Nelayan Sumut Berencana Kembalikan Kapal Bantuan KKP - Tidak Bisa Beroperasi

NERACA

Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) M. Riza Damanik mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo untuk tidak "tutup mata" bahkan lempar tanggung jawab terhadap terus memburuknya kinerja program bantuan 1.000 kapal untuk nelayan.

“Di Sumatera Utara, Koperasi Nelayan Syariah Sapaham Tanjung Balai Sumatera Utara berencana mengembalikan bantuan kapal berbobot 30 GT kepada Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Langkah ini diambil setelah kapal bantuan yang diterima nelayan memiliki kualitas buruk bahkan tidak layak beroperasi,” kata Riza Damanik kepada Neraca lewat pesan singkatnya, Rabu (5/12).

Buruknya kualitas kepal bantuan itu, lanjut Riza, ditandai dengan jenis bahan baku kayu berupa kayu nangka/mangga/cempedak yang juga disebut sembarang kayu, perangkat penangkapan ikan tidak lengkap, hingga alat navigasi kapal yang tidak lazim bagi nelayan. “Survey yang dilakukan Kiara menemukan bahwa kapal bantuan tersebut sebelumnya berada di tangkahan Kualo, Sei Apung, Kabupaten Asahan Sumatera Utara,” jelasnya.

Menurut dia, kapal tersebut diketahui bernama Kapal Inka Mina 64 yang dibuat di Rokan Hilir/Kubu Riau dengan estimasi biaya lebih dari Rp 1,2 miliar. Pada kali kedua, lanjutnya, masa kepemimpinan presiden SBY (2009-2014) meluncurkan program pengadaan bantuan 1.000 kapal bagi nelayan dengan bobot minimum 30 GT.

Menanggapi rencana pengembalian kapal oleh nelayan Sumut tersebut, secara terpisah, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Heriyanto Marwoto, mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan proses pengadaan kapal bantuan Inka Mina belum melibatkan calon penerima (nelayan). “Berarti dalam proses pengadaan belum melibatkan calon penerima, termasuk dalam pengawasan dalam pembangunannya, yang seharusnya tidak demikian," ujar Marwoto kepada Neraca lewat pesan singkatnya.

Sebelumnya, dalam keterangan tertulis KKP, disebutkan bahwa kementerian tersebut mengaku terus menggiatkan pengembangan industrialisasi perikanan tangkap dengan memperkuat dan memodernisasi armada nelayan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan di kawasan timur Indonesia. “Kita terus berkomitmen untuk memperkuat dan memodernisasi armada nelayan di kawasan timur agar dapat menunjang mata rantai produksi secara efisien dan efektif,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo.

BERITA TERKAIT

Menko Polhukam - Suhu Politik Menjelang Pemilu 2019 Bisa Dikendalikan

Wiranto Menko Polhukam Suhu Politik Menjelang Pemilu 2019 Bisa Dikendalikan  Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko…

Gus Syauqi Ma’ruf Ajak Millenials Tidak Golput

Pembina Santri Millenial Center (SIMAC), Gus Syauqi Ma’ruf Amin kembali mengajak anak muda untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik. Hadir di…

KKP Tangkap Kapal Perikanan Berbendera Malaysia

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap satu kapal perikanan asing berbendera Malaysia yang diduga menangkap ikan secara…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

KKP Tangkap Dua Kapal Ilegal Berbendera Vietnam

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas Perikanan KP Orca 01 dan KP Hiu 11 berhasil…

Program Minapadi Indonesia Sudah Dipelajari 13 Negara

NERACA Jakarta – Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan, program minapadi yaitu penggabungan budi daya…

Sektor Riil - Industri Keramik Minta Harga Jual Gas Sama Rata di Indonesia

NERACA Jakarta – Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) minta agar harga jual gas sebagai bahan bakar industri tersebut bisa…