NERACA

Jakarta - Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) kembali turun. Untuk pengiriman barang Desember mendatang, harga komoditas unggulan Indonesia ini berada di level Rp 6.900 per kilogram atau sekitar US$ 789 per ton. Namun demikian, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengaku belum memiliki alasan kuat untuk menurunkan bea keluar CPO dari ketetapan saat ini sebesar 9%.

Padahal, Malaysia sebagai salah satu eksportir sawit besar sudah sejak dua bulan lalu menurunkan bea keluar yang akhirnya menggerus pasar Indonesia di luar negeri. Menurut dia, sistem yang diatur tidak melihat situasi harga terkini, bakal memaksa pengurangan bea keluar. "Tadinya saya berharap (harga CPO) bisa lebih turun lagi, tapi tidak ada tanda-tanda bisa turun, jadinya kemungkinan BK-nya sampai akhir tahun tetap berada di 9 %," ujarnya di Jakarta, Rabu (28/11).

Mantan Kepala BKPM ini melihat, harga CPO bakal fluktuatif mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Komoditas sawit merupakan salah satu minyak nabati yang dicari ketika harga bahan bakar fosil turun oleh pelaku pasar di luar negeri.

Meski Kementerian Perdagangan kemungkinan besar tidak mengubah bea keluar CPO, Gita menjamin langkah drastis bakal diambil ketika harga sawit turun drastis. Tidak menutup kemungkinan, bea keluar bisa menjadi nol persen agar produk unggulan Tanah air bisa bersaing dengan produk serupa dari Malaysia.

"Kalau tetap fluktuatif ke bawah, tentu kita akan sanggup mengambil sikap BK yang lebih agresif, anggaplah harganya turun di US$ 700 sekian (per ton) sangat bisa menurunkan BK-nya sampai 0%," ucapnya.

Desakan Pengusaha

Sebelumnya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendesak pemerintah untuk tiru Malaysia dalam menetapkan kebijakan bea keluar yang jauh lebih rendah. Pasalnya, pemerintah Malaysia melakukan langkah yang positif bagi pengusahanya saat industri kelapa sawitnya sedang terpuruk.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriyono mengungkapkan seyogyanya kita meniru Malaysia, meniru yang baik itu kan nggak apa-apa. Pemerintah Malaysia melakukan terobosan kebijakan, ketika industrinya perlu ditolong. Kebijakan bea keluarnya direvisi.

Dia mengungkapkan, jika pemerintah Indonesia benar-benar menganggap industri kelapa sawit ini adalah industri strategis, seharusnya pemerintah mengambil kebijakan seperti pemerintah Malaysia. Jika tidak, maka daya saing industri kelapa sawit Indonesia akan kalah oleh industri kelapa sawit Negeri Jiran tersebut. “Dengan BK (Bea Keluar) yang sekarang, pasti CPO (Crude Palm Oil) Indonesia akan kalah bersaing dengan CPO Malaysia,” jelasnya.

Kondisi lebih parah jika kondisi seperti ini terus berlanjut. Joko mengatakan, ke depan Indonesia akan kehilangan pasar. “Kalau itu dibiarkan, kita akan kehilangan pasar. Seperti kasus Pakistan,” imbuhnya.

Joko menambahkan, Bea Keluar untuk produk CPO Indonesia pernah mencapai angka tertinggi di titik 22,5 %, sedangkan Malaysia hanya 8%. “GAPKI sih akan mengusulkan kepada pemerintah, artinya saatnya pemerintah harus mereview BK tadi. Jangan sampe tergerus oleh CPO Malaysia (Pasarnya),” cetus Joko.

Sebelumnya, Malaysia telah mengeluarkan kebijakan menurunkan Bea Keluar dan mulai berlaku 1 Januari 2013. Bea Keluar CPO Malaysia sebesar 4,5 hingga 8,5% dari sebelumnya 23%. Kebijakan ini sebagai respon atas menurunnya harga CPO dunia.

Pemerintah sempat kecewa lantaran sebelumnya, utusan Kementerian Pertanian telah bertemu pihak Malaysia untuk membatasi kuota ekspor. Jika Indonesia ikut menurunkan bea keluar, dipastikan harga CPO bakal semakin anjlok.

Sementara Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) hanya memangkas tarif Bea keluar (BK) minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk November 2012. BK CPO November ditetapkan turun dari 9 % menjadi 13,5 % setelah bertahan dua bulan. Ketentuan ini belum ada revisi karena masih menggunakan regulasi yang lama.

“Harga referensi CPO (US$/MT) bulan November 2012 adalah US$ 847, BK untuk bulan November 2012 adalah 9 % sedangkan untuk bulan Oktober 2012 BK 13.5 % atau turun 4.5 %,” kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh.