Depok – Proses pemberian ijin atau rekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok kepada perusahaan pengembang (developer), tidak transparan. Akibatnya banyak pemberian Amdal bagi perusahaan pengembang maupun industri dan lainnya, tidak sesuai dengan peruntukan yang berdampak terjadinya alih fungsi lahan. Sehingga, mengakibatkan terjadi pengusakan lingkungan dan masalah yang merugikan masyarakat dari aspek lingkungan hidup.  Demikian keterangan yang dikeluarkan Ikatan Keluarga Mahasiswa Depok (IKMD).

Komunitas keluarga mahasiwa Depok ini, menyampaikan aspirasi kepada Walikota Depok pada Rabu (28/11), yang merasa sangat prihatin terhadap bencana yang terjadi di Kota Depok saat ini. Banjir yang terjadi di beberapa titik, tanggul  jebol sampai pada luapan air yang sudah tidak terbendung, semakin meresahkan masyarakat.

Faktanya, menurut IKMD, hal tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Sawangan, Cipayung dan Cimanggis serta di beberapa daerah lainnya. Hal ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya Pemerintah Kota Depok (BLH) dan DPRD untuk memikirkan masalahnya pelanggaran peruntukan lahan tidak kebablasan yang merusak lingkungan masyarakat.

“Apalagi hal ini sudah terbukti, banyaknya alih fungsi kawasan resapan menjadi kawasan hunian atau permukiman. Selain itu, Tata Ruang pembangunan yang mengacu pada analisis dampak lingkungan,” tulis IKMD dalam keterangan aspirasinya.

Dikatakan dia, Dapok sebagai garda terdepan dalam hal pencegahan banjir, ternyata sekarang malah terkena dampak dari bencana itu sendiri. Jika, sudah begini siapa yang harus disalahkan? Sedangkan pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini Pemerintah Kota Depok di BLH, saling melempar tanggungjawab dengan pihak Legislatif atau DPRD. “Padahal seharusnya mereka berkerjasama dalam penanganan masalah ini,” katanya.

Pada dasarnya, lanjut IKMD, mereka sudah salah memilih dalam proses pencegahan dan  penanggulangan masalah. Seharusnya lebih mengedepankan pencegahan daripada penanggulangan; artinya mereka lebih terfokus pada pembangunan kawasan pemukiman, namun tidak pada aspek aspek dampak bencana yang akan terjadi .

IKMD melihat bahwa Pemkot Depok harus merekonstruksi kembali program dan kebijakan yang pernah dicanangkan pada tahun 2005-2010 yaitu menjadikan Kota Depok sebagai daerah resapan.

Dengan kepekaan masyarakat dan para pemerhati lingkungan akan melahirkan dampak positif terhadap lingkungan sekitar. Sekaligus juga memberikan perhatian khususnya terhadap pemerintah terkait penataan ruang kota agar menjadi kota yang diharapkan warganya.

Aspirasi IKMD kepada Walikota dan DPRD Kota Depok berharap agar memperketat perizinan pembangunan pusat perbelanjaan dan pemukiman yang tidak memprhatikan AMDA, perbaiki kinerja dan manajemen pemerintah dalam hal pengawasan program pembangunan, tingkatkan proses pendanaan dan percepatan dalam aksi tanggap darurat bencana, dan relokasi kembali kebijakan kebijakan pemerintah kota dalam menjadikan depok sebagai daerah resapan.