Wacana Pembubaran BPH Migas

Oleh: Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Belum kelar hiruk-pikuk pembubaran adan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran dianggap inkonstitusional, wacana pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) kini semakin santer disuarakan.

Diskursus pembubaran lembaga yang dipimpin Eri Purnomo ini semakin mencuat seiring dengan maraknya kritik atas buruknya pengelolaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas, terutama terkait dengan carut-marut distribusi BBM bersubsidi yang menjadi isu nasional belakangan ini.

Adalah pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, merupakan salah satu pihak yang menyuarakan pembubaran BPH Migas. Alasannya, lembaga tersebut selama ini terbukti tidak efektif menjalankan perannya. Dan, seperti menggenapi pendapat Agus, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, juga mendorong MK membubarkan BPH Migas karena pengelolaan hilir migas juga sama bermasalahnya dengan sektor hulu.

Memang, pendapat Agus dan Tulus ini ada benarnya. Keberadaan BPH Migas nyatanya belum berpengaruh terhadap pengurangan penyalahgunaan BBM subsidi. Alih-alih mampu menekan penyalahgunaan BBM, yang terjadi malah sebaliknya, penyelewengan dan pencurian BBM bersubsidi kini semakin marak di seluruh Indonesia.

Selain itu, dua kebijakan terakhir yang dikeluarkan BPH Migas merupakan kebijakan yang tidak berlangsung efektif. Kedua kebijakan yang dimaksud adalah gerakan BBM bersubsidi sampai akhir 2012 dan gerakan sehari bebas BBM pada 2 Desember 2012 mendatang.

Di samping itu, kalau dilihat secara lebih luas, kelangkaan BBM subsidi di sejumlah daerah, terutama di Kalimantan yang ditandai antrean panjang kendaraan di SPBU terbukti telah memicu konflik sosial. Bahkan belum lama ini di Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, kelangkaan BBM telah memicu kerusuhan.

Hal ini, tentu saja, sangat terkait dengan lemahnya fungsi BPH Migas secara khusus, dan kegagalan pemerintah mengelola distribusi migas secara general. Tumpang-tindih kewenangan antaran BPH Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM juga kerapkali jadi kambing hitam persoalan ini.

Namun, rakyat konsumen BBM tidak punya urusan dengan kelemahan atau tumpang-tindih tersebut. Yang rakyat tahu, penanggungjawab pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri adalah pemerintah.

Itulah sebabnya, tidak salah jika banyak pihak menyarankan agar peranan BPH Migas dikembalikan ke Ditjen Migas karena hingga kini tumpang tindih kewenangan kedua lembaga belum juga mencapai penyelesaian, di samping banyak pihak menilai BPH Migas belum terbukti melanggar konstitusi, dan peran BPH Migas berbeda dengan BP Migas.

Saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Dalam revisi itu, sejumlah pengamat menyarankan pembubaran BPH Migas. Dalam hal ini, bola panas soal wacana tersebut sekarang ada di Presiden SBY sebagai kepala pemerintahan dan DPR.

BERITA TERKAIT

BEI Beri Angin Segar Sektor Migas Untuk IPO - Berlaku Semester Pertama 2019

NERACA Jakarta – Setelah melakukan diskusi yang cukup panjang dengan berbagai pertimbangan yang ada, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya…

Dipacu, Peran Industri Perkapalan Topang Sektor Migas

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong industri perkapalan nasional dapat berkontribusi dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dengan mendukung…

Ahli Migas: Perkara Pertamina Buat Khawatir Profesional

Ahli Migas: Perkara Pertamina Buat Khawatir Profesional NERACA Jakarta - Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Impor Jagung dan Klaim Surplusnya

  Oleh:  Nailul Huda Peneliti INDEF  Masalah pangan sepertinya tidak pernah habis permasalahannya. Begitu kasus impor beras yang tidak ada…

Krisis Manajemen Lion?

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang belum lama ini…

Nilai PDB vs Utang Luar Negeri

Oleh:Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Konstruksi dari setiap rencana pembangunan ekonomi secara umum diniatkan untuk mengurangi ketergantungan dari…