Sukseskan BRC, BI Identifikasi BPD di Masa Depan

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengidentifikasi beberapa masalah atau tantangan yang akan dialami Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam perkembangannya ke depan. Berbagai masalah tersebut tentu saja harus segera ditangani dalam rangka menyukseskan program BPD Regional Champion (BRC) yang sudah dicetuskan sejak 21 Desember 2010 lalu.

“Tantangan BPD ke depan adalah masalah permodalan yang terbatas, brand awareness dari masyarakat yang masih rendah, kualitas pelayanan yang belum sesuai harapan, kualitas SDM yang belum memenuhi kebutuhan pasar, inovasi produk yang terbatas, serta jaringan kantor yang masih terbatas,” jelas Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Perbankan, di Jakarta, Senin (3/12).

Cetak biru BPD Regional Champion sendiri terdiri atas tiga pilar, yakni ketahanan kelembagaan yang kuat, kemampuan sebagai agent of regional development, dan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat. Pada 2012 ini sebenarnya merupakan tahun evaluasi pencapaian dari implementasi pilar pertama. Yang mana, indikator keberhasilan dari pilar ini adalah modal inti minimal Rp1 triliun, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) minimal 15%, return of assets (ROA) minimal 2,5%, BOPO maksimal 75%, dan net interest margin (NIM) maksimal 5,5%.

“Dari sisi permodalan, memang BPD cenderung mempunyai modal lebih rendah, dan ini tantangannya. Perbedaan antara BPD (dengan modal) terbesar dan terkecil itu sangat tinggi, jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Ada BPD yang modalnya masih di bawah Rp200 miliar, tapi ada yang hampir Rp5 triliun. Beberapa BPD yang masih di bawah Rp1 triliun, ini saya kira menjadi prioritas dalam mengejar ketertinggalannya,” ujar Halim.

Perbedaan dari sisi permodalan juga yang membuat pencapaian BRC tidak bisa disamakan antara satu BPD dengan yang lainnya. Bahkan Halim juga mengatakan bahwa untuk membuat aturan mengenai BPR memerlukan strategi tersendiri, karena tidak bisa menggunakan aturan berdasarkan denominasi terbesar.

Maka itu, kata dia, BI akan mencari angka modal yang di tengah-tengah. “BI baru saja mengeluarkan aturan tentang ekspansi kantor, tapi khusus untuk BPD treatment-nya akan berbeda. Sepanjang ekspansi itu dilakukan dalam satu provinsi yang sama, mereka tidak terkena dengan peraturan perizinan yang baru kita keluarkan, tetapi kalau dia keluar dari provinsinya maka dia akan terkena aturan seperti bank lain. Kita ingin mendorong sebagaimana target BRC agar tetap di wilayahnya lebih banyak,” papar Halim.

Dalam hal rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR), pencapaian BPR memang masih rendah yaitu hanya 63,35%, jika dibandingkan dengan perbankan nasional yang bisa mencapai 83,33% di kuartal III 2012. Total kredit BPD Rp209 triliun atau hanya 8,1% dari total kredit perbankan nasional.

Ekspansi kredit tinggi

Sementara DPK sebesar Rp328,9 triliun atau 10,8% dari total DPK perbankan nasional. “Ini dikarenakan tidak banyak BPD yang punya kemampuan dan inovasi tinggi, sehingga dapat memberikan kredit pada berbagai sektor. Banyak BPD yang mengambil kredit dengan sifat captive atau pemberian kredit kepada pegawai-pegawai (pemerintah) yang tentu saja kurang menantang,” kata Halim.

Dari sisi kredit, memang ada beberapa BPD yang sudah BI pantau, khususnya BPD yang pertumbuhan ekspansi kreditnya tinggi. “Mereka sekarang sudah mentok, dan mau tidak mau harus menambah modal. Mereka CAR-nya sudah mulai menurun ke arah 10%-11%, padahal targetnya 15%, jadi dia harus tambah modal. Bank-bank yang CAR-nya lebih tinggi dari 15% itu yang harus ekspansi (kredit),” jelas Halim.

Dia pun menambahkan, rata-rata BPD memiliki BOPO yang lebih baik daripada perbankan nasional. Hal ini disebabkan oleh biaya dana BPD yang relatif lebih murah. “Sementara ada BPD yang ROA-nya lebih tinggi daripada perbankan nasional, tapi banyak juga yang masih di bawah ( dari rata-rata perbankan nasional),” tuturnya.

Halim menerangkan empat aspek yang dapat menjadi strategi penguatan BPD di masa mendatang. “Yaitu dalam konteks strategi bisnis, apakah BPD hanya mau mengembangkan dirinya ke arah konsumtif? Jawabannya (tentu saja) tidak, tapi itu berarti memerlukan adanya pengembangan kualitas SDM, kecukupan modal, inovasi produk, dan melakukan kajian untuk melakukan kerjasama antar BPD atau dengan BPR,” imbuh dia.

Kemudian, ucap Halim, bahwa konteks tata kelola (governance) juga patut diperhatikan. “Peningkatan GCG memang perlu jadi prioritas, karena kelemahan-kelemahan dalam hal itu, pada akhirnya akan memperlemah bank itu sebagai juara, juga akan mempersulit bersaing dengan bank-bank BUMN,” ulas dia.

Mengenai persoalan NIM yang harus 5,5%, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Eko Budiwiyono, menambahkan bahwa itu dilakukan agar biaya intermediasi BPD bisa terjangkau oleh masyarakat yang lebih luas lagi. [ria]

BERITA TERKAIT

Kemenkes: Tender Obat HIV Dimulai Bulan Depan

Kementerian Kesehatan mengatakan tender obat-obatan antiretroviral (ARV) bagi pasien HIV akan dimulai kembali pada bulan depan. Cadangan obat pun disebut…

KPK Identifikasi 84 Nomor Telepon Digunakan Oknum KPK Gadungan

KPK Identifikasi 84 Nomor Telepon Digunakan Oknum KPK Gadungan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi 84 nomor…

KPU Depok Siap Sukseskan Pemilu 2019

KPU Depok Siap Sukseskan Pemilu 2019 NERACA Depok - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Jawa Barat menyatakan telah siap…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…