Proses Amdal Developer Dianggap Tidak Transparan - Rekomendasi BLH Kota Depok

Depok – Proses pemberian ijin atau rekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok kepada perusahaan pengembang (developer), tidak transparan. Akibatnya banyak pemberian Amdal bagi perusahaan pengembang maupun industri dan lainnya, tidak sesuai dengan peruntukan yang berdampak terjadinya alih fungsi lahan. Sehingga, mengakibatkan terjadi pengusakan lingkungan dan masalah yang merugikan masyarakat dari aspek lingkungan hidup. Demikian keterangan yang dikeluarkan Ikatan Keluarga Mahasiswa Depok (IKMD).

Komunitas keluarga mahasiwa Depok ini, menyampaikan aspirasi kepada Walikota Depok pada Rabu (28/11), yang merasa sangat prihatin terhadap bencana yang terjadi di Kota Depok saat ini. Banjir yang terjadi di beberapa titik, tanggul jebol sampai pada luapan air yang sudah tidak terbendung, semakin meresahkan masyarakat.

Faktanya, menurut IKMD, hal tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Sawangan, Cipayung dan Cimanggis serta di beberapa daerah lainnya. Hal ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya Pemerintah Kota Depok (BLH) dan DPRD untuk memikirkan masalahnya pelanggaran peruntukan lahan tidak kebablasan yang merusak lingkungan masyarakat.

“Apalagi hal ini sudah terbukti, banyaknya alih fungsi kawasan resapan menjadi kawasan hunian atau permukiman. Selain itu, Tata Ruang pembangunan yang mengacu pada analisis dampak lingkungan,” tulis IKMD dalam keterangan aspirasinya.

Dikatakan dia, Dapok sebagai garda terdepan dalam hal pencegahan banjir, ternyata sekarang malah terkena dampak dari bencana itu sendiri. Jika, sudah begini siapa yang harus disalahkan? Sedangkan pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini Pemerintah Kota Depok di BLH, saling melempar tanggungjawab dengan pihak Legislatif atau DPRD. “Padahal seharusnya mereka berkerjasama dalam penanganan masalah ini,” katanya.

Pada dasarnya, lanjut IKMD, mereka sudah salah memilih dalam proses pencegahan dan penanggulangan masalah. Seharusnya lebih mengedepankan pencegahan daripada penanggulangan; artinya mereka lebih terfokus pada pembangunan kawasan pemukiman, namun tidak pada aspek aspek dampak bencana yang akan terjadi .

IKMD melihat bahwa Pemkot Depok harus merekonstruksi kembali program dan kebijakan yang pernah dicanangkan pada tahun 2005-2010 yaitu menjadikan Kota Depok sebagai daerah resapan.

Dengan kepekaan masyarakat dan para pemerhati lingkungan akan melahirkan dampak positif terhadap lingkungan sekitar. Sekaligus juga memberikan perhatian khususnya terhadap pemerintah terkait penataan ruang kota agar menjadi kota yang diharapkan warganya.

Aspirasi IKMD kepada Walikota dan DPRD Kota Depok berharap agar memperketat perizinan pembangunan pusat perbelanjaan dan pemukiman yang tidak memprhatikan AMDA, perbaiki kinerja dan manajemen pemerintah dalam hal pengawasan program pembangunan, tingkatkan proses pendanaan dan percepatan dalam aksi tanggap darurat bencana, dan relokasi kembali kebijakan kebijakan pemerintah kota dalam menjadikan depok sebagai daerah resapan.

BERITA TERKAIT

Dana Bergulir Dongkrak Kinerja Koperasi di Jatim

Dana Bergulir Dongkrak Kinerja Koperasi di Jatim NERACA Surabaya - Bantuan pinjaman/pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM dirasakan manfaatnya oleh koperasi…

Humas Merupakan Ujung Tombak Menyampaikan Program Pemerintah - Kasubag Humas Pemkot Sukabumi: Sepuluh Program Andalan Walikota Sudah Berjalan Baik

Humas Merupakan Ujung Tombak Menyampaikan Program Pemerintah Kasubag Humas Pemkot Sukabumi: Sepuluh Program Andalan Walikota Sudah Berjalan Baik  NERACA Sukabumi…

Gubernur Wahidin Pastikan Produk UKM Banten Siap Bersaing

Gubernur Wahidin Pastikan Produk UKM Banten Siap Bersaing   NERACA Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim memastikan produk-produk usaha mikro kecil…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Walikota Sukabumi Sambut Baik Perbankan Peduli Dengan UMKM

Walikota Sukabumi Sambut Baik Perbankan Peduli Dengan UMKM   NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi memberikan apresiasi kepada pihak perbankan…

MoU Air Yang Tidak Berpihak Kepada Masyarakat Kuningan

MoU Air Yang Tidak Berpihak Kepada Masyarakat Kuningan NERACA Kuningan – Ironis, ketika Kabupaten Kuningan disebut sebagai daerah pegunungan dan…

Banten Kembangkan Ratusan Hektare Kopi Pada 2020

Banten Kembangkan Ratusan Hektare Kopi Pada 2020   NERACA Serang - Pemerintah Provinsi Banten akan mengembangkan ratusan hektare komoditas unggulan pertanian…