Depok – Tempat berdagang berupa kios dan lapak pedagang di pasar tradisional serta modern, sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai sekitar 3000 unit yang tidak bermanfaat alias kosong. Infrastruktur perekonomian mikro untuk kegiatan transaksi jual beli bertemunya pedagang dan pembeli, cenderung hanya jadi sarang nyamuk dan tempat yang remang-remang di malam hari.

Potensi terjadi karena makin menjamurnya kumunitas pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan dagangannya di sekitar jalan menuju pasar dan lokasi lainnya yang lazim disebut sebagai “pasar tumpah”.

Demikian dikemukakan Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban (Kabid Kamtib) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Ir Welman Naipospos ketika ditemui NERACA di ruang kerjanya. “Masalah ini jika dibiarkan maka banyak dampak ekonomi lainnya yang akan merugikan perekonomian di sektor riil ini,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, juga akan merugikan investor yang telah menginvestasikan modalnya untuk infrastruktur ini, ketika membangun baru atau peremajaaanya. Artinya, sarana dan prasarana ini jadi mubazir tidak bermanfaat untuk pedagang yang ingin dibina pemerintah agar meningkat statusnya juga pendapatannya.

Selain itu, lanjutnya, potensi infrastruktur ekonomi tersebut juga tidak memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Misalnya perijinan tidak ada alias illegal. Selain itu, lokasi yang ditempati juga melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum. “Yang sudah terkesan pelanggarannya itu seakan tidak mnerugikan berbagai pihak yang terkait,” tandasnya.

Bahkan, menurut Welman Naipospos, pelanggaran yang dilakukan para pedagang tersebut adalah “kebebasan ilegal” PKL di tempat yang tidak memiliki ijin, dan merugikan pedagang yang tertib di tempat yang ada izinnya secara legal. Selain itu, keamanan, kenyamanan dan keindahan kota semakin tidak baik dan cenderung kumuh.

“Oleh sebab itu, penertiban akan dilakukan untuk melarang para pedagang menempati lokasi atau bagian-bagian jalan protokol atau jalan negara. Larangan ini juga termasuk kawasan sekitarnya,” ujar Welman.

Upaya tersebut, lanjutnya, selain menertibkan kawasan juga untuk mengajak para pedagang tersebut disiplin mengikuti dan mengurus perijinan yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan memenuhi aspek hukum yang legal.

Ditegaskannya, upaya penertiban tersebut dilakukan agar ketentuan perundangan lainnya bisa berjalan. Misalnya, pengenaan pajak daerah dan retribusi serta perpajakan lainnya. Selama ini pungutan yang terjadi bagi pedagang juga dilakukan oleh oknum yang ilegal. Hal ini berakibat pedagang tidak nyaman dan aman melakukan kegiatan usahanya.

Welman Berharap, dengan tertib dan disiplin serta tidak merugikan berbagai pihak, maka  diharapkan para pedagang tersebut memanfaatkan kios dan lapak yang saat ini kosong di berbagai wilayah Kota Depok. “Sebetulnya sangat banyak lokasi yang memiliki potensi pangsa pembeli, untuk dimanfaatkan para pedagang dalam kegiatan usahanya. Hal ini juga menguntungkan pedagang dan pembeli serta masyarakat di sekitarnya,” katanya.