Draft RUU BPJS Diserahkan Sesuai Jadwal

 Jakarta—Pemerintah membantah memperlambat penyerahan RUU Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial  (BPJS) ke DPR. Bahkan penyerahan RUU BPJS tersebut sudah tepat waktu. “Tidak benar kita lambat. Toh, hari ini kita serahkan RUU BJPS sesuai dengan waktu yang dijadwalkan," kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta,9/5.

 Namun, kata Wakil Ketua umum Partai Golkar ini, apabila memang penyerahan RUU BPJS tersebut terlambat  biasanya pemerintah berkirim surat. Yang jelas tidak ada pengabaian. "Sudah dikirim hari ini, tadi pagi. Akhirnya Alhamdulilah sesuai dengan janji dari pemerintah. Kita tadi sudah menyampaikan ke DPR melalui surat pengantar menteri keuangan selaku koordinator dari menteri yang mendapat ampres (amanat presiden) dari presiden," tambahnya

 Lebih jauh Agung mengungkapkan, jumlah Daftar Inventaris Masalah (DIM) lebih dari 200, di mana banyak hal krusial agar dapat pemahaman yang sama. "Oh banyak juga ratusan, lebih dari 200. Tapi banyak hal-hal yang selama ini menjadi krusial, kita agar mendapat pemahaman yang sama. Mengenai penetapan, pengaturan," jelasnya.

 Dirinya pun berharap dalam waktu yang tidak lama, hal ini dapat diselesaikan. "Mudah-mudahan tergantung dari parlemen dan pemerintah. Kita juga sedang mempertimbangkan segala hal termasuk dampaknya terhadap fiskal. Dampak fiskal sudah diperhitungkan oleh tim sekarang ini. Kita kan inginnya UU itu yang bisa dilaksanakan," imbuhnya.

 Sementara itu, saat Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah memang terkesan lambat dalam penyelesaian RUU BPJS. Namun sisa waktu dalam tahun ini bisa diselesaikan. “Semoga sisa waktu ini, ada kemauan keras pemerintah bersama fraksi-fraksi di DPR merumuskan dan menyelesaikan,”ujarnya.

 Yang jelas, kata Tjahjo, mengawali masa sidang IV DPR 2010-2011, maka pimpinan dan anggota dewan bertekad memperbaiki citra dengan menyelesaikan pekerjaannya yang menumpuk dan penting bagi rakyat, termasuk mengawal RUU BPJS ini. "Walau banyak opini jelek yang mengarah kepada oknum dan kinerja DPR, semua tetap jadi evaluasi agar ke depan lebih baik. Ada good news," tambahnya.

 Menurut Tjahjo, dari banyak pekerjaan DPR untuk rakyat, ada satu yang urgen untuk segera dirampungkan yaitu RUU BPJS. "RUU BPJS yang sangat besar manfaatnya buat kepentingan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

 Fraksinya, lanjut dia, akan mengawal penuh pembahasan RUU ini. Sebab, RUU BPJS adalah salah satu prioritas kerja Fraksi PDI Perjuangan pada masa sidang DPR bulan Mei ini. **cahyo