MP3EI Diprioritaskan pada 15 Proyek

NERACA

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan memprioritaskan 15 proyek infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Hal itu dikatakan Deputi Menko Bidang Infrastruktur Lucky Eko yang mengutip pernyataan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Menurut Lucky, dia sebetulnya mengusulkan 20 sampai 30 proyek prioritas, tetapi Hatta meminta 15 saja.

“Beri saya 15 proyek infrastruktur terbaik MP3EI, lengkap dengan mekanisme finansialnya,” kata Hatta yang dikutip Lucky.

Munculnya ide mengadakan proyek prioritas infrastruktur ini, kata Lucky, adalah agar nantinya kelima belas proyek ini menjadi percontohan untuk memancing investor. Sejauh ini sudah ada 805 proyek infrastruktur MP3EI namun belum betul-betul serius dilaksanakan. Daripada banyak tetapi tidak jalan, kata Lucky, lebih baik fokus ke beberapa saja dulu.

Untuk menentukan kategori 15 terbaik, kata Lucky yang juga Sekretaris Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), dirinya harus duduk dulu dengan beberapa kementerian. “Saya ingin teman-teman keuangan juga terlibat dari awal. Tentunya kita tidak datang dengan 15. Kita bisa datang dengan 40 atau 45. Nanti ada tim khusus yang meranking. Kalau yang diminta 15, maka yang ke-16 sampai 45 pun sebetulnya bisa dikerjakan dengan biaya berikutnya, atau yang lain,” jelas dia.

Menurut Lucky, ke-15 proyek prioritas itu harus detail dan menggunakan standar internasional.” Yang akan menentukan pendetailan bukan konsultan ecek-ecek, nanti orang tidak tertarik,” jelas Lucky.

Tidak Perlu

Ekonom LIPI Latif Adam tidak begitu sepakat dengan ide memprioritaskan 15 proyek tersebut. “Apa perlu menyusun 15 proyek prioritas? Karena dalam MP3EI sendiri terdapat proyek-proyek yang siap ditransaksikan dan ada yang menjadi prioritas,” kata dia.

Beberapa proyek prioritas yang dimaksud Latif adalah jalan tol Medan-Binjai (Sumatera Utara) sepanjang 15,8 km dengan estimasi nilai proyek US$ 120,40 juta. Jalan tol Palembang - Indralaya (Sumatera Selatan) sepanjang 22 km dengan estimasi nilai proyek US$ 124,90 juta. Jalan tol Tegineneng-Babetan (Lampung - Sumatera Selatan) sejauh 50 km dengan estimasi nilai proyek US$ 318,20. Enam tol dalam kota Jakarta juga termasuk dalam proyek prioritas.

Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Bappenas, Bastary Pandji Indra, senada dengan pendapat Latif yang menyatakan prioritas itu tidak perlu. “Itu kan maksudnya ingin memberikan contoh. Seharusnya dikaji, dari yang 805 proyek itu masalah di mana? Kok tidak jalan? Padahal kewenangan sudah dibagi habis. Ada penanggung jawabnya semua, di kementerian teknis maupun di daerah. Ini di mana masalahnya? Itu yang lebih penting dicari tahu,” jelas Bastary.

Bahan Seleksi

Namun demikian, kalaupun tetap dibuat prioritas lagi, maka harus ada beberapa kriteria untuk menjadi bahan seleksi. Menurut Latif, paling tidak terdapat tiga kriteria.

Pertama adalah proyek dengan penanggung jawab proyek pelaksana (PJPK) yang profesional. Selama ini, PJPK di kementerian/lembaga/pemda/BUMN/BUMD hanya terbiasa menyiapkan proyek-proyek yang didanai APBN/APBD dan belum berpengalaman mempersiapkan proyek yang akan ditawarkan kepada swasta.

Kedua, lanjut Latif, proyek yang akan dijadikan prioritas harus mewakili koridor-koridor MP3EI yang ada. “PPP (Public-Private Partnership) kita di Indonesia Timur kan masih kecil. Ini harus dikembangkan,” jelas Latif.

Kriteria ketiga adalah pertimbangan ekonomi. “Harus memprioritaskan sektor-sektor yang mempunyai multiplyer effect tinggi, misalnya sektor transportasi dan energi,” kata Latif.

BERITA TERKAIT

Dunia Usaha - Pemerintahan Baru Perlu Didorong Berani Berpihak Pada Industri

  NERACA Jakarta – Pengamat ekonomi Hisar Sirait mendorong agar pemerintahan yang akan terpilih hasil Pemilu 2019 harus berani berpihak…

Hasil Penelitian: Masyarakat Masih Permisif Pada Politik Uang

Hasil Penelitian: Masyarakat Masih Permisif Pada Politik Uang NERACA Jakarta - Hasil penelitian Founding Fathers House (FFH) menemukan bahwa 57,75…

Sektor Riil - Kinerja Sektor Manufaktur ‘Tancap Gas’ pada Triwulan I-2019

NERACA Jakarta – Sektor industri manufaktur sepanjang triwulan I tahun 2019 menunjukkan kinerja positif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Prompt…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementerian Ragu Gunakan Anggaran, Alihkan Saja ke PUPR

NERACABogor - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalihkan anggaran kementerian, yang masih ragu ke Kementerian Pekerjaan Umum…

Defisit APBN Capai Rp102 Triliun

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga 31 Maret 2019 mencapai Rp102 triliun atau 0,63…

Pemerintah Bakal Naikkan Iuran - Tekan Defisit BPJS Kesehatan

      NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tengah mengkaji kenaikan iuran…