BI: FKSSK Indonesia Lebih Maju Ketimbang Negara Lain

NERACA

Bali - Setelah disahkannya UU OJK setahun lalu, maka terbentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang bertujuan memfasilitasi diskusi dan pertemuan antar semua pemegang otoritas di bidang keuangan.

Forum ini terdiri atas Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang mana dalam forum ini akan dibicarakan kebijakan-kebijakan penting apa yang akan diambil untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia.

Direktur Direktorat Kebijakan Moneter BI, Juda Agung, ketika ditemui pada press briefing International Seminar on Financial Stability, di Bali, Rabu (5/12), mengatakan bahwa FKSSK yang dimiliki Indonesia ini sudah lebih maju dan formal ketimbang forum sejenis yang ada di negara lain.

"Sebenarnya kita lebih maju dibanding negara lain dalam FKSSK. Di AS baru dibentuk (lembaga seperti itu) setelah adanya krisis global, yang anggotanya antara lain adalah The Fed, otoritas bidang treasury (seperti Kemenkeu di Indonesia), pengawas sektor perumahan, pengawas lembaga keuangan informal (seperti pengawas BPR di Indonesia). Di tempat lain tidak begitu formal, misal di Korea Selatan belum ada di UU-nya (soal forum itu). Lalu Inggris dan Jepang memang belum ada yang formal. Jadi kita memang selalu lebih formal daripada yang lain karena tercantum dalam UU," katanya.

Memang perihal pembentukan FKSSK itu tercantum dalam UU OJK. Forum diskusi dan pertemuan sudah sering kali mereka adakan. Yakni dua kali diadakan di level Gubernur BI, Menkeu, Kepala LPS, yang mana ini diadakan 3 bulan sekali. Kemudian di level Deputi Gubernur, Wamenkeu, Kepala Eksekutif LPS, diadakan dua bulan sekali.

Forum ini bisa menfasilitasi kerjasama antar empat lembaga tersebut dalam menyelesaikan masalah di sektor keuangan yang terjadi di Indonesia. Semisal ada kejadian salah satu bank kolaps. "Misalnya BI melakukan penyelamatan likuiditas, sedangkan di OJK bisa langsung intervensi ke sektor mikronya (yakni bank), Kemenkeu ke pembiayaan krisisnya, dan LPS lebih ke solusinya (yakni dengan mengambil alih bank tersebut)." imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa dalam MoU atau nota kesepakatan antara keempat lembaga tersebut, tugas BI adalah mendeteksi resiko atau masalah di nilai tukar dan perbankan sampai akhir 2013. Kemudian OJK bisa mendeteksi resiko di pasar modal setelah Januari 2013, Bapepam-LK gabung ke sana. "Sementara, deteksi (resiko atau masalah) fiskal ada di Kemenkeu. Dan LPS lebih ke crisis resolution-nya," tuturnya.

Dahulu pernah ada forum serupa pada zaman Menkeu Sri Mulyani yaitu KSSK. "Bedanya dengan FKSSK, yang dulu itu aturannya hanya Perpu, sedangkan yang sekarang UU," ujarnya. Kemudian, forum ini menjadi penting karena memungkinkan adanya pertukaran informasi antara keempat lembaga itu.

"Sekarang sedang digodok MoU pertukaran informasi antara BI dan OJK, misalnya ada bank-bank bermasalah dan punya dampak sistemik dan OJK mengetahuinya, maka info itu bisa disampaikan ke BI," tutupnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Itang Yunasz Yakin Indonesia Jadi Kiblat Fasyen Muslim Dunia

  NERACA Tangerang – Salah satu desainer senior Indonesia, Itang Yunasz merasa yakin bahwa Indonesia bakal jadi kiblat fesyen muslim…

Cara PLN Dorong Ekonomi Indonesia Jadi Top Ten Dunia

  NERACA Jakarta - Konsumsi listrik yang besar selama ini dianggap sebagai pemborosan. Namun rupanya, data yang ada memperlihatkan, semakin…

Sumbangkan Dana US$ 1 Juta - Google.org Bantu Persiapan Bencana di Indonesia

Menyadari Indonesia menjadi negara rawan bencana dan bencana sendiri tidak bisa diprediksi kapan datangnya, maka kesadaran masyarakat akan potensi bencana…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

KUR Diharapkan Optimalkan Potensi Perikanan Rakyat

    NERACA   Demak - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan bisa mengoptimalkan potensi perikanan rakyat yang peluangnya masih…

Bank DKI Dukung Sistem Pembayaran MRT Jakarta

    NERACA   Jakarta - Terus mendorong penerapan transaksi non tunai di DKI Jakarta, Bank DKI mendukung sistem pembayaran…

Transaksi Dagang Indonesia – Thailand Naik Empat Kali Lipat - Pakai Mata Uang Lokal

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan nilai perdagangan antara Republik Indonesia (RI) dan Thailand yang…