Regulasi Harus Mendorong Pertumbuhan UMKM

NERACA

Jakarta - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengharapkan agar Rancangan Undang-undang (RUU) Perbankan dapat mendorong pembiayaan sektor kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Kita berharap pembiayaan bisa sampai ke seluruh pelosok daerah dan di sisi lain, kebijakan Bank Indonesia (BI) juga sudah mendorong perbankan nasional untuk membuat pengaturan minimum kredit UMKM berjenjang sebesar 20%," kata anggota ISEI, Mirza Adityaswara di Jakarta, Senin.

Menurut Mirza, perbankan sudah sepatutnya dikontrol, khususnya dalam pemberian kredit. Pasalnya, pemberian kredit tersebut apabila berlebihan maka akan terjadi gelembung (bubble) sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan (sustainable). Adapun, kata dia, hal yang paling penting adalah diperlukannya kontrol nontrading activities.

Artinya, perlu kebijakan resolusI dari bank apabila terkena masalah pada saat terjadinya krisis ekonomi. "Apabila ada krisis siapa yang menjadi BPPN? LPS wewenangnya tidak sebesar BPPN, hanya sebagian saja. LPS hanya merekap bank dan tidak bisa mengambil alih aset debitur. Karenanya perlu dipikirkan, apakah perlu dikasih wewenang bagi LPS atau tidak di dalam RUU Perbankan nanti," jelas Mirza.

Dia juga menuturkan bahwa kaitannya dengan rendahnya kredit perbankan bagi UMKM, bank kecil memang tidak memiliki aset pasar surat utang (obligasi), sehingga cost of fund bank kecil menjadi tinggi. Mirza mendorong agar perbankan melakukan konsolidasi akibat suplai kredit UMKM masih rendah.

Sementara ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan mengharapkan funding cost perbankan dapat menurun. Apabila cost menurun maka kredit perbankan akan semakin meningkat. Bank besar funding cost-nya rendah, karena dana masyarakat bisa diparkir di Surat Berharga Negara (SBN). Sedangkan bank kecil funding cost-nya tinggi, sehingga perlu dipikirkan bagaimana dapat menekan funding cost perbankan nasional.

NPL tinggi

“Apakah kredit harus diatur dengan peraturan untuk meningkatkan sektor riil, memang di satu sisi bisa saja dapat menurunkan pinjaman untuk UMKM. Namun apabila perbankan digenjot dan nonperforming loan (NPL) naik, siapa yang disalahkan?" ungkap Fauzi.

Dia pun mengakui terdapat pergeseran wacana pasca krisis moneter prioritas perbankan menjadi prudent, transparan, ketat, yang ujungnya NPL bisa ditekan. Wacana bergeser agar perbankan mendorong kredit ke sektor riil. Menurut Fauzi, penyaluran kredit oleh perbankan kepada sektor UKM dirasa penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas.

Namun, sisi negatif dari didorongnya perbankan menyalurkan sejumlah dana besar kepada sektor UMKM akan menimbulkan NPL yang besar. Hal itu menjadi sebuah dilema karena sulit mencari pihak mana yang bersalah. Memang dirasa baik dan positif mengenai peraturan BI agar perbankan menyalurkan dananya kepada sektor riil, termasuk sektor UMKM.

Apalagi dengan penyaluran tersebut sektor UMKM akan bertumbuh, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas.“Namun, tidak semua bank itu bisa menyalurkan kredit kepada sektor riil, termasuk UMKM. Apabila mereka dipaksa, dan menyebabkan NPL yang tinggi, siapa yang bertanggung jawab. Banknya yang salah atau apa,” terang dia.

Lebih lanjut Fauzi mengungkapkan, sebesar 20% penyaluran kredit kepada sektor UMKM terbilang besar, dan tingkat risikonya juga berbeda, terutama bagi bank-bank yang tidak memahami sektor UMKM. Dengan demikian perlu ada kajian lagi mengenai peraturan tersebut. [mohar]

BERITA TERKAIT

Anggota DPR Dorong Pembentukan Asosiasi UMKM Depok

Anggota DPR Dorong Pembentukan Asosiasi UMKM Depok NERACA Depok - Anggota Komisi X DPR RI H. Nuroji mendorong terbentuknya asosiasi…

Pacu Pertumbuhan Investor di Sumbar - BEI dan OJK Edukasi Pasar Modal Ke Media

NERACA Padang - Dalam rangka sosialisasi dan edukasi pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan Padang bekerja sama dengan…

Kota Pintar Harus Berikan Layanan Cepat, Akurat dan Murah

    NERACA   Tangerang - Program "smart city" atau kota pintar yang sedang didorong pemerintah untuk dapat diterapkan di…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kredit Bank DKI Tumbuh 27,9%

      NERACA   Jakarta – Sepanjang 2018, Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 27,95 dari semula sebesar Rp27,1…

BI Tahan Suku Bunga Acuan

      NERACA   Jakarta – Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate…

Bunga The Fed Diyakini Hanya Naik Sekali

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia mengubah proyeksinya untuk kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve, Bank…