Empat Aturan Industri Keuangan Syariah Membingungkan - Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi syariah Adiwarman Karim menilai empat aturan terkait industri keuangan syariah justru menimbulkan kebimbangan bagi pelaku industri itu sendiri lantaran tumpang tindih, sehingga memperbolehkan rangkap jabatan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Keempat aturan itu adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah, PBI No.11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, serta Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) PER.06/2012.

Adiwarman menerangkan, jika mengacu pada PBI 11/3/2009, bahwa DPS minimal dua orang dan atau maksimal 50% dari jumlah direksi. Sementara PBI 11/10/2009 menjelaskan, DPS minimal dua orang dan maksimal tiga orang. Sedangkan jabatan rangkap DPS maksimal bisa merangkap di lima lembaga keuangan syariah. Begitu juga dengan PMK 152, yang menjelaskan bahwa jumlah DPS minimal satu orang, serta jabatan rangkap hanya diperbolehkan di dua perusahaan.

Lalu PER.06/2012 justru mengatakan DPS minimal dua orang dan maksimal boleh merangkap jabatan di tiga perusahaan pembiayaan lainnya. “Ini membingungkan kalangan industri syariah. Karena kan aturannya tumpang tindih. Kalau kita mengacu PMK 152, artinya DPS harus memilih salah satu jabatan. Tak boleh lebih. Sedangkan menurut PBI dan PER, itu sah-sah saja,” ungkap Adiwarman kepada Neraca, Senin (3/12).

Dengan demikian, dirinya mendorong agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mulai beroperasi 1 Januari 2013 mendatang, harus mereview keempat aturan tersebut. “Khusus PBI bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) karena mereka baru membaur dengan OJK tahun 2014. Ini harus segera dilakukan supaya tidak menimbulkan bias di masa depan,” terang dia.

Terkait PMK 152, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo), Nanan Ginanjar pernah bilang, satu sisi, dirinya sangat optimis bahwa PMK ini akan berdampak positif bagi bisnis asuransi di masa depan. Namun sisi lain, dia juga menyatakan bahwa banyak perusahaan asuransi, terutama pialang dan reasuransi, yang secara struktural masih harus berbenah.

Menurut Nanan, hanya sekitar 30% perusahaan pialang dan reasuransi yang sudah siap, sedangkan sisanya masih harus melakukan pembenahan internal. “Kendalanya ada di operasional. Kita akan segera membahasnya. Jadi ketika OJK menjadi regulator, pialang dan reasuransi bisa lebih siap dalam menciptakan iklim kondusif bagi nasabah yang mempercayakan asuransi sebagai instrumen investasinya,” jelas Nanan. Dia juga mengungkapkan, dari 162 perusahaan pialang dan reasuransi, sebanyak 10% berpotensi ditutup karena tidak bisa memenuhi PMK 152 tersebut.

DPS Multifinance

Tak hanya itu saja. Perusahaan pembiayaan (multifinance) turut terkena dampak aturan DPS. Ketua Bapepam-LK, Ngalim Sawega mengeluarkan Peraturan Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) Berdasarkan Prinsip Syariah. Sebagai regulator, kata Ngalim, pihaknya mewajibkan seluruh perusahaan pembiayaan agar memiliki minimal dua orang DPS.

“Dua orang ini terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, dan satu orang anggota. Mereka diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),” jelas Ngalim pekan lalu. Selanjutnya, kata dia, anggota Dewan Pengawas Syariah multifinance dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota direksi atau dewan komisaris. Anggota DPS juga dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari dua multifinance. [dias/ardi]

BERITA TERKAIT

BRI Syariah Terima Pelunasan Biaya Haji dari 9.642 Jamaah

    NERACA   Jakarta - Sebanyak 9.642 calon jamaah haji melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di BRI…

Kemenperin Ukur Ratusan Industri untuk Siap Masuki Era 4.0

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0. Berdasarkan peta jalan Making…

Penggunaan Teknologi di Era Industri 4.0 Dongkrak Produktivitas IKM

NERACA Bogor - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan penggunaan teknologi era revolusi industri 4.0 akan mampu mendongkrak produktivitas industri manufaktur…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kredit Bank DKI Tumbuh 27,9%

      NERACA   Jakarta – Sepanjang 2018, Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 27,95 dari semula sebesar Rp27,1…

BI Tahan Suku Bunga Acuan

      NERACA   Jakarta – Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate…

Bunga The Fed Diyakini Hanya Naik Sekali

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia mengubah proyeksinya untuk kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve, Bank…