NERACA

Jakarta – Pemerintah menyiapkan kawasan industri baru yang menempati lokasi di luar Jawa. Kawasan industri tersebut akan berada di Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

“Kita membutuhkan lahan kawasan industri baru sekitar 5 ribu sampai 10 ribu hektar. Kita akan bekerjasama dengan China untuk menyiapkan kawasan industri baru tersebut,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat disela Rapat Kerja Nasional Realestat Indonesia (REI) di Jakarta, Rabu (5/12).

Menurut Menperin, saat ini sekitar 70% kawasan industri berada di Pulau Jawa. Sebanyak 9 kawasan industri berada di kawasan Jabodetabek. Sementara kawasan industri di luar Jawa hanya sekitar 30% dari total luas lahan seluruh kawasan industri. “Kita ingin perbandingannya 60% berbanding 40%. Bahkan kalau bisa 50% berbanding 50%,” ujar Hidayat.

Dia mengungkap, untuk kawasan industri di Kalimantan, akan dikonsentrasikan untuk sektor bisnis pertambangan dan industri baja.

Sayangnya, imbuh Hidayat, infrastruktur di luar Jawa belum mendukung keberadaan kawasan industri.

Dalam kesempatan itu, Menperin juga mengungkap, adanya kawasan industri baru di luar Jawa akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Para pekerja di kawasan industri tersebut juga akan membutuhkan ketersediaan rumah murah. “Ini akan mendorong pertumbuhan sektor properti di daerah,” tutur Hidayat.

Menperin juga mengungkap, industri properti di Indonesia diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan Indonesia yang saat ini mulai terkena mbas krisis ekonomi global. Pasalnya, krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke negara tersebut.

"Pemerintah dan REI akan bekerjasama menjaga dan membuat aturan akan properti agar bisnis ini lebih meningkat,” terang Dia.

Hidayat menegaskan, Pemerintah juga tak akan ragu memberi insentif untuk mendorong pertumbuhan industri properti, terutama insentif untuk pembangunan rumah murah.

Salah satu insentif yang akan dibahas serius adalah masalah perolehan tanah untuk rumah murah. “Kita juga ingin biaya perijinan untuk low cost housing sampai nol persen. Biaya ini nanti dicross subsidi dari properti komersial,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Realestat Indonesia (REI) Setyo Maharso mengungkap, pertumbuhan pasar properti tahun sekitar 10%. “Tahun depan kita targetkan pertumbuhannya sekitar 20%,” ujar Dia.

Dalam kesempatan itu, Setyo Maharso juga meminta pemerintah mengizinkan kepemilikan properti bagi orang asing. Alasannya momentum pertumbuhan industri harus dimanfaatkan dengan maksimal, terlebih minat asing memiliki properti di Indonesia tetap terjaga.

Ketua Kehormatan REI, Enggartiasto Lukita menyebut, sudah saatnya pemerintah membuat kebijakan kepemilikan properti oleh konsumen asing. Namun, dibatasi hanya untuk hunian vertikal mewah. “Dengan kenaikan tanah, maka segera buka keran asing secara terbatas boleh miliki Rusun. Dengan Naik pertumbuhan ekonomi,” terang Dia.

Enggar menambahkan, penyerapan real estate tidak cukup dengan konsumen dalam negeri. Butuh dorongan dari warga asing untuk mendorong pertumbuhan industri ini jadi lebih tinggi. "Karena ada titik jenuh. Lagi pula tidak perlu dikhawatirkan, barang tidak dibawa kemana-mana," tuturnya.