Dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung 7-8 Mei di Jakarta, para pemimpin negara tersebut membicarakan berbagai masalah di kawasan Asia Tenggara termasuk masalah ketahanan pangan dan energi, ekonomi global, isu penanganan terorisme,dan penanganan bencana alam.

Selain masalah konflik dan perdamaian, Presiden Susilo Bambang Yuhoyono  juga mengingatkan anggota ASEAN perlu menjawab tantangan yang menghadang. Selain itu, solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada juga diperlukan untuk membawa blok regional yang beranggotakan 10 negara itu mewujudkan ASEAN Community pada 2015. Salah satu tantangan terbesar yang harus dijawab kelompok ini adalah ketahanan pangan. Karena saat ini negara- negara ASEAN sedang menghadapi masalah ketahanan pangan dan energi.

Sebelumnya sejumlah pengusaha sektor pangan, kehutanan  dan pertanian ASEAN berdialog dalam forum kerja sama tingkat tinggi Bisnis ASEAN-Uni Eropa (UE) yang berlangsung di Jakarta (5 Mei). Pelaku bisnis sepakat bahwa pemerintah mereka seringkali bersikap politis dalam menetapkan peraturan, mengambil keputusan tentang hidup mati bisnis tanpa konsultasi dengan mereka, sehingga praktik di lapangan justeru menyulitkan pengusaha untuk berkembang.

Khusus untuk pangan, pemerintah tampaknya sepakat bahwa isu global seperti perubahan iklim menjadi salah satu pendorong mengapa diperlukan kerja sama antarkawasan, yakni untuk mencari solusi bersama produksi pangan yang konsisten, cukup, dan bermutu meski alam akan menjadi penghambat.  

Namun kita melihat di kalangan pengusaha, masih ada keragu-raguan terhadap komitmen regional. Alasannya bukan di peluang tapi justeru sudah ada konsensus bahwa kerja sama ini dapat membantu saling melengkapi kebutuhan. Di sisi UE, konsumen di negara-negara ASEAN punya prospek menikmati produk-produk bermerek yang khusus, berkelas, dan sehat, sementara pebisnis ASEAN dimungkinkan untuk mengimpor mesin-mesin pemroses dan pembungkus makanan.

Padahal daya beli masyarakat UE mencapai enam kali lipat daya beli masyarakat ASEAN. Produk seperti biji-bijian, kopi, dan pangan setengah jadi juga belum cukup didukung untuk tampil di pasar UE. Dasar keragu-raguan yang pertama adalah tantangan domestik negara ASEAN sendiri. Petani, pekerja perkebunan, dan nelayan adalah kelompok warga negara yang relatif paling miskin dan belum diprioritaskan pemberian kesejahteraannya oleh pemerintah. Model kerja mereka masih serbatradisional, lahan pertanian pun kerap bukan milik sendiri, dan pada umumnya tinggal jauh dari fasilitas umum.

Di internal kawasan negara ASEAN, aturan yang mengekang perkembangan sektor pangan perlu dihapuskan seperti kewajiban membeli pupuk atau benih dari sumber tertentu atau pembatasan penanaman modal di sektor tersebut. Pemerintah perlu juga mendukung upaya promosi dan pemasaran produk-produk unggulan dengan label dan branding yang lebih menarik. Sejumlah besar produk ASEAN sebenarnya unggul dan disukai konsumen di kawasan lain seperti teh, kopi, dan buah-buahan tropis, tapi merk yang dikenal justeru yang berasal dari China, India, atau negara kawasan Amerika Latin.

Akibatnya, hasil panen belum konsisten dan gagal memenuhi standar internasional. Sementara itu industri pengolahan pangan mengeluh atas kurangnya infrastruktur yang memadai seperti jalan dan akses pelabuhan serta buruknya pelayanan di tempat penjualan. Sehingga dibutuhkan komitmen besar pemerintah untuk memberi insentif, pelatihan, mesin/alat pendukung, dan infrastruktur yang memadai. Sektor produksi pangan pun harus dibuat lebih menarik sehingga sebagian besar rakyat mau untuk mempertimbangkannya sebagai profesi.