NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat menilai, carut-marut persoalan distribusi minyak dan gas di Indonesia yang ditandai dengan maraknya praktik penyelundupan, kelangkaan pasokan, hingga bobolnya kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin memperkuat desakan pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

Menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, BPH Migas memang harus dibubarkan sebagaimana Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang telah dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini. "Karena mereka (BPH Migas dan BP Migas) satu paket. Yang satu di hulu, dan satu di hilir," katanya kepada Neraca, Kamis (29/11).

Agus mengaku tidak setuju dengan Putusan MK yang hanya membubarkan BP Migas saja. Dia memandang bahwa adanya BP Migas dan BPH Migas adalah upaya untuk mengkerdilkan fungsi BUMN. “Harusnya dua-duanya dikembalikan ke Pertamina. Dulu ada badan seperti mereka, karena dibilang banyak korupsi di Pertamina. Kalau setelah itu dibubarkan, tapi pemerintah bikin badan baru lagi seperti dulu, ya tidak ada bedanya. Harusnya pemerintah malah bikin BUMN saja di bidang itu, supaya ada yang mengawasi," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Achmad Farial, menilai lemahnya peranan BPH Migas dalam distribusi migas di Indonesia memungkinkan terjadinya tuntutan dari masyarakat supaya lembaga tersebut dibubarkan, apalagi terdapat masyarakat atau kelompok masyarakat yang menggugat keberadaan BPH Migas.

Menurut dia, penambahan kuota BBM bersubsidi, baik yang telah dilakukan sebesar 4 juta kiloliter (KL) atau 1,2 KL yang direncanakan akibat bobolnya alokasi BBM subsidi sepanjang tahun ini, menunjukkan BPH Migas yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Pasalnya, BPH Migas bertugas menghitung kuota BBM dan melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM kepada masyarakat.

Sejauh ini BPH Migas memang dinilai kurang cermat dalam menghitung kuota BBM bersubsidi. Jika sebelumnya kuota BBM bersubsidi dipatok 40 juta kiloliter, maka dengan ketidakcermatan itu, kuota jebol dan harus ditambah 4 juta KL. Namun, alokasi 44 juta KL itu dipastikan kembali jebol karena hanya cukup hingga pertengahan Desember 2012. Saat ini, karena salah hitung tersebut, pemerintah direncanakan kembali meminta jatah 1,2 juta KL ke DPR.

Kendati harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter dianggap sebagai biang keladi penyelundupan BBM bersubsidi ke industri, namun kejahatan itu bisa terjadi lantaran pihak BPH Migas dinilai terlalu lemah dalam hal pengawasan. “Selama ini, BPH Migas hanya melaporkan bahwa menyelesaikan penyelundupan BBM sekitar 4 ribu liter, namun apa artinya itu, laporan yang hanya sekecil itu tidak menyelesaikan masalah dan tidak menyentuh kepada kasus yang besar,” ungkapnya.

Dia menjelaskan dengan banyaknya penyelundupan BBM ini, maka BPH Migas seharusnya memperketat pengawasan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam kejahatan tersebut. “Namun, hal yang terpenting adalah kinerja BPH Migas harus diperbaiki karena selama ini pengawasan yang dilakukan tidak menunjukkan hasil yang positif,” tambahnya.

Terhadap penyelewengan ini, secara terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan, praktik penyelundupan BBM bersubsidi oleh sejumlah oknum sejauh ini dilakukan secara sistematis di berbagai daerah. Modusnya, para oknum penyeleweng tersebut membeli jatah BBM bersubsidi dalam jumlah besar lalu menjualnya ke sektor industri dengan harga yang lebih tinggi. Hal tersebut,  kata Agus, sudah menjadi tren yang begitu luas.

“Saya ingin mengimbau pada pemerintah daerah dan semua jajaran untuk kendalikan penyaluran BBM ini dengan baik. Kemungkinan nanti ada pertemuan antara Presiden dengan seluruh pimpinan daerah untuk memberikan arahan yang lebih konkret tentang hal ini,” jelas Agus. iqbal/ria/mohar/munib