NERACA

Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) menargetkan produksi minyak sawit mentah (CPO) pada 2013 meningkat 4% dari realisasi tahun ini sebesar 25 juta ton berkat pembukaan lahan baru sebelum moratorium lahan gambut.

"Untuk tahun depan, produksi CPO diproyeksi mencapai 26 juta ton, naik 4% dari realisasi 2012 sekitar 25 juta ton. Peningkatan produksi didorong produktivitas serta pembukaan lahan baru sebelum peraturan moratorium lahan gambut diterbitkan pemerintah," kata Direktur Eksekutif Gapki, Fadhil Hasan, di Jakarta, Kamis (29/11).

Dari total produksi pada 2013, menurut Fadhil, 65% atau 16,9 juta ton diperuntukkan bagi pasar ekspor. "Ekspor CPO akan stagnan karena peraturan bea keluar (BK) CPO masih belum ideal. Pemerintah menerapkan BK CPO yang terlalu besar sementara pemerintah Malaysia malah menurunkan BK CPO. Hal ini membuat produk Indonesia kalah bersaing dengan produk Malaysia," paparnya.

Sedangkan Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kementerian Perindustrian Benny Wahyudi mengatakan kebijakan BK yang diterapkan pemerintah sudah tepat, khususnya dalam rangka mendorong pengembangan industri hilir. BK dikenakan setelah produsen mendapat keuntungan yang baik dan BK berlaku apabila harga CPO berada di atas US$750, sementara biaya produksi CPO tidak lebih dari US$500.

"Kebijakan tersebut membuat kepentingan petani senantiasa terjaga, karena harga tandan buah segar yang dibeli pabrik CPO tidak terpengaruh oleh pengenaan BK, tetapi berbanding lurus dengan harga CPO dan rendemen minyak sawitnya. Yang perlu diperjuangkan bersama adalah bagaimana secara undang-undang dapat mengembalikan sebagian dari pungutan BK ke daerah atau melalui program yang langsung menyentuh kepentingan industri Kelapa sawit," ujarnya.

Benny menilai penerapan BK justru menguntungkan Indonesia, seperti ketika India mengurangi bea masuk CPO setelah mengetahui Indonesia mengenakan BK. India awalnya mengenakan bea masuk sebesar 45%, ketika Indonesia mengenakkan BK, maka India menurunkan bea masuk hingga 15-20%. "Artinya uang yang tadinya masuk sebagai bea masuk India masuk ke Indonesia. Aturan BK akan mempercepat proses hilirisasi industri kelapa sawit karena investasi justru akan meningkat," ucapnya.

Revisi Pajak Ekspor

Sementara itu, Ketua Umum Gapki, Joefly J. Bahroeny mengungkapkan Revisi Pajak Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) yang diberlakukan Malaysia mulai 2013 dinilai potensial mengancam daya saing minyak kelapa sawit mentah Indonesia. "Terkait Malaysia yang merevisi PE CPO mulai Januari 2013, kalau Indonesia tidak melakukan sesuatu maka daya saing kelapa sawit Indonesia terancam," kata dia.

Joefly mengatakan, kebijakan yang diterapkan pemerintah Malaysia itu potensial menggerus pasar CPO Indonesia yang sensitif terhadap perubahan harga terutama pasar India. Pihaknya sekaligus mengimbau agar pemerintah Indonesia merespon hal itu dan merevisi PE CPO di tanah air. "Kami imbau pemerintah untuk bisa merevisi PE CPO ini," katanya. Malaysia merevisi PE CPO salah satunya karena industri hilir sawit di dalam negerinya sedang berkembang pesat. Dengan perkembangan industri domestik itu, maka Malaysia dinilai tidak bisa lagi memanfaatkan nilai tambahnya untuk keperluan mereka.

Malaysia akan menerapkan PE progresif sebesar 4,5 % saat harga CPO mencapai MYR2.250 hingga MYR2.400 permetrik ton (MT), sampai maksimal 8,8 % untuk harga CPO di kisaran MYR3.450 sampai MYR3.600 per-MT. Per-September 2012, ekspor CPO Malaysia mencapai 1,5 juta MT naik 4,9 % dari Agustus 2012 sebanyak 1,43 juta ton. Selama ini Malaysia memberlakukan Bea Keluar (BK) dan pajak pengiriman ekspor sebesar 23 % flat alias tetap untuk harga berapapun.

Menteri Pertanian, Suswono, menanggapi hal itu dan menyatakan akan membicarakan persoalan pajak ekspor CPO dalam rapat interdep di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Kami akan bicarakan hal itu, karena ini lintas sektoral. Saya menyadari ini harus diperhatikan agar persoalan perkebunan ini tidak menghambat industri CPO kita,” katanya.

Dia juga berharap pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia melakukan ekspansi untuk merespon jatuhnya harga pasaran CPO sekaligus masalah pangan yang menjadi masalah pokok dunia. “Sejahterakan masyarakat di sekitar perkebunan paling tidak dengan menyediakan areal untuk menanam padi bagi masyarakat,” jelasnya.