Pembentukan RUU JPSK Terganjal - Sistem Peringatan Dini Sektor Keuangan

NERACA

Bali - Rancangan Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) saat ini masih dalam pembahasan di Komisi XI DPR lantaran masih banyaknya ganjalan dan ketidaksepahaman antara legislatif dengan eksekutif, yakni pemerintah. Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan, ketidaksepaham ini antara lain imunitas, penyatuan aturan mikro dan makro prudensial, serta belum dicabutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.4/2008 tentang JPSK.

”Mengenai RUU JPSK, kami sudah bertemu komisi XI bagaimana kelanjutannya. Mereka (komisi XI) masih concern soal status JPSK. YaknI, apakah ada RUU yang menarik Perpu JPSK kemudian menyatukan aturan makro dan mikro prudensial. Dan ini tentunya sebagai pengganti Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) di UU OJK,” kata Agus di Bali, Kamis (6/12).

Lebih lanjut dirinya menyatakan, yang menarik lainnya untuk menjadi bahan diskusi mengenai RUU JPSK ini adalah terkait dengan imunitas. Pasalnya, imunitas sudah tidak dimasukkan ke dalam RUU tersebut sehingga harus didiskusikan kembali. Berdasarkan UU No.10/2004 tentang Pembentukan Perpu dijelaskan bahwa untuk dapat membahas suatu UU, pemerintah dan DPR harus terlebih dahulu mencabut Perpu terkait yang diterbitkan sebelumnya.

Dengan begitu pembahasan RUU JPSK baru dapat dilakukan apabila Perpu JPSK dibatalkan dengan RUU Pembatalan Perpu JPSK. RUU JPSK ini, lanjut Agus, jika disahkan akan menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peringatan dini (early warning system) jikalau terjadi krisis dalam sektor keuangan dan otoritas keuangan memerlukan panduan mekanisme resmi untuk merespon dan mengatasi persoalan tersebut.

”Jika UU JPSK masih belum selesai, maka pemerintah akan memasukkan (pencabutan) Perpu JPSK (terlebih dulu),” terangnya. Agus juga mengatakan bahwa pada masa lalu hampir setiap 10 tahun sekali terjadi krisis keuangan di Indonesia, namun sekarang setiap dua tahun ada krisis. ”Dulu hanya bank yang perlu diperhatikan, tapi sekarang (lembaga) non bank bisa menjadi sumber terjadinya krisis, jadi hal seperti itu (UU JPSK) tidak boleh terlalu kaku,” jelas dia.

Sementara menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) bahwa pembahasan RUU JPSK itu jugalah yang mendorong FKSSK yang anggotanya terdiri dari empat otoritas sektor keuangan, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), untuk mengadakan seminar internasional tentang stabilitas keuangan di Nusa Dua Bali ini.

Format RUU

”Untuk membahas itu (RUU JPSK) tentu akan sangat bermanfaat jika kita memgundang pihak internasional supaya dapat masukan atas pasal-pasal dalam RUU JPSK kita. (Dalam seminar ini) kita membicarakan metodologi dan metode kerja dari rekan-rekan bank sentral, akademisi, dan institusi keuangan internasional lainnya. Arrangement (dalam forum seperti FKSSK) antara Inggris dan AS saja sudah beda, maka kita bicara dengan negara-negara lain agar bisa menjadi contoh untuk forum kita,” tutur Darmin.

Menurut dia, semenjak terjadinya krisis ekonomi 2008 telah ada banyak perubahan, tidak hanya dari cara berpikir, metodologi, tetapi juga dalam kerangka kerja dan kebijakan. Ini yang terus dievaluasi oleh BI. ”Juga bagaimana aturan-aturan prudensial yang lebih tegas banyak dibicarakan, bukan hanya di BIIS, Basel, FFB, tapi di BI pembahasannya juga masih gencar sekali,” jelasnya.

Komunikasi di dalam JPSK, misalnya terindikasi adanya kasus dalam sektor keuangan yang akan menyebabkan krisis sistemik, akan lebih jelas dan mudah jika sudah tertuang dalam UU JPSK nanti. ”Supaya lebih mudah maka akan dibicarakan di DPR dan kita akan ambil contoh dari negara-negara lain yang bisa kita ramu untuk masuk dalam RUU JPSK itu,” paparnya.

Darmin menambahkan, jika sudah ada dasar hukumnya yakni UU, maka semua akan settle atau mudah dikerjakan. ”Memang kalau ada tanda-tanda krisis, tidak langsung kita bicarakan secara gamblang ke publik juga. Kalau sakit (bank)nya masih biasa maka akan kita dorong supaya sehat lagi. Dengan UU itu nanti tidak akan sampai ada kasus kayak Century yang menyebabkan krisis sistemik,” katanya.

Darmin menerangkan bahwa setiap instansi yang merupakan anggota FKSSK pasti punya sistem peringatan dini dan fokus masing-masing dalam menghadapi krisis.

”Supaya jangan hanya fokus saja (di bidang sendiri), maka dibuat juga (forum) yang skalanya nasional. Ini konsolidasi, jadi jangan cuma digabung-gabung saja (sistem peringatan dininya). Kemudian ada kelembagaan dan metode kerjanya. Misalnya diberi warna-warna untuk tahu seberapa berbahayanya suatu krisis (keuangan) itu. Jika sudah bahaya, kita komunikasikan dengan pimpinan FKSSK, maka akan diputuskan apakah akan dibicarakan di level teknis, deputi, atau bahkan level ketua,” tutupnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kena Dampak Covid 19, AAJI Minta Diizinkan Jual PAYDI Secara Online

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengizinkan Produk Asuransi…

Bank Mandiri Bayar BP Jamsostek Debitur KUR Senilai Rp5 Miliar

  NERACA Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyediaan asuransi perlindungan bagi debitur…

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Lakukan Penyesuaian Operasional

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional…