DPR Menilai Bakal Banyak Hambatan - Redenominasi Rupiah

NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR mengingatkan bahwa pelaksanaan redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukar, akan menghabiskan biaya besar sehingga pemerintah harus mempertimbangkan lebih dalam agar tidak menimbulkan kontra produktif bagi perekonomian Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta menjelaskan, bahwa mata uang Republik Indonesia atau Rupiah dengan pecahan terbesar, yaitu Rp100 ribu, merupakan pecahan mata uang terbesar kedua terbesar di dunia setelah Vietnam dengan pecahan mata uang terbesar 500 ribu Dong Vietnam.

"Melihat dari besarnya biaya dan waktu yang dibutuhkan, pemerintah harus mempertimbangkan lebih dalam antara manfaat dan biaya yang dibutuhkan. Rencana memotong tiga digit nominal rupiah yang ada saat ini bisa jadi memiliki kelebihan bahwa mata uang kita terlihat gagah ketika disandingkan dengan mata uang asing," kata Arif di Jakarta, Rabu (5/12).

Namun, lanjut dia, pemerintah harus menyadari bahwa ongkos ekonomi maupun sosial untuk melakukan redenominasi ini tidak sedikit dan bahkan sangat besar. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut besarnya biaya yang dimaksud antara lain meliputi biaya sosialisasi, biaya penarikan dan pencetakan uang baru, biaya kepanikan sosial dan instabilitas moneter, serta biaya pembuatan dan revisi undang-undang.

Arif juga memperkirakan, biaya sosialisasi mencapai sekitar Rp10 triliun. Biaya tersebut untuk meredam dampak negatif dari ekspektasi masyarakat yang di luar keinginan pemerintah. Menurut dia, penarikan dan pencetakan uang merupakan proses redenominasi yang harus dilalui dan proses tersebut memerlukan biaya yang sangat besar apalagi kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat besar.

Selain itu perlu diperhatikan bahwa di samping besarnya dana yang dibutuhkan, proses tersebut juga rentan terhadap kebocoran. "Jangan lupa kita pernah memiliki kasus dugaan penyimpangan dalam pengadaan uang kertas pecahan Rp100 ribu yang dibuat di Australia yang nilainya sekitar Rp12 miliar yang hingga kini belum ada kejelasan dari kasus tersebut," terangnya.

Arif menuturkan, kewibawan suatu negara bukan dinilai dari nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang lainnya tetapi dilihat dari struktur, kekuatan dan kedaulatan ekonomi negara-negara tersebut. "Vietnam yang nilai tukar mata uangnya lebih rendah dari Indonesia yaitu satu dong Vietnam setara dengan Rp2, tidak pernah merasa malu dan tidak memiliki rencana untuk melakukan redenomisasi mata uangnya," tukas dia.

Muncul kepanikan

Dengan demikian, menurut Arif, redenominasi juga menimbulkan biaya berupa kepanikan sosial bahkan sejak Gubernur Bank Indonesia terpilih melakukan konferensi pers terkait wacana tersebut. Jika kepanikan ini tidak mampu diredam akan menimbulkan ketidakstabilan moneter yang menjadi tugas BI sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 7 UU No.23/2009 tentang Bank Indonesia khususnya mengenai tujuan BI mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Dampak dari kepanikan tersebut adalah masyarakat akan berbondong-bondong membeli dolar AS sehingga rupiah akan terdepresiasi. Menurut Arif, pelaksanaan redenominasi juga menimbulkan biaya yang tidak sedikit dalam hal pembuatan undang-undang khususnya yang mengatur pelaksanaan redenominasi tersebut mengingat pasal 23B UUD 1945 mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Demikian juga dengan biaya untuk revisi undang-undang maupun peraturan lainnya yang didalamnya mengandung nilai nominal seperti besaran denda dan sebagainya. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan bahwa redenominasi tidak akan berpengaruh terhadap inflasi jika diasumsikan seluruh masyarakat mengerti dan menerima rencana ini.

Namun kenyataannya tidak akan mudah mensosialisasikan rencana itu kepada masyarakat dengan kesenjangan pendapatan yang tinggi, tingkat pendidikan masih rendah, dan akses terhadap informasi yang masih terbatas. "Karena itu rencana redenominasi ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat dan menimbulkan inflasi yang tinggi," ujar Arif.

Menurut dia, tidak ada yang bisa menjamin harga akan tunduk mengikuti rencana redenominasi itu karena pengalaman juga menunjukan pengendalian harga yang dilakukan pemerintah masih sangat lemah. Sehingga jika dilakukan redenominasi harga akan bertahan pada posisinya dan inflasi yang tinggi tidak bisa dihindarkan. Redenominasi juga akan berpengaruh pada pembulatan harga dipasar yang pada akhirnya berpotensi mendorong inflasi.

Disiplin fiskal

Beberapa negara yang pernah melakukan redenominasi mata uangnya antara lain Rumania dan Turki. Rumania pernah memotong empat digit nominal mata uangnya sedangkan Turki memotong enam digit nominal mata uangnya yang membutuhkan waktu 10 tahun dengan menerapkan disiplin fiskal yang ketat.

"Turki merupakan salah satu contoh negara yang berhasil melakukan redenominasi yakni ketika mengalami hiper inflasi hebat pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an hingga otoritas moneter di sana mengeluarkan denominasi lira hingga pecahan 1 juta," kata Arif.

Namun proses tersebut berlangsung hingga tiga dekade dan baru pada tahun 1990-an otoritas Turki melakukan sosialisasi (saat perekonomian Turki mulai stabil terutama inflasi rendah dan terkendali). Kemudian pada 2005, otoritas moneter Turki melakukan redenominasi dan tetap memberikan tenggang waktu hingga 2009 hingga seluruh uang lama yang beredar ditukar dengan uang baru yang telah diredenominasi.

"Melihat biaya yang besar dan waktu yang panjang, pemerintah harus mempertimbangkan lebih dalam antara manfaat dan biaya yang dibutuhkan sehingga kebijakan atau wacana tersebut tidak justru bersifat kontra produktif bagi perekonomian nasional," tutupnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

PPATK Berhasil Mitigasi Pencucian Uang Senilai Rp10,39 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan angka mitigasi pencucian uang yang berhasil…

Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi FLPP Rp8,6 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyetujui permintaan dari tiga asosiasi pengembang perumahan, yaitu Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi…

BCA Syariah Telah Salurkan Pembiayaan UMKM Capai Rp1,01 Triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mencatat pembiayaan untuk segmen UMKM sebesar Rp 1,01…