Pemerintah Lakukan Debt Switch Untuk Kelola Utang

NERACA

Jakarta - Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan Loto S. Ginting mengungkapkan, mekanisme debt switch akan menjadi salah satu kebijakan mengelola utang pemerintah pada 2013.

Debt switch merupakan program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi risiko pembayaran kembali (refinancing risk).

Namun, pelaksanaan debt switch sangat tergantung pada minat investor untuk melepas Surat Berharga Negara (SBN) tenor pendek yang saat ini suplainya relatif terbatas. "Jadi kita lihat dulu berapa besar minatnya. Apa mereka mau melepas untuk seri calon benchmark tahun depan. Karena investor walaupun itu kurang liquid, cenderung pegang karena perlu yang jangka pendek," katanya, akhir pekan kemarin.

Pada 2013, pemerintah menerapkan kebijakan baru terkait penerbitan obligasi negara. Kebijakan tersebut, mencakup pengendalian durasi SBN yang diterbitkan, menerbitkan SBN berdenominasi dolar AS di pasar domestik, manajemen liabilitas global bond dan menerapkan strategi green shoe. "Green shoe itu kita buka untuk bid non-kompetitif tapi minatnya besar dan tidak mencukupi," jelas Loto.

Dia juga menjelaskan, pemerintah akan lebih banyak menerbitkan obligasi untuk porsi domestik, sementara untuk asing hanya sebesar 14%, turun dari tahun ini yang sekitar 17% dari target penerbitan. Pemerintah juga akan menerapkan metode private placement, yang akan ditentukan berdasarkan besaran penawaran dan kasus tertentu. “Tidak dalam setiap lelang kita lakukan, tergantung keadaannya,” ujarnya.

Sementara, Direktur Strategi Portofolio Utang DJPU Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengatakan, selama ini kebijakan penggunaan utang seharusnya untuk sektor produktif. Namun, dia mengakui bahwa implementasi setelah penetapan anggaran lebih ditujukan untuk kepentingan politik. "Bukan untuk kepentingan ekonomi," ujar Schneider.

Menurut dia, kondisi neraca yang surplus membuat negara tidak perlu berutang untuk membiayai pembangunan. "Pada 2016, dalam strategi utang kita, sudah tidak ada lagi defisit atau terbebas dari utang," ujarnya.

Berdasarkan data rancangan DJPU, pada 2013 diperkirakan defisit Rp 153,3 triliun atau 1,6% dari PDB, tahun 2014 defisit Rp 149,2 triliun atau 1,4% dari PDB, tahun 2015 defisit sebesar Rp 53,6 triliun atau 0,4% dari PDB. "Sementara tahun 2016 telah surplus Rp 42,2 triliun atau 0,3% dari PDB," tuturnya.

Sedangkan, penarikan utang untuk pembiayaan pada 2013 mencapai Rp 161,5 triliun atau 1,7% dari PDB, tahun 2014 sebesar Rp 160,6 triliun atau 1,5% dari PDB, tahun 2015 sebesar Rp 58,3 triliun atau 0,5% dari PDB, dan pada 2016, pemerintah berhenti menarik dan mulai membayarkan utang sebesar Rp 38,9 triliun atau 0,3% dari PDB.

BERITA TERKAIT

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara NERACA Jakarta - Jakarta perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait…

Lunasi Utang - Taksi Express Jual Tanah Rp 112,15 Miliar

NERACA Jakarta - PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI), melalui entitas anak usahanya, yaitu PT Ekspres Jakarta Jaya (EJJ) telah…

Dana Desa untuk Pembangunan Terbukti Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat - Wakil Ketua MPR

Dana Desa untuk Pembangunan Terbukti Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Wakil Ketua MPR NERACA Sukabumi - Pembangunan desa melalui penggelontoran Dana Desa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bantuan 50 Ekor Ayam Kementan Bantu Kehidupan Masyarakat

    NERACA Tasikmalaya - Kehidupan Cicih, seorang buruh tani di Desa Kiarajangkung, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi…

Utang Luar Negeri Naik 7% Jadi Rp5.220 Triliun

  NERACA Jakarta - Utang luar negeri Indonesia naik tujuh persen secara tahunan menjadi 372,9 miliar dolar AS per akhir…

PII Ingin Berikan Kenyamanan Berinvestasi - Indonesia PPP Day 2019

  NERACA Singapura - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2019 di Singapura pada Selasa, (15/01)…