Atasi Sulitnya Dekati Bank - Guliran Dana PPMK

Sudah sejak 2001 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta teah menggulirkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Awalnya, dana itu dikelola oleh Dewan Kelurahan (Dekel). Dana itu terbagi untuk tiga kegiatan, yaitu dana bina ekonomi 60%, bina lingkungan 20%, dan bina sosial 20%.

Ketika itu, tiap kelurahan rata-rata menerima kucuran dana sebesar Rp1 miliar. Saat ditangani Dekel, dana itu banyak yang macet. Bahkan banyak yang berakhir di meja hijau pengadilan. Di Jakarta Barat contohnya, dana PPMK periode 2002-2005 mencapai Rp81,3 miliar. Sebanyak Rp27,5 miliar di antaranya macet.

Sejak 2008, Dekel dilarang mengelola dana PPMK. Program PPMK pun diubah menjadi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK). Dana yang dikelola Unit Pengelola Dana Bergulir PEMK itu diserahkan ke Koperasi Jasa Keuangan (KJK) yang ada di tiap kelurahan. Deran Dekel kini hanya memfasilitasi pembentukan KJK PEMK.

Pada 2012, DKI telah menyalurkan dana bergulir PEMK sebesar Rp330,19 miliar untuk 276 kelurahan yang ada di Jakarta. Rata-rata tiap KJK menerima dana bergulir sebanyak Rp540 juta, bahkan ada KJK yang menerima dana hingga Rp2 miliar.

Sebanyak 133.045 keluarga telah memanfaatkan dana itu untuk pengembangan usaha mikro. Jenis usaha yang dikembangkan warga di antaranya toko kelontong, warung makan, warnet, usaha fotokopi, penjahit, dan agen koran. Tiap tahun dana bergulir itu terus bertumbuh, karena para peminjam dikenai bunga sebesar 1,5-2% setahun.

Program dana pinjaman dengan bunga lunak juga diadakan pemerintah pusat dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Dana Bergulir melalui Lembaga Pengelola Dan Bergulir (LPDB) yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Khusus dana bergulir LPDB, dana bergulir disalurkan melalui koperasi. Setelah itu, pihak koperasi menyalurkan dana tersebut ke anggota yang membutuhkan. Koperasi penerima dana bergulir meliputi koperasi sekunder dan koperasi primer.

Dana bergulir yang dikelola KJK kelurahan itu tentu lebih mudah diunduh dari pada dana bergulir yang dikelola LPDB. Mudahnya mengunduh kredit di KJK UPMK, karena nasabah cukup tercatat sebagai anggota.

Koperasi yang hendak mengajukan dana ke LPDB harus mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi setempat. Karena yang mengajukan dari seluruh Indonesia, tentu antrean proposalnya cukup panjang. Sedangkan untuk mengajukan kredit KUR yang ditempatkan di bank yang ditunjuk, nasabah harus mendapat rekomendasi dari kelurahan untuk meyakinkan yang bersangkutan adalah benar-benar warga di situ. (saksono)

BERITA TERKAIT

DPRD‎ Depok "Hanya" Setujui APBD Perubahan 2019 Rp3,7 Triliun - Punya Potensi Dana SILPA 2018 Rp‎765,6 Miliar

DPRD‎ Depok "Hanya" Setujui APBD Perubahan 2019 Rp3,7 Triliun Punya Potensi Dana SILPA 2018 Rp‎765,6 Miliar NERACA Depok - ‎DPRD…

Targetkan Listing Awal September - Bhakti Agung Bidik Dana IPO Rp 335,5 Miliar

NERACA Jakarta – Meskipun bisnis properti lesu, hal tersebut tidak menyurutkan rencana PT Bhakti Agung Propertindo Tbk untuk go public.…

Gelar Rights Issue - Radana Finance Bidik Dana Rp 696,5 Miliar

NERACA Jakarta – Perkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang ekspansi bisnisnya, PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA) bakal menggelar aksi…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

KUR, Energi Baru Bagi UKM di Sulsel

Semangat kewirausahaan tampaknya semakin membara di Sulawesi Selatan. Tengok saja, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel,…

Pemerintah Permudah Bank Ekspansi di Asean

Pemerintah berupaya mempermudah kesempatan perbankan nasional untuk melakukan ekspansi di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia dengan mendorong ratifikasi protokol…

Bank Mandiri Incar Laba Rp24,7 T di 2018

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengincar pertumbuhan laba 10-20 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp24,7 triliun pada 2018 dibanding…