MP3EI Diprioritaskan pada 15 Proyek

NERACA

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan memprioritaskan 15 proyek infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Hal itu dikatakan Deputi Menko Bidang Infrastruktur Lucky Eko yang mengutip pernyataan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Menurut Lucky, dia sebetulnya mengusulkan 20 sampai 30 proyek prioritas, tetapi Hatta meminta 15 saja.

“Beri saya 15 proyek infrastruktur terbaik MP3EI, lengkap dengan mekanisme finansialnya,” kata Hatta yang dikutip Lucky.

Munculnya ide mengadakan proyek prioritas infrastruktur ini, kata Lucky, adalah agar nantinya kelima belas proyek ini menjadi percontohan untuk memancing investor. Sejauh ini sudah ada 805 proyek infrastruktur MP3EI namun belum betul-betul serius dilaksanakan. Daripada banyak tetapi tidak jalan, kata Lucky, lebih baik fokus ke beberapa saja dulu.

Untuk menentukan kategori 15 terbaik, kata Lucky yang juga Sekretaris Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), dirinya harus duduk dulu dengan beberapa kementerian. “Saya ingin teman-teman keuangan juga terlibat dari awal. Tentunya kita tidak datang dengan 15. Kita bisa datang dengan 40 atau 45. Nanti ada tim khusus yang meranking. Kalau yang diminta 15, maka yang ke-16 sampai 45 pun sebetulnya bisa dikerjakan dengan biaya berikutnya, atau yang lain,” jelas dia.

Menurut Lucky, ke-15 proyek prioritas itu harus detail dan menggunakan standar internasional.” Yang akan menentukan pendetailan bukan konsultan ecek-ecek, nanti orang tidak tertarik,” jelas Lucky.

Tidak Perlu

Ekonom LIPI Latif Adam tidak begitu sepakat dengan ide memprioritaskan 15 proyek tersebut. “Apa perlu menyusun 15 proyek prioritas? Karena dalam MP3EI sendiri terdapat proyek-proyek yang siap ditransaksikan dan ada yang menjadi prioritas,” kata dia.

Beberapa proyek prioritas yang dimaksud Latif adalah jalan tol Medan-Binjai (Sumatera Utara) sepanjang 15,8 km dengan estimasi nilai proyek US$ 120,40 juta. Jalan tol Palembang - Indralaya (Sumatera Selatan) sepanjang 22 km dengan estimasi nilai proyek US$ 124,90 juta. Jalan tol Tegineneng-Babetan (Lampung - Sumatera Selatan) sejauh 50 km dengan estimasi nilai proyek US$ 318,20. Enam tol dalam kota Jakarta juga termasuk dalam proyek prioritas.

Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Bappenas, Bastary Pandji Indra, senada dengan pendapat Latif yang menyatakan prioritas itu tidak perlu. “Itu kan maksudnya ingin memberikan contoh. Seharusnya dikaji, dari yang 805 proyek itu masalah di mana? Kok tidak jalan? Padahal kewenangan sudah dibagi habis. Ada penanggung jawabnya semua, di kementerian teknis maupun di daerah. Ini di mana masalahnya? Itu yang lebih penting dicari tahu,” jelas Bastary.

Bahan Seleksi

Namun demikian, kalaupun tetap dibuat prioritas lagi, maka harus ada beberapa kriteria untuk menjadi bahan seleksi. Menurut Latif, paling tidak terdapat tiga kriteria.

Pertama adalah proyek dengan penanggung jawab proyek pelaksana (PJPK) yang profesional. Selama ini, PJPK di kementerian/lembaga/pemda/BUMN/BUMD hanya terbiasa menyiapkan proyek-proyek yang didanai APBN/APBD dan belum berpengalaman mempersiapkan proyek yang akan ditawarkan kepada swasta.

Kedua, lanjut Latif, proyek yang akan dijadikan prioritas harus mewakili koridor-koridor MP3EI yang ada. “PPP (Public-Private Partnership) kita di Indonesia Timur kan masih kecil. Ini harus dikembangkan,” jelas Latif.

Kriteria ketiga adalah pertimbangan ekonomi. “Harus memprioritaskan sektor-sektor yang mempunyai multiplyer effect tinggi, misalnya sektor transportasi dan energi,” kata Latif.

BERITA TERKAIT

PoliticaWave : Jokowi Kuasai Medsos Pada Debat Pertama

PoliticaWave : Jokowi Kuasai Medsos Pada Debat Pertama NERACA Jakarta - Survei media sosial PoliticaWave menyebut bahwa pasangan capres dan…

Proyek KPBU Tak Terganggu Tahun Politik

  NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema…

KPK Nyatakan Terdapat 64,05 Persen Wajib Lapor Pada 2018

KPK Nyatakan Terdapat 64,05 Persen Wajib Lapor Pada 2018 NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan terdapat 64,05 persen…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LPEI Dukung Pembiayaan Ekspor Kereta ke Bangladesh

  NERACA   Jakarta - Lembaga Pemerintah Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan menggunakan skema National Interest Account…

Caleg DPR Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat - Angka Kemiskinan Siak Tinggi

  NERACA   Siak – Angka kemiskinan di Kabupaten Siak Provinsi Riau mencapai 93.800 ribu. Padahal, Kabupaten Siak mempunyai kekayaan…

Hongkong Ingin Tingkatkan Perlindungan TKI

    NERACA   Jakarta - Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hongkong, Law Chi Kwong mengunjungi Indonesia dengan misi bertukar…