Munculnya penetapan upah minimum provinsi (UMP) baru yang meningkat cukup signifikan di sejumlah provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia, ternyata menimbulkan implikasi dilematis. Pasalnya, di satu sisi keputusan itu ditanggapi dengan sikap keberatan serikat buruh dengan alasan angka kenaikan itu masih di bawah kebutuhan hidup layak minimum. Di sisi lain, muncul sikap senada dari asosiasi pengusaha dengan alasan kenaikan biaya produksi.

Menurut hemat kita, penetapan standar UMP hanyalah salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Saat ini serikat buruh mempunyai tiga agenda utama yang mereka perjuangkan. Pertama; penetapan upah minimum di atas kebutuhan hidup layak (KHL), penghapusan penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing), dan pemberian jaminan sosial.

Kita melihat masalah ketenagakerjaan di Indonesia mempunyai kerumitan tersendiri karena ada beberapa hal yang berisiko menjadi problem krusial. Di negara demokrasi sangat wajar jika serikat pekerja punya posisi tawar tinggi, dan melindungi kepentingan pekerja karena dalam hubungan industrial posisi buruh memang lemah. Posisi tawar kuat bila mereka terorganisasi. Pada era reformasi, serikat buruh jauh lebih terorganisasi dan memiliki posisi tawar kuat.

Selain itu, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan gangguan permanen pada industri nasional. Pertama, kondisi infrastruktur yang buruk. Saat ini kondisi jalan tol, pelabuhan, dan bandar udara di Indonesia belum memberikan dukungan penuh untuk aktivitas ekspor dan distribusi produk. Akibatnya, perusahaan harus menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi.

Kedua, ketidakjelasan regulasi dan kelemahan penegakan hukum. Hasil survei Transparency International dan World Economic Forum menunjukkan, salah satu biaya besar yang harus ditanggung pengusaha di Indonesia adalah biaya untuk menyuap aparat pemerintahan dan aparat hukum, justeru untuk mempermudah urusan formal. Ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi, dari level pemerintah daerah hingga pusat juga menjadi sumber biaya tersendiri.

Ketiga, tingginya suku bunga perbankan saat ini. Padahal, suku bunga acuan  BI Rate  selama lebih 14 bulan bertahan di level 5,75% tapi suku bunga komersial perbankan masih tinggi. Rata-rata suku bunga perbankan sampai dengan kuartal III-2012 ini masih 12,37%. Bank Indonesia sudah meminta perbankan menurunkan suku bunga kredit, namun Perbanas beralasan selisih suku bunga komersial dengan BI Rate menunjukkan risiko bisnis tinggi. Ini disebabkan,  terutama oleh kelemahan penegakan hukum dan ketidakjelasan regulasi. Artinya, faktor kedua dan ketiga saling berkaitan.

Kemudian, maraknya biaya siluman yang harus ditanggung pengusaha, dari yang berskala mikro sampai perusahaan besar. Biaya siluman muncul dari pungutan liar (pungli) dalam proses distribusi barang di jalan sampai pengurusan izin usaha. Semua faktor tersebut menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang membebani sektor swasta. Apabila pemerintah bisa memecahkan persoalan ini, pengusaha dapat lebih menyejahterakan buruh karena mereka tidak lagi terbebani ekonomi biaya tinggi.

Jadi, tuntutan kesejahteraan buruh merupakan sebuah kewajaran. Adalah menjadi tugas pengambil kebijakan negeri ini untuk memperbaiki kebijakan industri, lengkap dengan semua instrumennya sehingga tercipta iklim bisnis kondusif. Realitas itu dapat diperlihatkan dengan kejelasan biaya investasi dan regulasi. Kesejahteraan buruh menjadi bagian dari kebijakan industri yang menguntungkan bagi semua pelaku industri, termasuk buruh. Semoga!