Tata Kelola Kehutanan Harus Diperbarui - Perkuat Kerjasama Antar Stakeholder

NERACA

Jakarta – Tata kelola kehutanan di Indonesia harus diperbaiki. Alasannya, di samping untuk mengurangi laju deforestasi dan mendungkung industri kehutanan di negeri ini, perbaikan tata kelola hutan juga perlu dilakukan kaitannya dengan meningkatnya akses masyarakat dan masyarakat adat dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) Wicaksono Sarosa, mengatakan, pembaruan tata kelola kehutanan menjadi suatu keharusan dengan memperkuat kerjasama antar stakeholder. “Berbagai persoalan terkait dengan sektor kehutanan mempertegas bahwa pembaruan tata kelola sektor kehutanan menjadi keniscayaan. Untuk itu, kerjasama para pihak menjadi kunci sukses untuk pembaruan tata kelola kehutanan,” ungkapnya dalam pembukaan Seminar Nasional dan Pertemuan Tahunan Mitra 2012 Forest Governance Program (FGP) yang digelar di Jakarta, Selasa (4/12).

Menurut dia, kemitraan melakukan langkah untuk mendorong perbaikan tata kelola sektor kehutanan untuk mengurangi laju deforestasi dan meningkatkan akses masyarakat dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Di situ, Kemitraan bekerjasama dengan Pemerintah Norwegia melalui Forest Governance Program (FGP). Dalam hal tenurial kehutanan, ada tiga area perubahan yang menjadi prioritas untuk didorong. Itu antara lain percepatan pengukuhan kawasan hutan, penyelesaian konflik kehutanan, dan peningkatan ruang kelola masyarakat terhadap kawasan hutan.

“Mengenai peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan, upaya-upaya percepatan menjadi penting. Ini mengingat lambatnya proses penetapan areal kelola dan perizinan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community based forest management, CBFM), melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR),” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Bina Kehutanan Sosial pada Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Haryadi Himawan mengatakan, beberapa pihak menjadi staholder dari bina kehutanan sosial. “Kalau customer program adalah petani hutan, petani di kawasan hutan, pedagang kecil kayu non kayu, dan industri kecil. Sementara aktornya birokrat, bisa pihak kehutanan, pemda, mitra LSM. Owner-nya Menteri Kehutanan, gubernur, bupati, dan DPR,” ujarnya.

Dalam catatannya, saat ini ada 33 Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS), di mana tujuh di antaranya tergolong produktif. “Persoalannya, pertama soal kapasitas. Kedua, mungkin persoalan managemen, mereka tidak cantik dalam mengalokasikan sumber daya. Apakah mereka salah memprioritaskan. Tapi ini kewajiban kami untuk membina,” tambahnya.

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) menyelenggarakan Seminar Nasional dan Pertemuan Tahunan Mitra 2012 Forest Governance Program (FGP). Seminar bertema Kerjasama Parapihak Kunci Sukses Pembaruan Tata Kelola Kehutanan belangsungdi Hotel Santika Premiere, Jakarta.

Beberapa narasumber yang dijadwakan hadir dalam seminar ini antara lain Stig Ingemar Traavik (Duta Besar Norwegia untuk Indonesia), Dr. Ir. Hadi Daryanto DEA (Sekjen Kementerian Kehutanan), Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo (Tim Kerja Tenurial Kehutanan), Sujanarko (Direktur PJKAKI Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK), dan Emerson Juntho (Indonesia Corruption Watch, ICW).

Seminar dan pertemuan yang akan membahas berbagai isu terkini terkait tata kelola pemerintahan sektor kehutanan dan iklim, bertujuan untuk menyebarluaskan dan mempublikasikan temuan-temuan, rekomendasi kebijakan, dan pelajaran dari pelaksanaan Forest Governance Program (FGP-2) periode 2011-2012 yang dikelola Kemitraan kepada berbagai pihak yang terkait. Seminar ini akan melibatkan sekitar 150 peserta dari berbagai pihak (Stakeholder), yakni Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Peneliti, LSM, Perwakilan Kelompok Masyarakat, Swasta dan perwakilan lembaga donor.

BERITA TERKAIT

Gandeng Jamdatun, PII Terapkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik

      NERACA   Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) dan Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama terkait…

KERJASAMA LAYANAN PERBANKAN

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BRI Sis Apik Wijayanto (tengah) bersama Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Dirjen Pajak Kemenkeu Iwan…

Perkuat Likuiditas - LPKR Jual Aset Rumah Sakit di Myanmar

NERACA Jakarta - PT Waluya Graha Loka (WGL), anak usaha PT. Lippo Karawaci Tbk (LPKR) akan menjual seluruh kepemilikan dan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Otomatisasi dalam Revolusi Industri 4.0 Tidak Bisa Dihindari

NERACA Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Revolusi Industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus dijalani.…

Baru 11 Persen Sawah Terima Air dari Bendungan

NERACA Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus membangun bendungan untuk pengairan, mengingat baru 11 persen atau sekitar…

Kawasan Industri Kendal Serap 50 Investor dan 5.000 Naker

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada Kawasan Industri Kendal (KIK) yang telah mampu menarik 50 investor dengan target…