LPDB-KUMKM Serap Dana Rp2,44 Triliun - Raih Peringkat Terbaik

NERACA

Jakarta - Dana bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (KUMKM) yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM telah terserap Rp2,44 triliun sampai dengan 4 Desember 2012. "Jumlah penyaluran pinjaman atau pembiayaan, sejak awal penyaluran dana bergulir tahun 2008 hingga 4 Desember 2012, telah tersalurkan Rp 2,44 triliun ke 1.516 mitra di seluruh Indonesia," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM, Kemas Danial, di Jakarta, Rabu (5/12).

Dana bergulir itu, ujar Kemas, disalurkan kepada pelaku UMKM, koperasi, lembaga keuangan mikro, dan lembaga modal ventura. Dia mengatakan, untuk penyaluran pada 2012, total penyerapan dana bergulir LPDB-KUMKM mencapai Rp830,11 miliar. Sementara jumlah pembiayaan yang dalam tahap menunggu proses pencairan sebesar Rp501,26 miliar.

"Secara teknis, persyaratan yang harus dan wajib ada pada koperasi yang ingin mengajukan dana pada LPDB antara lain koperasi telah menjalankan usahanya minimal 2 tahun," ungkap dia. Di samping itu, koperasi atau UMKM dipersyaratkan memiliki sisa hasil usaha (SHU) positif selama 2 tahun berturut-turut dan sudah berbadan hukum minimal 2 tahun serta melaksanakan 2 kali rapat anggota tahunan (RAT).

"Untuk tingkat suku bunga pinjaman, LPDB-KUMKM memasang bunga yang sangat rendah yakni 6% per tahun sliding/menurun untuk koperasi sektor riil," tambah Kemas. Sedangkan tingkat suku bunga 9% per tahun (sliding/menurun) dikenakan bagi koperasi sektor simpan pinjam. Ke depan, Kemas menambahkan, pihaknya menyatakan akan memperkuat permodalan kepada koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro agar mereka memiliki kapasitas yang kuat untuk salah satunya dapat memberikan pinjaman modal usaha kepada calon-calon wirausaha.

Kemas juga mengungkapkan bahwa LPDB-KUMKM mencatatkan prestasi. Hasil ini berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) terhadap kinerja keuangan satuan kerja (satker) Badan Layanan Umum (BLU) 2011, menempatkan LPDB-KUMKM menduduki peringkat teratas terbaik, khususnya dalam layanan pengelolaan dana khusus.

“Kami telah menerima Surat Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor: Kep-01/PB.5/2012 tanggal 20 Nopember 2012 tentang hasil penilaian kinerja keuangan satker BLU tahun 2011 bidang layanan pengelolaan dana khusus. Isinya, kami meraih posisi tertinggi di antara 117 satker BLU se-Indonesia, LPDB-KUMKM meraih predikat “baik” dengan total skor sebesar 76,33,” terangnya.

Selain LPDB-KUMKM yang menduduki posisi pertama, 5 satker BLU lainnya yang mengikuti prestasi LPDB-KUMKM di antaranya, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang meraih posisi ke-2, Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) diposisi ke-3, Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan di posisi ke-4, serta Pusat Pembiayaan Perumahan di posisi ke-5.

Golongan penilaian

Penilaian kinerja keuangan dilakukan terhadap instansi pemerintah di seluruh Indonesia yang ditetapkan sebagai satuan kerja BLU, sampai dengan triwulan III 2011. Penilaian tersebut meliputi aspek keuangan dan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian aspek keuangan ditetapkan berdasarkan penilaian rasio keuangan dan penilaian rasio pendapat PNB-P terhadap biaya operasional yang dihitung dari data laporan keuangan satker BLU tahun anggaran 2011 yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Sedangkan penilaian aspek kepatuhan terhadap perundang-undangan pengelolaan keuangan BLU, meliputi penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif, penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan berdasarkan SAK, penyampaian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) ke KPPN.

Selanjutnya penetapan tarif layanan, penyusunan dan penetapan sistem akuntansi, persetujuan pembukaan rekening, penyusunan SOP Pengelolaan Piutang, SOP Pengelolaan Kas, SOP Pengelolaan Utang, SOP Pengadaan Barang dan Jasa, serta SOP Pengelolaan Barang Inventaris. Penilaian kinerja keuangan dibedakan berdasarkan bidang layanan kesehatan, bidang layanan pendidikan, bidang layanan pengelolaan dana khusus, bidang layanan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu dan bidang layanan penyediaan barang dan jasa lainnya.

Sedangkan hasil penilaian kinerja keuangan satker BLU digolongkan dalam tiga peringkat, antara lain “Tinggi”, “Sedang” dan “Rendah”. Hasil peringkat “Tinggi” dinilai dari 3 total skor (TS), yakni “AAA” (apabila TS lebih dari 90), “AA” (apabila TS lebih dari 80 dan kurang dari 90), dan “A” (apabila TS lebih dari 70 dan kurang dari 80). Hasil peringkat “Sedang”, dinilai dari 3 total skor (TS), yakni “BBB” (apabila TS lebih dari 60 dan kurang dari 70), “BB” (apabila TS lebih dari 50 dan kurang dari 60), dan “B” (apabila TS lebih dari 40 dan kurang dari 50).

Sementara untuk hasil peringkat “Rendah”, dinilai dari 3 total skor (TS), yakni “CCC” (apabila TS lebih dari 30 dan kurang dari 40), “CC” (apabila TS lebih dari 20 dan kurang dari 30), dan “C” (apabila TS kurang dari 20). Berdasarkan standar peringkat tersebut dan hasil penilaian kinerja keuangan satker BLU tahun 2011 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, LPDB-KUMKM dinyatakan memiliki kinerja keuangan “Baik”, karena memperoleh total skor (TS) penilaian sebesar 76,33 atau predikat “Tinggi” dengan skor “A”. [rin]

BERITA TERKAIT

Bayar Utang Anak Usaha - VIVA Cari Dana Lewat Private Placement

NERACA Jakarta — Tambah modal untuk mendanai ekspansi bisins dan juga melunasi utang, PT Visi Media Asia Tbk akan melakukan…

Defisit APBN Hingga Februari Rp54,6 Triliun

  NERACA   Jakarta - Realisasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2019 mencapai Rp54,6 triliun atau 0,34…

Bayar Utang Rp 1,14 Triliun - Golden Plantation Jual Aset Kebun di Jambi

NERACA Jakarta – Danai pelunasan utang senilai Rp 1,14 triliun, PT Golden Plantation Tbk (GOLL) akan mendivestasikan aset yang dimiliki.”Di…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Masifnya Penerbitan SBN Diklaim Tak Bikin Likuiditas Mengetat

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menepis anggapan bahwa masifnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sejak…

Perbankan Dapat Dukungan TelkomGroup - Penuhi Standar PSAK 71

      NERACA   Jakarta - Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)71 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020…

Pemerintah Serap Rp8,98 Triliun dari Lelang SBSN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp8,98 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara…