Sebagai seorang pengusaha yang juga wakil rakyat, Eddy Kuntadi mengaku prihatin dengan makin membanjirnya produk asing ke Indonesia,  karena sesungguhnya barang itu juga kita miliki. NERACA “Jika pemerintah tak ada antisipasi, saya khawatir itu akan menghancurkan sektor UMKM (usaha mikro kecil, dan menengah) di dalam negeri. Kalau pemerintah diam saja, itu sama saja dengan bunuh diri,” kata Eddy. Sangat kebetulan, tutur ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta ini kepada Neraca belum lama ini,  mayoritas anggotanya adalah kelompok UMKM. Eddy berharap, pemerintah pusat dan juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang baru ini punya willingness untuk melindungi warganya yang juga merupakan UMKM. Menurut Eddy yang juga anggota Komisi VI DPR RI, sekaranglah saatnya untuk membangkitkan kembali sikap nasionalisme warga Indonesia, khususnya di sektor perekonomian.  Bentuk nasionalisme tersebut antara lain mendorong dibuatnya produk nasional yang dapat dibanggakan, di antaranya mobil nasional (mobnas) yang hingga kini belum juga terwujud, sementara itu mobil-mobil asing terus bersliweran di Jakarta dan kota-kota lainnya. “Kiat Esemka sebagai mobil lokal, dapat kita jadikan sebagai momentum untuk membangkitkan nasionalisme ekonomi,” tuturnya. Eddy dengan Kadin DKI-nya pun menggulirkan sejumlah agenda kegiatan un tuk menggerakkan sektor riil dan jasa. Yang terakhir adalah Muslim World Biz 2012 pada 12-16 September lalu. Pameran produksi dan investasi yang diikuti negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam itu merupakan kerja bareng dnegan Pusat Bisnis Internasional OKI yang berpusat di Kuala Lumpur.   Pada kesempatan itu, Kadin DKI berhasil memobilisasi produk unggulan tak hanya di Jakarta, tapi juga daerah lain, ke kancah dunia Islam. Eddy pun berharap, Indonesia menjadi ikon dan kiblat busana muslim di dunia. Dia pun menyontohkan, pasar busana Tanah Abang merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara.  Produknya banyak diminati Negara-negara Timur Tengah, Eropa, dan kawasan Afrika.   Agar produk UMKM Indonesia mampu bersaing dengan produk asing, Kadin DKI Jakarta pun membentuk Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP).   Kualitas tenaga kerja kita juga harus lebih mumpuni dibanding tenaga kerja asing yang kini  juga membanjiri Tanah Air.    Keseriusannya memperjuangkan kehidupan UMKM di Jakarta  yang terakhir, terkait dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta 2013 sebesar Rp 2.200.000/bulan. Sebagai ketua umum Kadin DKI, Eddy berhasil membendung gejolak di kalangan UMKM yang keberatan dengan angka tersebut. Sebab, keputusan yang diambil gubernur tidak berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Daerah (DPD) DKI yang bulat. Rapat terakhir penetapan UMP oleh DPD tidak disepakati untuk pengusaha. Anggota Dewan Pengupahan DKI dri unsur pengusaha ketika itu, Sarman Simanjorang yang juga wakil ketua umum Kadin DKI memilih walk out.  Kendati  demikian, ujar mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) DKI periode 1992-1995 itu,  Kadin DKI tak menolak atau menentang kebijakan gubernur baru tersebut. Pihaknya hanya mengingatkan, jika keputusan itu tetap dilaksanakan, akan timbul dampak yang tak enak di kalangan pengusaha maupun kaum buruh. Pengusaha yang tak mampu memberikan upah sebesar itu tahun depan dihadapkan pada dua pilihan, mengurangi karyawannya, atau gulung tikar. Kedua-duanya rugi. Selain itu, sebagai pengurus Kadin DKI, Eddy berharap Joko Widodo juga mampu mewujudkan iklim usaha yang kondusif di Jakarta akan perekonomian tetap bergerak. Karenanya dia mendorong gubernur untuk mengoptimalkan kebijakan gubernur pendahulunya, Fauzi Bowo, yaitu optimalisasi birokrasi yang ditandai dengan makin mudahnya mengurus perizinan, yaitu diadakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Jangan satu pintu,  tapi banyak kamar, sebab yang diinginkan para pengusaha itu adalah kemudahan birokrasi, agar bisa berusaha, kalau maju, pajaknya masuk ke kas daerah,” ujarnya. Dalam memperjuangkan eksistensi kaum pengusaha yang mayoritas kelompok menengah ke bawah itu, Eddy bergaul dengan organisasi profesi dan asosiasi. “Mereka jadi mitra kami,” kata suami Nunik Safian ini. Antara lain Himpunan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi), Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi), Hipmi, juga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Menurut pemimpin Grup Daksa ini, kelompok organisasi itu adalah teman seperjuangan untuk membangkitkan nasionalisme di bidang perekonomian.  Konsisten dan Pantang Menyerah Dalam bekerja dan bergaul, Eddy menerapkan prinsip harus bertindak konsisten,  dan pantang menyerah. Kendati demikian, dia menolak anggapan itu sebagai memburu jabatan, tapi memburu prestasi secara berdedikasi, dan bermanfaat bagi sesamanya. “Saya tak kecewa saat kalah dalam pemilihan ketua umum Hipmi Pusat,” tuturnya.  Perjalanan karier Eddy lebih banyak di dunia usaha. Awalnya berprofesi sebagai arsitek jebolan Universitas Tarumanegara, Jakarta pada 1984. Pria kelahiran Bandung 6 November 1955 itu mengaku bangga dengan karya arsitekturnya yang monumental, di antaranya Gedung Jasa Raharja di Kuningan. Dia juga pernah memenangi lomba merancang proyek gedung Museum Perangko di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).  Eddy muda pun merintis Grup Daksa yang bergerak di bidang properti. Masih ada empat perusahaan lagi yang dipimpinnya, PT Suryandra Nusa yang bergerak di bidang minyak dan gas, PT Carana Bulk Logistic, Ramagrove Ltd Trading yang berpusat di Singapura, dan menjadi komisaris di PT Avabanindo Persada. Dari banyak bergaul, terjunlah Eddy ke dunia politik. Dia pilih Partai Golkar untuk berlabuh. Alhasil, pada Pemilu 2009, Eddy berhasil merebut kursi di gedung  Senayan untuk periode 2009-2014. Oleh Fraksi Partai Golkar, Eddy ditempatkan di Komisi VI yang membidangi masalah perindustrian, perdagangan, koperasi, dan investasi. Pas, dengan Kadin yang digelutinya. Yang penting amanah, bung. (bani saksono)