NERACA

Jakarta – Public-Private Partnership (PPP) untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia dinilai belum berjalan baik di Indonesia dan mengandung sejumlah kelemahan. “Progress memang ada tetapi lambat. PPP memiliki beberapa kelemahan,” kata ekonom LIPI Latif Adam di Jakarta, Senin (3/12).

LIPI sudah melakukan penelitian selama dua tahun untuk menganalisis masalah-masalah apa saja yang menghambat swasta enggan untuk melakukan PPP. “Permasalahan PPP bukanlah hanya di anggaran, tetapi juga di penggunaan anggarannya yang belum optimal,” jelas Latif.

Anggaran infrastruktur bukan murni disalurkan untuk pembangunan fisik. Malahan, kata dia, hanya 40% saja yang betul-betul untuk fisik infrastruktur.

Masalah lain, peraturan yang ada seringkali tumpang tindih. Contoh klasiknya, papar Latif, pemerintah memberikan insentif untuk mengembangkan geotermal, tetapi undang-undang kehutanan melarang eksploitasi di dalam hutan. “Sehingga sampai sekarang masalah ini belum terselesaikan dengan baik,” kata dia.

Undang-undang pengadahan lahan sudah menjadi momok bagi pengusaha, yang tentunya akan mengurangi minat mereka untuk menjalankan PPP. “Contohnya power plant di Batang, Jawa Tengah,” kata Latif.

Meskipun yang mengemuka adalah belum adanya negosiasi yang final, jika di telisik lebih dalam, masalah yang sebenarnya adalah karena risiko yang terlalu tinggi.

“Risikonya tinggi karena masih ada resistensi dari masyarakat dan juga pembebasan tanahnya rupanya tidak semudah yang diprediksi,” jelas Latif.

Undang-undang pengadaan lahan memang penting, kata Latif, tetapi belum cukup. Perlu dibuat aturan-aturan tambahan yang akan mendorong undang-undang pengadaan lahan.

Undang-undang pengadaan lahan terbit pada Januari 2012, tetapi peraturan presidennya baru terbit Agustus 2012. “Kita juga masih menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri, bagaimana kerjasama pemerintah pusat dan daerah,” kata Latif.

Itu yang belum terjembatani.

“Kita tidak ingin mendengar lagi proyek yang sudah ditenderkan, pemenangnya sudah siap, tetapi ada delay seperti power plant di Batang itu,” kata Latif.

Tantangan yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa swasta belum mendapatkan jaminan dari pemerintah. Belum ada mekanisme, misalnya, jika proyek ini mendapat resistensi dari masyarakat, padahal perusahaan sudah melakukan investasi awal seperti pembangunan jalan, lalu bagaimana penanggulangannya. “Ini belum ada dalam skema PPP,” ujar dia.

Proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada swasta juga belum dipersiapkan dengan matang. “Kami berdiskusi dengan pengusaha. Mereka mengeluhkan visibility study masih dibuat asal-asalan oleh PJPK,” jelas Latif.

Pola pikir pemerintah daerah juga perlu diluruskan dengan tujuan PPP. “Apakah pemerintah daerah dan BUMD sudah memiliki persepsi yang sama tentang PPP. Jangan-jangan ketika sektor swasta ingin bekerja sama dengan pemda dan BUMD, pajaknya dinaikkan dan izinnya dipersulit,” ujar dia.

Tanpa ada ada upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, kata dia, PPP akan sulit berjalan.