NERACA

Jakarta - Dampak dari pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dikhawatirkan menurunkan daya tarik investasi di Indonesia. Indonesian Petroleum Association (IPA) tak menampik akan kekhawatiran itu karena dikhawatirkan mengganggu jaminan kekuatan hukum bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan perusahaan migas asing.

"Menyusul putusan MK, kami khawatir iklim investasi semakin kian buruk di tengah hambatan sentimen negatif dari ekonomi global dan akan adanya pemilihan umum pada tahun depan. Ini akan menimbulkan banyak ketidakpastian sehingga susah untuk menarik investasi baru," jelas mantan Presiden IPA Elisabeth Proust usai rapat umum tahunan IPA, Rabu (5/12).

Ketidakpastian hukum ini, akan membuat Indonesia sulit mencapai produksi minyak 90 ribu barel per hari pada tahun depan. Apalagi pada tahun depan, revisi Undang-undang Migas juga akan selesai sehingga para produsen migas harus menyesuaikan lagi dengan regulasi baru itu.

Kendati demikian, IPA sangat menghargai respons dan tindakan cepat pemerintah dengan membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKMigas) dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Elisabeth, pengalihan lembaga itu ke dalam tubuh Kementerian ESDM merupakan kesempatan yang sangat baik untuk memperbaiki hubungan bisnis yang konsisten. Diharapkan, lembaga ini mampu menghilangkan segala hambatan atau peraturan yang dapat menimbulkan kebingungan multitafsir. "Ya kami berharap hambatan atau mekanisme teknis pada industri ini semakin baik. Kami ingin aspirasi yang menstimulus kinerja migas nasional dapat berkembang ke depannya," tuturnya.

Elisabeth mengungkapkan, industri migas juga telah mengurangi ketergantungan negara terhadap impor energi melalui investasi eksplorasi berisiko tinggi. "Mengembangkan infrastruktur utama untuk konsumsi energi dalam negeri," ujarnya.

Perbaiki Hubungan Bisnis

Sementara itu, President IPA Lukman Mahfoedz menuturkan, pengalihan peran BP Migas ke SKMigas merupakan kesempatan yang baik untuk memperbaiki hubungan bisnis yang secara konsisten dengan produsen migas.

"Dalam pertemuan tadi banyak anggota yang berharap rencana kerja dan anggaran  pada tahun depan bisa segera selesai sehingga pekerjaan di tahun depan bisa dilaksanakan tepat waktu," jelasnya.

IPA menyatakan, industri migas tetap memberikan kontribusi yang signifikan kepada pemerintah, karena terbukti menghasilkan lebih dari 25% dari total pendapatan pemerintah yakni sekira US$35 miliar berupa pembayaran pajak dan royalti di 2011. Selain itu, industri migas juga memberikan kontribusi hingga 7% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lapangan kerja langsung lebih dari 30 ribu pekerja.

Indonesia membutuhkan investasi dan teknologi luar negeri. Saat ini, industri migas membutuhkan investasi besar dan teknologi canggih karena risikonya yang tinggi mengingat eksplorasi migas Indonesia terdapat di cekungan daerah terpencil dan laut dalam.