Pembangunan Wisma Atlet Jangan Terganggu - KPK Diminta Tuntaskan Kasus Suap

KPK Diminta Tuntaskan Kasus Suap

Pembangunan Wisma Atlet Jangan Terganggu

Jakarta--Proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang yang terkena issu suap harus tetap dilanjutkan. Karena menyangkut fasilitas penyelenggaran Sea Games XXVI di Palembang. Oleh karena penuntasan kasus suap yang melibatkan Sesmen Kemenegpora, Wafid Muharam perlu dituntaskan.

“Kami meminta KPK menuntaskan kasus ini. Karena hal tuduhan-tuduhan yang berkembang jelas merugikan Partai Demokrat. Semakin cepat dituntaskan, maka berbagai isu akan cepat berakhir, ” kata Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dalam jumpa pers di ruang FPD di Gedung DPR, Jakarta, (9/5).

Menurut Nazarudin, Isu suap pembangunan Wisma Atlet dikembangkan untuk memukul citra Partai Demokrat. Yang jelas, PD sangat menjaga perilaku politik yang sehat. “Kami menantang pihak-pihak yang menuding kami terlibat untuk memberikan bukti-bukti yang mereka miliki. Ini hanyalah sensasi murahan,” tambahnya.

Lebih jauh Nazaruddin menuding adanya fitnah yang mengkait-kaitkan dirinya telah menerima suap sekitar Rp25 miliar dan ancaman terhadap pimpinan KPK. “Semua isu itu tidak benar, dimana saya dikaitkan mendapat fee Rp25 miliar, lalu melakukan ancaman pada pengacara dan pimpinan KPK.

Nazarudin mengaku kecewa dengan sikap mantan pengacara Rosa yang terkesan mencari popularitas semata. “Kamaruddin hanya mencari sensasi saja,”jelasnya.

Menyinggung isu adanya perpecayan di tubuh Partai Demokrat, Nazaruddin juga membantahnya. Dirinya yakin tak ada satupun anggota PD yang mengarahkan kasus ini.”Kami tetap solid dan saya yakin tidak ada kader PD yang berada dibalik tudingan ini,” tegasnya.

Sementara itu Pengamat Politik dari Universitas Arbi Sanit belum melihat adanya perpecahan di tubuh Partai Demokrat. “Saya lihat tidak ada perpecahan ditubuh Demokrat karena dari pernyataan yang keluar, tak ada yang berupaya melindungi siapapun disana,” ujarnya.

Dikatakan Dosen FISIP UI ini, KPK takkan sembarangan menangkap tanpa bukti. “Saya rasa KPK lebih tahu daripada orang lain, kalau ada buktinya KPK tentunya sudah bertindak dan menjadi tugas KPK juga untuk menindaknya,” tandasnya.

Kasus ini sendiri bermula ketika Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, Manajer Marketing PT Duta Graha Indah M El Idris, dan Mindi Rosalina Manulang ditangkap KPK pada pertengahan April lalu di Kemenpora. KPK menemukan cek Rp 3,2 miliar sebagai bukti dugaan suap untuk Wafid dari PT DGI. **cahyo

BERITA TERKAIT

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…