Wacana Pembubaran BPH Migas

Oleh: Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Belum kelar hiruk-pikuk pembubaran adan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran dianggap inkonstitusional, wacana pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) kini semakin santer disuarakan.

Diskursus pembubaran lembaga yang dipimpin Eri Purnomo ini semakin mencuat seiring dengan maraknya kritik atas buruknya pengelolaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas, terutama terkait dengan carut-marut distribusi BBM bersubsidi yang menjadi isu nasional belakangan ini.

Adalah pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, merupakan salah satu pihak yang menyuarakan pembubaran BPH Migas. Alasannya, lembaga tersebut selama ini terbukti tidak efektif menjalankan perannya. Dan, seperti menggenapi pendapat Agus, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, juga mendorong MK membubarkan BPH Migas karena pengelolaan hilir migas juga sama bermasalahnya dengan sektor hulu.

Memang, pendapat Agus dan Tulus ini ada benarnya. Keberadaan BPH Migas nyatanya belum berpengaruh terhadap pengurangan penyalahgunaan BBM subsidi. Alih-alih mampu menekan penyalahgunaan BBM, yang terjadi malah sebaliknya, penyelewengan dan pencurian BBM bersubsidi kini semakin marak di seluruh Indonesia.

Selain itu, dua kebijakan terakhir yang dikeluarkan BPH Migas merupakan kebijakan yang tidak berlangsung efektif. Kedua kebijakan yang dimaksud adalah gerakan BBM bersubsidi sampai akhir 2012 dan gerakan sehari bebas BBM pada 2 Desember 2012 mendatang.

Di samping itu, kalau dilihat secara lebih luas, kelangkaan BBM subsidi di sejumlah daerah, terutama di Kalimantan yang ditandai antrean panjang kendaraan di SPBU terbukti telah memicu konflik sosial. Bahkan belum lama ini di Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, kelangkaan BBM telah memicu kerusuhan.

Hal ini, tentu saja, sangat terkait dengan lemahnya fungsi BPH Migas secara khusus, dan kegagalan pemerintah mengelola distribusi migas secara general. Tumpang-tindih kewenangan antaran BPH Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM juga kerapkali jadi kambing hitam persoalan ini.

Namun, rakyat konsumen BBM tidak punya urusan dengan kelemahan atau tumpang-tindih tersebut. Yang rakyat tahu, penanggungjawab pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri adalah pemerintah.

Itulah sebabnya, tidak salah jika banyak pihak menyarankan agar peranan BPH Migas dikembalikan ke Ditjen Migas karena hingga kini tumpang tindih kewenangan kedua lembaga belum juga mencapai penyelesaian, di samping banyak pihak menilai BPH Migas belum terbukti melanggar konstitusi, dan peran BPH Migas berbeda dengan BP Migas.

Saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Dalam revisi itu, sejumlah pengamat menyarankan pembubaran BPH Migas. Dalam hal ini, bola panas soal wacana tersebut sekarang ada di Presiden SBY sebagai kepala pemerintahan dan DPR.

BERITA TERKAIT

Tujuh Peserta Lelang Blok Migas Difasilitasi

NERACA Jakarta – Pemerintah memfasilitasi tujuh perusahaan, yang meminati lelang reguler tahun 2018, tetapi belum mengembalikan dokumen tender hingga masa…

Wakil Ketua MPR RI - Usulan Hidupkan Kembali GBHN Tinggal Wacana

Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR RI Usulan Hidupkan Kembali GBHN Tinggal Wacana Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat…

BEI Sambut Baik Wacana MTN Lewat Bursa - Perkuat Transparansi

NERACA Jakarta – Wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji penerbitan surat utang jangka menengah (medium-term note/MTN) melalui bursa atau pasar…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pemerintah Indonesia Vs Freeport - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Negosiasi pemerintah Indonesia dengan Freeport masih terus berjalan sangat alot. Dalam hal ini pemerintah harus kuat dan jangan mengalah dengan…

Ketahanan Pangan

Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF Perekonomian Indonesia yang ditopang oleh sektor pertanian, ternyata baru memberikan kontribusi sektor pertanian sebesar 13%…

Dag Dig Dug Stabilisasi Nilai Tukar

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Apa sih yang dibutuhkan para pengelola kebijakan ekonomi, dan apa pula…