Wacana Pembubaran BPH Migas

Oleh: Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Belum kelar hiruk-pikuk pembubaran adan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran dianggap inkonstitusional, wacana pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) kini semakin santer disuarakan.

Diskursus pembubaran lembaga yang dipimpin Eri Purnomo ini semakin mencuat seiring dengan maraknya kritik atas buruknya pengelolaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas, terutama terkait dengan carut-marut distribusi BBM bersubsidi yang menjadi isu nasional belakangan ini.

Adalah pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, merupakan salah satu pihak yang menyuarakan pembubaran BPH Migas. Alasannya, lembaga tersebut selama ini terbukti tidak efektif menjalankan perannya. Dan, seperti menggenapi pendapat Agus, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, juga mendorong MK membubarkan BPH Migas karena pengelolaan hilir migas juga sama bermasalahnya dengan sektor hulu.

Memang, pendapat Agus dan Tulus ini ada benarnya. Keberadaan BPH Migas nyatanya belum berpengaruh terhadap pengurangan penyalahgunaan BBM subsidi. Alih-alih mampu menekan penyalahgunaan BBM, yang terjadi malah sebaliknya, penyelewengan dan pencurian BBM bersubsidi kini semakin marak di seluruh Indonesia.

Selain itu, dua kebijakan terakhir yang dikeluarkan BPH Migas merupakan kebijakan yang tidak berlangsung efektif. Kedua kebijakan yang dimaksud adalah gerakan BBM bersubsidi sampai akhir 2012 dan gerakan sehari bebas BBM pada 2 Desember 2012 mendatang.

Di samping itu, kalau dilihat secara lebih luas, kelangkaan BBM subsidi di sejumlah daerah, terutama di Kalimantan yang ditandai antrean panjang kendaraan di SPBU terbukti telah memicu konflik sosial. Bahkan belum lama ini di Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, kelangkaan BBM telah memicu kerusuhan.

Hal ini, tentu saja, sangat terkait dengan lemahnya fungsi BPH Migas secara khusus, dan kegagalan pemerintah mengelola distribusi migas secara general. Tumpang-tindih kewenangan antaran BPH Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM juga kerapkali jadi kambing hitam persoalan ini.

Namun, rakyat konsumen BBM tidak punya urusan dengan kelemahan atau tumpang-tindih tersebut. Yang rakyat tahu, penanggungjawab pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri adalah pemerintah.

Itulah sebabnya, tidak salah jika banyak pihak menyarankan agar peranan BPH Migas dikembalikan ke Ditjen Migas karena hingga kini tumpang tindih kewenangan kedua lembaga belum juga mencapai penyelesaian, di samping banyak pihak menilai BPH Migas belum terbukti melanggar konstitusi, dan peran BPH Migas berbeda dengan BP Migas.

Saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Dalam revisi itu, sejumlah pengamat menyarankan pembubaran BPH Migas. Dalam hal ini, bola panas soal wacana tersebut sekarang ada di Presiden SBY sebagai kepala pemerintahan dan DPR.

BERITA TERKAIT

Wacana Bank DKI Gelar IPO - Anies Targetkan Listing di Maret 2019

NERACA Jakarta – Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri pasar modal lebih baik lagi di 2019, pemerintah provinsi DKI Jakarta akan…

Taiwan Dukung Pertumbuhan Industri Non Migas Indonesia

HL6-4   NERACA   Jakarta - Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menargetkan pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada tahun 2018 sebesar 5,6…

SKK Migas dan Kontraktor KKS Cermati Provinsi Konservasi

  NERACA Manokwari - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Infrastruktur Berkualitas Rendah - Oleh ; EdyMulyadi, Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Proyek infrastruktur di Indonesia ternyata berkualitas rendah dan tidak memiliki kesiapan. Bukan itu saja, proyek yang jadi kebanggaan Presiden JokoWidodo itu…

Ketika Rakyat Sekadar Tumbal

  Oleh: Gigin Praginanto Antropolog Ekonomi Politik Perekonomian nasional itu ibarat sepeda. Harus selalu dikayuh agar bergerak dan tidak jatuh.…

Relasi Pasar Domestik dan Pasar Internasional

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Fenomena globalisasi dan liberalisasi yang ditopang oleh sistem ekonomi digital yang marak…