NERACA

Jakarta –  Tata kelola kehutanan di Indonesia harus diperbaiki. Alasannya, di samping untuk mengurangi laju deforestasi dan mendungkung industri kehutanan di negeri ini, perbaikan tata kelola hutan juga perlu dilakukan kaitannya dengan meningkatnya akses masyarakat dan masyarakat adat dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) Wicaksono Sarosa, mengatakan, pembaruan tata kelola kehutanan menjadi suatu keharusan dengan memperkuat kerjasama antar stakeholder. “Berbagai persoalan terkait dengan sektor kehutanan mempertegas bahwa pembaruan tata kelola sektor kehutanan menjadi keniscayaan. Untuk itu, kerjasama para pihak menjadi kunci sukses untuk pembaruan tata kelola kehutanan,” ungkapnya dalam pembukaan Seminar Nasional dan Pertemuan Tahunan Mitra 2012 Forest Governance Program (FGP) yang digelar di Jakarta, Selasa (4/12).

Menurut dia, kemitraan melakukan langkah untuk mendorong perbaikan tata kelola sektor kehutanan untuk mengurangi laju deforestasi dan meningkatkan akses masyarakat dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Di situ, Kemitraan bekerjasama dengan Pemerintah Norwegia melalui Forest Governance Program (FGP). Dalam hal tenurial kehutanan, ada tiga area perubahan yang menjadi prioritas untuk didorong. Itu antara lain percepatan pengukuhan kawasan hutan, penyelesaian konflik kehutanan, dan peningkatan ruang kelola masyarakat terhadap kawasan hutan.

“Mengenai peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan, upaya-upaya percepatan menjadi penting. Ini mengingat lambatnya proses penetapan areal kelola dan perizinan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community based forest management, CBFM), melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR),” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Bina Kehutanan Sosial pada Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Haryadi Himawan mengatakan, beberapa pihak menjadi staholder dari bina kehutanan sosial. “Kalau customer program adalah petani hutan, petani di kawasan hutan, pedagang kecil kayu non kayu, dan industri kecil. Sementara aktornya birokrat, bisa pihak kehutanan, pemda, mitra LSM. Owner-nya Menteri Kehutanan, gubernur, bupati, dan DPR,” ujarnya.

Dalam catatannya, saat ini ada 33 Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS), di mana tujuh di antaranya tergolong produktif. “Persoalannya, pertama soal kapasitas. Kedua, mungkin persoalan managemen, mereka tidak cantik dalam mengalokasikan sumber daya. Apakah mereka salah memprioritaskan. Tapi ini kewajiban kami untuk membina,” tambahnya.

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) menyelenggarakan Seminar Nasional dan Pertemuan Tahunan Mitra 2012 Forest Governance Program (FGP). Seminar bertema Kerjasama Parapihak Kunci Sukses Pembaruan Tata Kelola Kehutanan belangsungdi Hotel Santika Premiere, Jakarta.

Beberapa narasumber yang dijadwakan hadir dalam seminar ini antara lain Stig Ingemar Traavik (Duta Besar Norwegia untuk Indonesia), Dr. Ir. Hadi Daryanto DEA (Sekjen Kementerian Kehutanan), Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo (Tim Kerja Tenurial Kehutanan), Sujanarko (Direktur PJKAKI Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK), dan Emerson Juntho (Indonesia Corruption Watch, ICW).

Seminar dan pertemuan yang akan membahas berbagai isu terkini terkait tata kelola pemerintahan sektor kehutanan dan iklim, bertujuan untuk menyebarluaskan dan mempublikasikan temuan-temuan, rekomendasi kebijakan, dan pelajaran dari pelaksanaan Forest Governance Program (FGP-2) periode 2011-2012 yang dikelola Kemitraan  kepada berbagai pihak yang terkait. Seminar ini akan melibatkan sekitar 150 peserta dari berbagai pihak (Stakeholder), yakni Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Peneliti, LSM, Perwakilan Kelompok Masyarakat, Swasta dan perwakilan lembaga donor.