BI: FKSSK Indonesia Lebih Maju Ketimbang Negara Lain

NERACA

Bali - Setelah disahkannya UU OJK setahun lalu, maka terbentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang bertujuan memfasilitasi diskusi dan pertemuan antar semua pemegang otoritas di bidang keuangan.

Forum ini terdiri atas Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang mana dalam forum ini akan dibicarakan kebijakan-kebijakan penting apa yang akan diambil untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia.

Direktur Direktorat Kebijakan Moneter BI, Juda Agung, ketika ditemui pada press briefing International Seminar on Financial Stability, di Bali, Rabu (5/12), mengatakan bahwa FKSSK yang dimiliki Indonesia ini sudah lebih maju dan formal ketimbang forum sejenis yang ada di negara lain.

"Sebenarnya kita lebih maju dibanding negara lain dalam FKSSK. Di AS baru dibentuk (lembaga seperti itu) setelah adanya krisis global, yang anggotanya antara lain adalah The Fed, otoritas bidang treasury (seperti Kemenkeu di Indonesia), pengawas sektor perumahan, pengawas lembaga keuangan informal (seperti pengawas BPR di Indonesia). Di tempat lain tidak begitu formal, misal di Korea Selatan belum ada di UU-nya (soal forum itu). Lalu Inggris dan Jepang memang belum ada yang formal. Jadi kita memang selalu lebih formal daripada yang lain karena tercantum dalam UU," katanya.

Memang perihal pembentukan FKSSK itu tercantum dalam UU OJK. Forum diskusi dan pertemuan sudah sering kali mereka adakan. Yakni dua kali diadakan di level Gubernur BI, Menkeu, Kepala LPS, yang mana ini diadakan 3 bulan sekali. Kemudian di level Deputi Gubernur, Wamenkeu, Kepala Eksekutif LPS, diadakan dua bulan sekali.

Forum ini bisa menfasilitasi kerjasama antar empat lembaga tersebut dalam menyelesaikan masalah di sektor keuangan yang terjadi di Indonesia. Semisal ada kejadian salah satu bank kolaps. "Misalnya BI melakukan penyelamatan likuiditas, sedangkan di OJK bisa langsung intervensi ke sektor mikronya (yakni bank), Kemenkeu ke pembiayaan krisisnya, dan LPS lebih ke solusinya (yakni dengan mengambil alih bank tersebut)." imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa dalam MoU atau nota kesepakatan antara keempat lembaga tersebut, tugas BI adalah mendeteksi resiko atau masalah di nilai tukar dan perbankan sampai akhir 2013. Kemudian OJK bisa mendeteksi resiko di pasar modal setelah Januari 2013, Bapepam-LK gabung ke sana. "Sementara, deteksi (resiko atau masalah) fiskal ada di Kemenkeu. Dan LPS lebih ke crisis resolution-nya," tuturnya.

Dahulu pernah ada forum serupa pada zaman Menkeu Sri Mulyani yaitu KSSK. "Bedanya dengan FKSSK, yang dulu itu aturannya hanya Perpu, sedangkan yang sekarang UU," ujarnya. Kemudian, forum ini menjadi penting karena memungkinkan adanya pertukaran informasi antara keempat lembaga itu.

"Sekarang sedang digodok MoU pertukaran informasi antara BI dan OJK, misalnya ada bank-bank bermasalah dan punya dampak sistemik dan OJK mengetahuinya, maka info itu bisa disampaikan ke BI," tutupnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Kepastian Hukum Demi Masa Depan Indonesia yang Lebih Baik - KETUA UMUM KADIN DAN APINDO

Kepastian Hukum Demi Masa Depan Indonesia yang Lebih Baik KETUA UMUM KADIN DAN APINDO NERACA Jakarta - Dua pimpinan organisasi…

Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara Di Era Digital

      NERACA   Jakarta - Disrupsi teknologi di era digital telah memorak-porandakan tatanan dan model bisnis konvensional yang…

Disambut Positif Pelaku Pasar Dubai - Indonesia Rayakan Listing Dua Sukuk Hijau

NERACA Jakarta - Penerbitan Sukuk hijau pemerintah Indonesia senilai US$ 2 miliar di Nasdaq Dubai mendapatkan respon positif dari pelaku…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

CIMB Niaga dan Liquid Group Dukung Uji Coba QRIS Lintas Negara

      NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Liquid Group mengumumkan kemitraan strategis untuk mempelopori…

OJK Optimis Pertumbuhan Kredit di Sumsel Capai 12%

    NERACA   Palembang - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis pertumbuhan kredit perbankan di Sumatera Selatan tumbuh 12,0 persen…

OJK Nilai Sektor Jasa Keuangan Terkendali

  NERACA   Jakarta - Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juni, menilai stabilitas sektor jasa keuangan…