus, jika disahkan akan menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peringatan dini (early warning system) jikalau terjadi krisis dalam sektor keuangan dan otoritas keuangan memerlukan panduan mekanisme resmi untuk merespon dan mengatasi persoalan tersebut.

”Jika UU JPSK masih belum selesai, maka pemerintah akan memasukkan (pencabutan) Perpu JPSK (terlebih dulu),” terangnya. Agus juga mengatakan bahwa pada masa lalu hampir setiap 10 tahun sekali terjadi krisis keuangan di Indonesia, namun sekarang setiap dua tahun ada krisis. ”Dulu hanya bank yang perlu diperhatikan, tapi sekarang (lembaga) non bank bisa menjadi sumber terjadinya krisis, jadi hal seperti itu (UU JPSK) tidak boleh terlalu kaku,” jelas dia.

Sementara menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) bahwa pembahasan RUU JPSK itu jugalah yang mendorong FKSSK yang anggotanya terdiri dari empat otoritas sektor keuangan, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), untuk mengadakan seminar internasional tentang stabilitas keuangan di Nusa Dua Bali ini.

Format RUU

”Untuk membahas itu (RUU JPSK) tentu akan sangat bermanfaat jika kita memgundang pihak internasional supaya dapat masukan atas pasal-pasal dalam RUU JPSK kita. (Dalam seminar ini) kita membicarakan metodologi dan metode kerja dari rekan-rekan bank sentral, akademisi, dan institusi keuangan internasional lainnya. Arrangement (dalam forum seperti FKSSK) antara Inggris dan AS saja sudah beda, maka kita bicara dengan negara-negara lain agar bisa menjadi contoh untuk forum kita,” tutur Darmin.

Menurut dia, semenjak terjadinya krisis ekonomi 2008 telah ada banyak perubahan, tidak hanya dari cara berpikir, metodologi, tetapi juga dalam kerangka kerja dan kebijakan. Ini yang terus dievaluasi oleh BI. ”Juga bagaimana aturan-aturan prudensial yang lebih tegas banyak dibicarakan, bukan hanya di BIIS, Basel, FFB, tapi di BI pembahasannya juga masih gencar sekali,” jelasnya.

Komunikasi di dalam JPSK, misalnya terindikasi adanya kasus dalam sektor keuangan yang akan menyebabkan krisis sistemik, akan lebih jelas dan mudah jika sudah tertuang dalam UU JPSK nanti. ”Supaya lebih mudah maka akan dibicarakan di DPR dan kita akan ambil contoh dari negara-negara lain yang bisa kita ramu untuk masuk dalam RUU JPSK itu,” paparnya.

Darmin menambahkan, jika sudah ada dasar hukumnya yakni UU, maka semua akan settle atau mudah dikerjakan. ”Memang kalau ada tanda-tanda krisis, tidak langsung kita bicarakan secara gamblang ke publik juga. Kalau sakit (bank)nya masih biasa maka akan kita dorong supaya sehat lagi. Dengan UU itu nanti tidak akan sampai ada kasus kayak Century yang menyebabkan krisis sistemik,” katanya.

Darmin menerangkan bahwa setiap instansi yang merupakan anggota FKSSK pasti punya sistem peringatan dini dan fokus masing-masing dalam menghadapi krisis.

”Supaya jangan hanya fokus saja (di bidang sendiri), maka dibuat juga (forum) yang skalanya nasional. Ini konsolidasi, jadi jangan cuma digabung-gabung saja (sistem peringatan dininya). Kemudian ada kelembagaan dan metode kerjanya. Misalnya diberi warna-warna untuk tahu seberapa berbahayanya suatu krisis (keuangan) itu. Jika sudah bahaya, kita komunikasikan dengan pimpinan FKSSK, maka akan diputuskan apakah akan dibicarakan di level teknis, deputi, atau bahkan level ketua,” tutupnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Wagub Jabar: Pembentukan DOB Tidak Bisa Ditawar Lagi

Wagub Jabar: Pembentukan DOB Tidak Bisa Ditawar Lagi NERACA Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum…

Koperasi Syariah vs RUU Perkoperasian

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Setelah lama tak terdengar dan telah  meredup cahayanya  bertahun – tahun, akhirnya draf…

Fintech BUMN Dilengkapi dengan Sistem QR Code

    NERACA   Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara berharap BUMN finansial berbasis teknologi (tekfin/fintech) yang menggunakan sistem…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Tingkatkan Keuangan Inklusif, Hari Indonesia Menabung akan Ditetapkan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan Hari Indonesia…

Nelayan Diminta Manfaatkan Bank Mikro Nelayan

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia dan mengingatkan mereka serta para pengusaha…

UMKM Diminta Manfaatkan UU Penjaminan

  NERACA   Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah…