Nelayan Sumut Berencana Kembalikan Kapal Bantuan KKP - Tidak Bisa Beroperasi

NERACA

Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) M. Riza Damanik mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo untuk tidak "tutup mata" bahkan lempar tanggung jawab terhadap terus memburuknya kinerja program bantuan 1.000 kapal untuk nelayan.

“Di Sumatera Utara, Koperasi Nelayan Syariah Sapaham Tanjung Balai Sumatera Utara berencana mengembalikan bantuan kapal berbobot 30 GT kepada Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Langkah ini diambil setelah kapal bantuan yang diterima nelayan memiliki kualitas buruk bahkan tidak layak beroperasi,” kata Riza Damanik kepada Neraca lewat pesan singkatnya, Rabu (5/12).

Buruknya kualitas kepal bantuan itu, lanjut Riza, ditandai dengan jenis bahan baku kayu berupa kayu nangka/mangga/cempedak yang juga disebut sembarang kayu, perangkat penangkapan ikan tidak lengkap, hingga alat navigasi kapal yang tidak lazim bagi nelayan. “Survey yang dilakukan Kiara menemukan bahwa kapal bantuan tersebut sebelumnya berada di tangkahan Kualo, Sei Apung, Kabupaten Asahan Sumatera Utara,” jelasnya.

Menurut dia, kapal tersebut diketahui bernama Kapal Inka Mina 64 yang dibuat di Rokan Hilir/Kubu Riau dengan estimasi biaya lebih dari Rp 1,2 miliar. Pada kali kedua, lanjutnya, masa kepemimpinan presiden SBY (2009-2014) meluncurkan program pengadaan bantuan 1.000 kapal bagi nelayan dengan bobot minimum 30 GT.

Menanggapi rencana pengembalian kapal oleh nelayan Sumut tersebut, secara terpisah, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Heriyanto Marwoto, mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan proses pengadaan kapal bantuan Inka Mina belum melibatkan calon penerima (nelayan). “Berarti dalam proses pengadaan belum melibatkan calon penerima, termasuk dalam pengawasan dalam pembangunannya, yang seharusnya tidak demikian," ujar Marwoto kepada Neraca lewat pesan singkatnya.

Sebelumnya, dalam keterangan tertulis KKP, disebutkan bahwa kementerian tersebut mengaku terus menggiatkan pengembangan industrialisasi perikanan tangkap dengan memperkuat dan memodernisasi armada nelayan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan di kawasan timur Indonesia. “Kita terus berkomitmen untuk memperkuat dan memodernisasi armada nelayan di kawasan timur agar dapat menunjang mata rantai produksi secara efisien dan efektif,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo.

BERITA TERKAIT

Bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan - Indah Kiat Salurkan Bantuan Korban Tsunami Selat Sunda

Masih dalam rangka peduli kemanusiaan terhadap korban musibah tsunami di Selat Sunda akhir tahun 2018 kemarin, industri Asia Pulp &…

Bisa Kenakan Tarif Bagasi Setelah Sosialisasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyatakan pihak Lion Air dan Wings Air bisa mengenakan tarif bagasi setelah sosialisasi yang…

PENYEBAB PERTUMBUHAN EKONOMI TAK BISA TUMBUH TINGGI - Bappenas: Produktivitas SDM Masih Rendah

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro kembali mengingatkan, pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Keterampilan Tenaga Kerja di Sektor Industri Terus Dipacu

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian sedang gencar memacu keterampilan atau kemampuan dari tenaga kerja industri di Indonesia sesuai kebutuhan era…

Pendidikan Vokasi Industri Wilayah Sulawesi Diluncurkan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan…

Pemerintah Akselerasi Pengembangan Kendaraan Listrik

NERACA Jakarta – Pemerintah segera menyiapkan fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur dalam upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Untuk…