NERACA

Jakarta - Ketua Umum Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) Fadel Muhammad menilai Indonesia telah masuk dalam perangkap jebakan pangan global khusus untuk gandum dan kedelai. Sebagai bagian dari pangan nasional, untuk memenuhi kebutuhan kedua komoditas ini masih harus mengandalkan impor. Hal ini, lanjut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, karena volume dan nilai impor gandum adalah yang terbesar dari 7 bahan pangan yang diimpor negeri ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah, urai Fadel, nilai impor gandum dalam periode 2006-2010 sebesar US$ 1,041 juta. Sementara volume dan impor kedelai pada 2009, papar Fadel, sebenarnya sudah mulai menurun, tetapi pada tahun 2010 meningkat. Lalu pada 2012 Dewan Kedelai Nasional memperkirakan impor kedelai akan mencapai 2 juta-2,5 juta ton.

“Indonesia sebenarnya juga mengekspor kedelai, meskipun volume dan nilainya sangat kecil dibandingkan dengan impor. Namun, ini adalah modal negeri ini untuk menuju swasembada kedelai,” ujar Fadel Muhammad di Jakarta, Rabu (5/12).

Sementara itu pengamat pertanian HS Dillon mengungkapkan perizinan impor pangan yang dikeluarkan pemerintah dinilai sangat merugikan petani, sementara pengembangan sektor pertanian serta ketahanan pangan nasional dinilai masih kurang efektif.

"Pemerintah selalu mengambil jalan pintas ketika terjadi krisis pangan. Saat ini ketergantungan impor bahan pangan yang semakin besar membuat bangsa ini berada di ambang kerawanan krisis pangan, apalagi tren harga bahan pangan yang tetap tinggi sehingga di luar keterjangkauan daya beli masyarakat menengah ke bawah," kata Dillon.

Dillon menuturkan pengembangan di sektor pertanian dan ketersediaan pangan yang dilakukan pemerintah harus memperhatikan faktor kearifan lokal. Dalam hal ini juga menempatkan kesejahteraan petani di atas segalanya.

"Untuk program revitalisasi di sektor pertanian yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tidak menunjukkan perkembangan. Seharusnya antar instansi pemerintah bersinergi untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dan tidak tergantung pada impor," katanya.

Butuh Dukungan Kuat

Untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, katanya, dibutuhkan dukungan kuat dari menteri yang betul-betul memiliki kepemimpinan (leadership). Selain itu, pemerintah diharapkan menjalankan kedaulatan dan kemandirian pangan yang berujung pada peningkatan produktivitas pertanian dan menyejahterakan para petani.

"Sistem ketahanan pangan tidak berarti kalau pada saat bersamaan para petani justru mengalami penurunan kesejahteraan. Bahkan ada kecenderungan para petani makin miskin akibat rendahnya daya beli," tuturnya.

Dillon menambahkan, arah pembangunan sektor pertanian harus mengacu kepada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Selama ini, banyak pengusaha besar yang memanfaatkan agenda ketahanan pangan untuk mengimpor beras.

"Program pembangunan pangan tidak menjamin peningkatan kesejahteraan petani, sehingga dalam mengembangkan kebijakan pangan, pemerintah harus memperhatikan faktor ketersediaan pangan dalam arti luas. Pangan bukan hanya beras, melainkan juga semua komoditas pertanian," katanya.

Hal senada sebelumnya juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur. Ia memaparkan sebagai negara agraris dan mempunyai kekayaan akan hasil alam yang melimpah, Indonesia ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan pemerintah masih harus mengimpor dari negara lain.

“Impor produk-produk pangan Indonesia setiap tahun makin tidak terbendung dan sudah pada tahap kronis. Hampir 65% dari semua kebutuhan pangan di dalam negeri kini dipenuhi dari impor,” kata Natsir.

Sektor pangan, menurut Natsir, terus dibanjiri produk impor karena pemenuhan suplai dalam negeri terus berkurang akibat produksi yang rendah. Faktor inovasi menjadi salah satu penyebab produktivitas selalu rendah.

“Masalah diversifikasi pangan saat ini hanya slogan saja. Pemerintah hanya mengejar target swasembada pangan di berbagai bidang seperti swasembada daging, namun hanya dipatok berdasarkan target-target normatif tanpa proses merealisasikan target yang konkret dan sistematis,” paparnya.