Kemenkeu Serahkan Aset Rp 317,7 M ke OJK

NERACA

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan aset dan dokumen senilai Rp 317,7 miliar kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah aset yang terkandung di dalamnya tidak kurang dari 13.100 unit dan dokumen sebanyak 40 meter kubik.

Hal tersebut disampaikan Menkeu Agus Martowardojo pada Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Menkeu dan Ketua Dewan Komisioner OJK mengenai penggunaan kekayaan negara dan dokumen Kemenkeu oleh OJK, Jumat (30/11).

Seluruh aset dan dokumen tersebut sudah diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. “Sudah terinventarisir, semua dalam keadaan baik. Dan tentu nanti di OJK akan kembali diaudit untuk diyakinkan penerimaannya seperti apa yang diserahkan” kata Agus.

Di antara belasan ribu aset tersebut, salah satu yang mempunyai nilai paling tinggi adalah gedung Bapepam-LK. Gedung dengan 16 lantai ini nantinya akan digunakan oleh OJK.

Beda Gedung

Namun Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan bahwa nantinya OJK akan beroperasi di beberapa gedung yang berbeda-beda. “Perbedaan tempat yang terlalu banyak bukanlah sesuatu yang ideal,” kata dia.

Pernyataan Muliaman ini menyangkut amanah yang akan diemban OJK mulai 1 Januari 2014, yaitu pengawasan perbankan. Selama ini, pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, OJK merasa akan kesulitan jika terpisah menjadi beberapa kantor: eks kantor Bapepam-LK dan kantor BI.

Muliaman mengatakan, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sektor keuangan di Indonesia terus dilakukan di masa transisi pembentukan OJK.

"Kami menghargai dan mengapresiasi dukungan Kemenkeu pada tahap-tahap awal OJK. Ini menjadi sangat krusial," ujar Muliaman.

Menurut Agus, dirinya sependapat bahwa idealnya satu organisasi ada dalam satu lokasi. “Ini yang nanti akan kita bicarakan pada Gubernur BI, supaya ini bisa terwujud,” janji Agus.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan sesuai UU 21/2011, mulai 1 Januari 2013 pengawasan pasar modal dan LKNB dialihkan ke OJK. Sedangkan pelimpahan kewenangan pengawasan perbankan dimulai pada 2014.

Oleh karenanya pemerintah diharapkan melakukan persiapan-persiapan dengan baik. Dia juga mengaku terus berkoordinasi dengan institusi terkait.

Menkeu memprediksi inventarisasi ini sudah diselesaikan oleh Dewan Komisioner OJK ini dalam satu atau dua minggu mendatang karena kesibukan mereka.

"Untuk meyakinkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat tertata dengan baik dan tidak menjadi risiko, maka pengawasan dilakukan oleh OJK," ujarnya.

Kemenkeu, katanya, sangat bangga dengan keberadaan OJK. Hal ini karena OJK tidak saja diisi pejabat-pejabat yang punya track record yang baik, berkompeten, dan punya keahlian, namun juga institusi masa depan yang ideal.

Dikatakan Muliaman, ketetapan penggunaan dokumen sangat penting untuk mendukung operasionalisasi OJK dalam melakukan pengawasan di pasar modal dan lembaga keuangan non bank mulai tahun depan.

Menyangkut pengalihan barang, gedung, dan dokumen, imbuhnya, OJK akan berkomitmen untuk mengelola, memanfaatkan, dan melakukan pemeliharaan dengan sebaik-baiknya.

"Pertukaran informasi pada waktunya akan sangat penting, sekaligus membangun efektivitas forum koordinasi. Tentu ini mudah-mudahan bisa menjadi modal awal yang menjadi landasan membangun kerjasama dan koordinasi yang baik," kata Muliaman.

BERITA TERKAIT

Bayar Utang Rp 1,14 Triliun - Golden Plantation Jual Aset Kebun di Jambi

NERACA Jakarta – Danai pelunasan utang senilai Rp 1,14 triliun, PT Golden Plantation Tbk (GOLL) akan mendivestasikan aset yang dimiliki.”Di…

OJK Evaluasi Pengangkatan Dirut Bank Sumut

    NERACA   Medan - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumbagut Yusup Ansori menegaskan, OJK sedang…

Ditjen Pajak Lacak WP Nasabah di 94 Negara - KEMENKEU SIAP PANGKAS FORM LAPORAN SPT 2020

Jakarta-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu akan bisa melacak data wajib pajak (WP) yang menjadi nasabah jasa keuangan luar negeri di 94 negara.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…