Kemenkeu Serahkan Aset Rp 317,7 M ke OJK

NERACA

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan aset dan dokumen senilai Rp 317,7 miliar kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah aset yang terkandung di dalamnya tidak kurang dari 13.100 unit dan dokumen sebanyak 40 meter kubik.

Hal tersebut disampaikan Menkeu Agus Martowardojo pada Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Menkeu dan Ketua Dewan Komisioner OJK mengenai penggunaan kekayaan negara dan dokumen Kemenkeu oleh OJK, Jumat (30/11).

Seluruh aset dan dokumen tersebut sudah diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. “Sudah terinventarisir, semua dalam keadaan baik. Dan tentu nanti di OJK akan kembali diaudit untuk diyakinkan penerimaannya seperti apa yang diserahkan” kata Agus.

Di antara belasan ribu aset tersebut, salah satu yang mempunyai nilai paling tinggi adalah gedung Bapepam-LK. Gedung dengan 16 lantai ini nantinya akan digunakan oleh OJK.

Beda Gedung

Namun Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan bahwa nantinya OJK akan beroperasi di beberapa gedung yang berbeda-beda. “Perbedaan tempat yang terlalu banyak bukanlah sesuatu yang ideal,” kata dia.

Pernyataan Muliaman ini menyangkut amanah yang akan diemban OJK mulai 1 Januari 2014, yaitu pengawasan perbankan. Selama ini, pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, OJK merasa akan kesulitan jika terpisah menjadi beberapa kantor: eks kantor Bapepam-LK dan kantor BI.

Muliaman mengatakan, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sektor keuangan di Indonesia terus dilakukan di masa transisi pembentukan OJK.

"Kami menghargai dan mengapresiasi dukungan Kemenkeu pada tahap-tahap awal OJK. Ini menjadi sangat krusial," ujar Muliaman.

Menurut Agus, dirinya sependapat bahwa idealnya satu organisasi ada dalam satu lokasi. “Ini yang nanti akan kita bicarakan pada Gubernur BI, supaya ini bisa terwujud,” janji Agus.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan sesuai UU 21/2011, mulai 1 Januari 2013 pengawasan pasar modal dan LKNB dialihkan ke OJK. Sedangkan pelimpahan kewenangan pengawasan perbankan dimulai pada 2014.

Oleh karenanya pemerintah diharapkan melakukan persiapan-persiapan dengan baik. Dia juga mengaku terus berkoordinasi dengan institusi terkait.

Menkeu memprediksi inventarisasi ini sudah diselesaikan oleh Dewan Komisioner OJK ini dalam satu atau dua minggu mendatang karena kesibukan mereka.

"Untuk meyakinkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat tertata dengan baik dan tidak menjadi risiko, maka pengawasan dilakukan oleh OJK," ujarnya.

Kemenkeu, katanya, sangat bangga dengan keberadaan OJK. Hal ini karena OJK tidak saja diisi pejabat-pejabat yang punya track record yang baik, berkompeten, dan punya keahlian, namun juga institusi masa depan yang ideal.

Dikatakan Muliaman, ketetapan penggunaan dokumen sangat penting untuk mendukung operasionalisasi OJK dalam melakukan pengawasan di pasar modal dan lembaga keuangan non bank mulai tahun depan.

Menyangkut pengalihan barang, gedung, dan dokumen, imbuhnya, OJK akan berkomitmen untuk mengelola, memanfaatkan, dan melakukan pemeliharaan dengan sebaik-baiknya.

"Pertukaran informasi pada waktunya akan sangat penting, sekaligus membangun efektivitas forum koordinasi. Tentu ini mudah-mudahan bisa menjadi modal awal yang menjadi landasan membangun kerjasama dan koordinasi yang baik," kata Muliaman.

BERITA TERKAIT

KPK Tekankan Papua Barat Segera Tuntaskan Masalah Aset

KPK Tekankan Papua Barat Segera Tuntaskan Masalah Aset   NERACA Manokwari - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan Pemerintah Provinsi Papua Barat…

128 Fintech Sudah Kantongi Izin OJK

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending mencapai 128 perusahaan hingga Agustus 2019. Adapun fintech…

Kemenkeu Pastikan Kenaikan Tunjangan Direksi BPJS Kesehatan Tak Pakai APBN

  NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan memastikan kenaikan tunjangan cuti tahunan bagi Direksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur Naik 4,9%

  NERACA Jakarta - Pemerintah berencana untuk menggelontorkan anggaran infrastruktur dari APBN 2020 sebesar Rp419,2 triliun atau meningkat 4,9 persen…

Manipulasi Perintah Hakim, Jaksa Agung Dinilai Abaikan Larangan Presiden

  NERACA Jakarta - Pada pidato Sidang Tahun DPR/MPR 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak adanya ego sektoral…

Anggaran Pindah Ibukota Tak Masuk APBN 2020

  NERACA Jakarta -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah belum mengandalkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan…