NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menilai perekonomian negara ini masih punya daya tahan menghadapi krisis. Ketahanan ini bisa dilihat dari kekuatan konsumsi domestik dan investasi sebagaimana yang terjadi pada 2011, dan masih berlanjut di tahun ini.

Gubernur BI Darmin Nasutio mengatakan bahwa penerapan otonomi daerah bisa menjadi salah satu penopang karena itu cukup meratakan perekonomian sehingga menyebar risiko mengingat pada 2011 hasil ekspor masih bisa menopang perekonomian, sedangkan di tahun ini kinerja ekspor terus menurun.

“Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan daya tahan (menghadapi) krisis sangat tinggi. Jadi ini saya duga berasal dari otonomi daerah. Ini anggaran negara kita kan 30% lintas batas,” tuturnya, dalam sebuah acara seminar, di Jakarta, Rabu, (28/11).

Hal ini, menurut Darmin, merupakan suatu hal yang baik, mengingat dulu belum ada otonomi daerah. “Pada saat yang sama, sekarang kita juga mengalami surplus neraca pembayaran. Kemudian faktor demografi (rasio penduduk produktif) dan kekuatan konsumsi domestik dapat memberikan ketahanan ekonomi selama 20 sampai 30 tahun,” imbuhnya.

Darmin menambahkan bahwa defisit neraca pembayaran dulu seringkali terjadi pada masa Orde Baru (Orba), dikarenakan Indonesia tidak mampu menyediakan bahan baku dan modal bagi sektor industri dalam negeri.

“Itu kelemahan dari struktur industri, khususnya pasca krisis. Sehingga, jika perekonomian tidak bisa memberikan barang modal dan baku yang baik maka akan mengimpor,” katanya.

Darmin menekankan bahwa terlalu banyak impor nantinya juga akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran, khususnya neraca perdagangan. “Jadi ini PR bagi para pengusaha kita agar bisa menyediakan bahan baku dan modal,” imbuhnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia terlambat melakukan penyesuaian harga BBM (bahan bakar minyak), sementara kuota BBM subsidi juga sudah tidak bisa mencukupi permintaan masyarakat, dan itu lebih banyak dikonsumsi kelas menengah.

“Sehingga ini membuat pemerintah harus mengimpor BBM, yang dari sisi harga sudah membebani anggaran akibat besarnya subsidi yang diberikan,” ungkapnya.

Kemudian, dia juga menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang banyak digunakan hanya untuk belanja rutin, seperti pembayaran gaji oleh pemerintah daerah. Sehingga porsi belanja modal menjadi rendah.

“Karena 30% APBN dialokasikan ke seluruh daerah. Pada umumnya dianggap kurang banyak, maka dipakai untuk pengeluaran rutin dan tidak mampu untuk belanja modal,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Boediono menyatakan optimisme bahwa perekonomian nasional akan terjaga baik tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, sekalipun tetap harus mewaspadai kondisi "cuaca" dunia yang masih belum menentu.

"Perekonomian nasional masih melaju dengan baik sehingga pengusaha jangan takut berinvestasi," kata Wapres seperti dikutip Antara.

Dikatakan Wapres, pemerintah mengajak dunia usaha serta perbankan untuk bersama-sama tataran kelola pemerintahan dengan baik dan solid sehingga jangan sampai kondisi perekonomian nasional tetap berjalan baik.

Boediono mencontohkan ada banyak negara yang "oleng" perekonomiannya karena tidak ada kesepahaman dalam mengelola pemerintahan dengan baik, karena masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri dan tidak memikirkan kepentingan bersama.

"Antara pemerintah dan pebisnis harus ada komunikasi lebih baik sehingga kalau pemerintah mengeluarkan peraturan penting, pebisnis jangan kaget. Saya pikir para menteri sudah menjalankan fungsi komunikasi dengan pebisnis dengan baik," kata Boediono.