BI: FKSSK Indonesia Lebih Maju Ketimbang Negara Lain

NERACA

Bali - Setelah disahkannya UU OJK setahun lalu, maka terbentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang bertujuan memfasilitasi diskusi dan pertemuan antar semua pemegang otoritas di bidang keuangan.

Forum ini terdiri atas Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang mana dalam forum ini akan dibicarakan kebijakan-kebijakan penting apa yang akan diambil untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia.

Direktur Direktorat Kebijakan Moneter BI, Juda Agung, ketika ditemui pada press briefing International Seminar on Financial Stability, di Bali, Rabu (5/12), mengatakan bahwa FKSSK yang dimiliki Indonesia ini sudah lebih maju dan formal ketimbang forum sejenis yang ada di negara lain.

"Sebenarnya kita lebih maju dibanding negara lain dalam FKSSK. Di AS baru dibentuk (lembaga seperti itu) setelah adanya krisis global, yang anggotanya antara lain adalah The Fed, otoritas bidang treasury (seperti Kemenkeu di Indonesia), pengawas sektor perumahan, pengawas lembaga keuangan informal (seperti pengawas BPR di Indonesia). Di tempat lain tidak begitu formal, misal di Korea Selatan belum ada di UU-nya (soal forum itu). Lalu Inggris dan Jepang memang belum ada yang formal. Jadi kita memang selalu lebih formal daripada yang lain karena tercantum dalam UU," katanya.

Memang perihal pembentukan FKSSK itu tercantum dalam UU OJK. Forum diskusi dan pertemuan sudah sering kali mereka adakan. Yakni dua kali diadakan di level Gubernur BI, Menkeu, Kepala LPS, yang mana ini diadakan 3 bulan sekali. Kemudian di level Deputi Gubernur, Wamenkeu, Kepala Eksekutif LPS, diadakan dua bulan sekali.

Forum ini bisa menfasilitasi kerjasama antar empat lembaga tersebut dalam menyelesaikan masalah di sektor keuangan yang terjadi di Indonesia. Semisal ada kejadian salah satu bank kolaps. "Misalnya BI melakukan penyelamatan likuiditas, sedangkan di OJK bisa langsung intervensi ke sektor mikronya (yakni bank), Kemenkeu ke pembiayaan krisisnya, dan LPS lebih ke solusinya (yakni dengan mengambil alih bank tersebut)." imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa dalam MoU atau nota kesepakatan antara keempat lembaga tersebut, tugas BI adalah mendeteksi resiko atau masalah di nilai tukar dan perbankan sampai akhir 2013. Kemudian OJK bisa mendeteksi resiko di pasar modal setelah Januari 2013, Bapepam-LK gabung ke sana. "Sementara, deteksi (resiko atau masalah) fiskal ada di Kemenkeu. Dan LPS lebih ke crisis resolution-nya," tuturnya.

Dahulu pernah ada forum serupa pada zaman Menkeu Sri Mulyani yaitu KSSK. "Bedanya dengan FKSSK, yang dulu itu aturannya hanya Perpu, sedangkan yang sekarang UU," ujarnya. Kemudian, forum ini menjadi penting karena memungkinkan adanya pertukaran informasi antara keempat lembaga itu.

"Sekarang sedang digodok MoU pertukaran informasi antara BI dan OJK, misalnya ada bank-bank bermasalah dan punya dampak sistemik dan OJK mengetahuinya, maka info itu bisa disampaikan ke BI," tutupnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Mandiri Bayar BP Jamsostek Debitur KUR Senilai Rp5 Miliar

  NERACA Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyediaan asuransi perlindungan bagi debitur…

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Lakukan Penyesuaian Operasional

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional…

Asuransi Generali Buka Kantor Agen di Jambi

  NERACA Jakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia meresmikan kantor keagenan baru di Kota Jambi dengan nama AG- Jambi All Star yang…