Aturan Baru BI Justru Untungkan Bank BUMN

NERACA

Jakarta - Pengamat perbankan Katadata, Lin Che Wei mengatakan, delapan kebijakan Bank Indonesia (BI) yang baru sejatinya bertujuan memperkuat dan meningkatkan daya saing perbankan nasional di level regional. Namun, lanjut dia, hanya bank-bank milik negara (BUMN) yang akan mendapatkan manfaat dan kesempatan besar dari aturan tersebut.

“Empat bank BUMN, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN menjadi “the winner” (diuntungkan) dari kebijakan BI,” jelas Lin Che Wei di Jakarta, Rabu (28/11). Tak hanya itu saja. Selain empat bank pelat merah, dia menuturkan bahwa ada juga pihak yang diuntungkan secara umum, seperti BCA, BII, Bank Danamon, OCBC NISP, BTPN, dan Bank Panin.

Sementara kategori bank “the loser” (dirugikan) adalah CIMB Niaga, Bank Permata, serta Bank Mega. Berdasarkan hasil analisis, Lin menerangkan, dalam koridor penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, yang mencakup pengaturan kepemilikan saham bank, kegiatan usaha dan perluasan jaringan, serta penyempurnaan kepemilikan tunggal perbankan, perbankan BUMN mendapatkan manfaat terbesar.

Lin lalu memberi contoh, untuk pengaturan kepemilikan saham yang mengizinkan kepemilikan lebih dari 40%, perbankan BUMN ini adalah yang dikecualikan atau diizinkan memiliki lebih dari 40% saham. Sedangkan bank-bank lain yang tidak terkena aturan tersebut adalah bank yang dimiliki oleh lembaga keuangan bank dengan kategori sehat, go public, dan mempunyai komitmen mengembangkan perekonomian nasional.

“Bank-bank ini seperti CIMB Niaga yang dimiliki CIMB Group asal Malaysia, dan Bank Permata yang dikendalikan oleh Standard Chartered Bank,” terang Lin. Sebelumnya bank sentral telah mengumumkan delapan kebijakan baru yang hampir semuanya akan efektif pada 2013. Kebijakan baru BI ini mencakup tiga koridor, yakni upaya memelihara stabilitas sistem keuangan, penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, serta penguatan fungsi intermediasi perbankan.

BUKU 4

Terkait pengaturan yang terkait kegiatan usaha dan perluasan jaringan, Lin menjelaskan bahwa BI mensyaratkan tingkat kesehatan, alokasi modal inti, besaran pangsa kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta efisiensi dan pemupukan laba. “Di sini, perbankan BUMN lagi-lagi diuntungkan karena rata-rata memiliki tingkat kesehatan sangat baik dan persentase pembiayaan UMKM cukup tinggi, bahkan melebihi bank-bank lain,” paparnya.

Kemudian dari segi target kredit produktif, bagi bank yang termasuk BUKU 4 atau yang mempunyai modal inti minimal Rp30 triliun, yang dipersyaratkan adalah minimal 70% dari total portofolio kredit. Nah, selain empat bank pelat merah, bank swasta macam BCA yang memiliki rasio kredit bermasalah (loan to deposite ratio/LDR) di bawah 70% atau sebesar 67,75%, turut terkena aturan ini.

Menyinggung akses layanan pemberian kredit atau pembiayaan usaha kecil menengah, Lin seraya menambahkan, BI mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit UMKM minimum 20% dari portofolio kredit secara bertahap yang diikuti dengan penerapan insentif dan disinsentif.

Dan aturan ini dikecualikan bagi bank yang fokus pada pembiayaan kepemilikan rumah untuk kepentingan rakyat. “Mengacu pada ketentuan tersebut, sedikitnya ada enam bank papan atas yang sudah memenuhi ketentuan ini. Bahkan beberapa di antaranya jauh melebihi batas minimum 20%,” tutur Lin. [ria]

BERITA TERKAIT

Bank Nagari Didorong jadi Bank Syariah

    NERACA   Padang - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat (Sumbar) mendorong percepatan konversi Bank Pembangunan Daerah Sumatera…

BUMN Jadi Alat Politik?

Sudah menjadi rahasia umum BUMN kerap jadi pembicaraan banyak pihak terkait sumber dana menjelang Pemilu dan Pilpres. Namun yang harus…

Revolusi Industri 4.0 Era Baru UKM Indonesia

Revolusi Industri 4.0 Era Baru UKM Indonesia NERACA Denpasar - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menyebutkan bahwa Revolusi Industri…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Industri Properti Perlu Waspadai Suku Bunga dan Likuiditas

      NERACA   Jakarta – Industri properti dihimbau untuk mengantisipasi terhadap dua tantangan penting yaitu ketidakpastian ekonomi global…

Bank Muamalat Kerjasama Remitansi dengan Al Rajhi Bank Malaysia

      NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersama Al Rajhi Bank Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama…

Masalah Fintech, LBH dan OJK Masih Deadlock

      NERACA   Jakarta - Pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta belum…