Pelaporan Lalin Devisa Makin Baik

NERACA

Jakarta - Pelaporan lalu lintas devisa (LLD) dan devisa hasil ekspor (DHE) pada 2012 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan adanya pertambahan jumlah pelapor dan kualitas data yang semakin membaik.

Direktur Eksekutif Departemen Statistik dan Ekonomi Moneter Bank Indonesia Hendy Sulistiowaty mengatakan, dengan kualitas data devisa hasil ekspor (DHE) yang semakin baik maka kemampuan BI dalam memantau kepatuhan eksportir terhadap ketentuan DHE juga semakin baik.

"Sejak ketentuan ini diterapkan pada awal 2012, porsi DHE yang diterima melalui bank devisa dalam negeri terus meningkat hingga saat ini mendekati 90% dari keseluruhan nilai ekspor," katanya di Jakarta, Rabu (5/12).

Data LLD digunakan dalam perumusan kebijakan moneter dan penyusunan beberapa statistik penting, seperti Statistik Neraca Pembayaran Indonesia dan Posisi Investasi Internasional Indonesia, sedangkan data DHE diperlukan untuk memonitor pelaksanaan ketentuan penerimaan DHE melalui bank devisa dalam negeri.

"Mengingat pentingnya kedua data tersebut dalam mendukung upaya pemeliharaan kestabilan nilai rupiah dan pengembangan pasar keuangan yang lebih sehat, maka partisipasi bank, lembaga bukan bank, dan para eksportir dalam menyampaikan laporan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu, sangat dibutuhkan. Bank Indonesia akan terus berupaya meningkatkan sinergi dengan para pelapor," lanjut Hendy.

Harus Didukung

Menurut pengamat ekonomi Aviliani, kebijakan BI yang mewajibkan eksportir melaporkan seluruh DHE melalui bank devisa di Indonesia harus didukung. Langkah tersebut penting untuk menjaga pasokan mata uang asing sehingga gejolak rupiah bisa diredam.

Hal ini, lantaran fundamental transaksi likuiditas yang tercipta masih buruk. "Kalau DHE ini bisa baik, mungkin dalam lima tahun ke depan rupiah masih di bawah Rp10.000 per dolar AS. Tapi ada saatnya krisis membaik, DHE tidak dilaporkan, rupiah kita bisa anjlok di atas Rp10 ribu per dolar AS," ujarnya.

Aviliani menjelaskan, hal ini disebabkan oleh karena banyaknya utang luar negeri yang masih belum dilaporkan. "Karena fundamental kita secara transaksi belum bagus. Inilah terjadi, laporan utang harus ditunjukkan," ujarnya. Untuk itu, dia menilai pengambilan kebijakan harus lebih condong pada likuiditas.

"Dan bagian-bagian seperti bank menengah kecil untuk masalah likuiditas masih bermasalah," jelasnya. Menurut dia, untuk mengatasi hal-hal ini diperlukan DHE agar dapat menyeimbangkan antara supply dengan demand. "Kalau enggak ada DHE, kalau Pertamina minta uang, rupiah melemah, PLN minta uang, rupiah melemah. Karena itu DHE dan laporan utang luar negeri bisa diatur," tukas dia.

BERITA TERKAIT

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik - Polemik Saksi Ahli WN Asing

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik Polemik Saksi Ahli WN Asing NERACA Medan – Penunjukan saksi ahli dari kalangan…

Apkasi Sambut Baik Kenaikan Gaji Perangkat Desa

Apkasi Sambut Baik Kenaikan Gaji Perangkat Desa NERACA Jakarta - Pemerintahan desa yang juga memiliki andil cukup besar dalam menjalankan…

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…