Pemerintah Lakukan Debt Switch Untuk Kelola Utang

NERACA

Jakarta - Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan Loto S. Ginting mengungkapkan, mekanisme debt switch akan menjadi salah satu kebijakan mengelola utang pemerintah pada 2013.

Debt switch merupakan program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi risiko pembayaran kembali (refinancing risk).

Namun, pelaksanaan debt switch sangat tergantung pada minat investor untuk melepas Surat Berharga Negara (SBN) tenor pendek yang saat ini suplainya relatif terbatas. "Jadi kita lihat dulu berapa besar minatnya. Apa mereka mau melepas untuk seri calon benchmark tahun depan. Karena investor walaupun itu kurang liquid, cenderung pegang karena perlu yang jangka pendek," katanya, akhir pekan kemarin.

Pada 2013, pemerintah menerapkan kebijakan baru terkait penerbitan obligasi negara. Kebijakan tersebut, mencakup pengendalian durasi SBN yang diterbitkan, menerbitkan SBN berdenominasi dolar AS di pasar domestik, manajemen liabilitas global bond dan menerapkan strategi green shoe. "Green shoe itu kita buka untuk bid non-kompetitif tapi minatnya besar dan tidak mencukupi," jelas Loto.

Dia juga menjelaskan, pemerintah akan lebih banyak menerbitkan obligasi untuk porsi domestik, sementara untuk asing hanya sebesar 14%, turun dari tahun ini yang sekitar 17% dari target penerbitan. Pemerintah juga akan menerapkan metode private placement, yang akan ditentukan berdasarkan besaran penawaran dan kasus tertentu. “Tidak dalam setiap lelang kita lakukan, tergantung keadaannya,” ujarnya.

Sementara, Direktur Strategi Portofolio Utang DJPU Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengatakan, selama ini kebijakan penggunaan utang seharusnya untuk sektor produktif. Namun, dia mengakui bahwa implementasi setelah penetapan anggaran lebih ditujukan untuk kepentingan politik. "Bukan untuk kepentingan ekonomi," ujar Schneider.

Menurut dia, kondisi neraca yang surplus membuat negara tidak perlu berutang untuk membiayai pembangunan. "Pada 2016, dalam strategi utang kita, sudah tidak ada lagi defisit atau terbebas dari utang," ujarnya.

Berdasarkan data rancangan DJPU, pada 2013 diperkirakan defisit Rp 153,3 triliun atau 1,6% dari PDB, tahun 2014 defisit Rp 149,2 triliun atau 1,4% dari PDB, tahun 2015 defisit sebesar Rp 53,6 triliun atau 0,4% dari PDB. "Sementara tahun 2016 telah surplus Rp 42,2 triliun atau 0,3% dari PDB," tuturnya.

Sedangkan, penarikan utang untuk pembiayaan pada 2013 mencapai Rp 161,5 triliun atau 1,7% dari PDB, tahun 2014 sebesar Rp 160,6 triliun atau 1,5% dari PDB, tahun 2015 sebesar Rp 58,3 triliun atau 0,5% dari PDB, dan pada 2016, pemerintah berhenti menarik dan mulai membayarkan utang sebesar Rp 38,9 triliun atau 0,3% dari PDB.

BERITA TERKAIT

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…

Berlakukan WFH, Bhinneka.com Pastikan Aktivitas Pengantaran Berjalan Terkendali

    NERACA   Jakarta - Demi mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di mana keselamatan karyawan menjadi prioritas Bhinneka.com. Kini Bhinneka.com…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…