Nelayan Sumut Berencana Kembalikan Kapal Bantuan KKP - Tidak Bisa Beroperasi

NERACA

Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) M. Riza Damanik mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo untuk tidak "tutup mata" bahkan lempar tanggung jawab terhadap terus memburuknya kinerja program bantuan 1.000 kapal untuk nelayan.

“Di Sumatera Utara, Koperasi Nelayan Syariah Sapaham Tanjung Balai Sumatera Utara berencana mengembalikan bantuan kapal berbobot 30 GT kepada Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Langkah ini diambil setelah kapal bantuan yang diterima nelayan memiliki kualitas buruk bahkan tidak layak beroperasi,” kata Riza Damanik kepada Neraca lewat pesan singkatnya, Rabu (5/12).

Buruknya kualitas kepal bantuan itu, lanjut Riza, ditandai dengan jenis bahan baku kayu berupa kayu nangka/mangga/cempedak yang juga disebut sembarang kayu, perangkat penangkapan ikan tidak lengkap, hingga alat navigasi kapal yang tidak lazim bagi nelayan. “Survey yang dilakukan Kiara menemukan bahwa kapal bantuan tersebut sebelumnya berada di tangkahan Kualo, Sei Apung, Kabupaten Asahan Sumatera Utara,” jelasnya.

Menurut dia, kapal tersebut diketahui bernama Kapal Inka Mina 64 yang dibuat di Rokan Hilir/Kubu Riau dengan estimasi biaya lebih dari Rp 1,2 miliar. Pada kali kedua, lanjutnya, masa kepemimpinan presiden SBY (2009-2014) meluncurkan program pengadaan bantuan 1.000 kapal bagi nelayan dengan bobot minimum 30 GT.

Menanggapi rencana pengembalian kapal oleh nelayan Sumut tersebut, secara terpisah, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Heriyanto Marwoto, mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan proses pengadaan kapal bantuan Inka Mina belum melibatkan calon penerima (nelayan). “Berarti dalam proses pengadaan belum melibatkan calon penerima, termasuk dalam pengawasan dalam pembangunannya, yang seharusnya tidak demikian," ujar Marwoto kepada Neraca lewat pesan singkatnya.

Sebelumnya, dalam keterangan tertulis KKP, disebutkan bahwa kementerian tersebut mengaku terus menggiatkan pengembangan industrialisasi perikanan tangkap dengan memperkuat dan memodernisasi armada nelayan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan di kawasan timur Indonesia. “Kita terus berkomitmen untuk memperkuat dan memodernisasi armada nelayan di kawasan timur agar dapat menunjang mata rantai produksi secara efisien dan efektif,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo.

BERITA TERKAIT

Covid-19 Meluas,Pemerintah Menjaga Produktivitas Industri

NERACA Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pelaku industri dapat beperan aktif dalam upaya penanganan virus korona (Covid-19)…

Cegah Penyebaran COVID-19, Pertamina Sterilkan Tabung LPG

NERACA Semarang - Dalam rangka mencegah penyebaran infeksi Virus Corona (Covid-19), PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region IV wilayah…

Petani Milenial Siapkan Layanan Antar Produk Pangan

NERACA Jakarta - Virus Covid-19 telah menjangkit ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah pun sudah mengimbau masyarakat untuk menjalankan protokol…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Tepung Jagung Olahan Tembus Pasar Israel

NERACA Cilegon - Pangsa pasar produk olahan berupa tepung jagung atau corn starch hasil industri di Cilegon berhasil tembus pasar…

Pemerintah Upayakan Kebijakan Khusus Bagi Koperasi

NERACA Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengakui bahwa pihaknya sedang mengupayakan ada kebijakan khusus bagi koperasi terkait…

Ribuan Ton Impor Bawang Siap Masuk ke Indonesia

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura mengakui jumlah volume RIPH bawang putih dan bombai yang telah diterbitkan…