Bappenas : Program Kesetaraan Gender Bukan Kompetisi

Bappenas : Program Kesetaraan Gender Bukan Kompetisi

NERACA

Jakarta - Kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kondisi bukan kompetisi.

“Isu kesetaraan gender sering diidentikkan perempuan harus berkompetisi dengan laki-laki. Padahal, keseteraan gender dimaksudkan agar laki-laki dan perempuan dapat bermitra dan sejajar,” kata Deputi Bidang Sumber Daya dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Nina Sardjunani, Rabu (28/11).

Di Indonesia, kata dia, secara konseptual masih berlangsung nilai-nilai dan konsep budaya patriarki yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada hubungan kekuasaan yang tidak setara, sehingga terjadi diskriminasi gender. “Maka, kesetaraan gender bermaksud menciptakan masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan berkeadilan terhadap kedudukan perempuan,” ujarnya..

Nina mengungkapkan, perlunya pengenalan dan sosialisasi mengenai konsep gender sejak dini. Untuk perubahan ke depan, dia menganjurkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang kesetaraan gender sebagai cara membangun kesejahteraan dalam masyarakat. “Dengan penyusunan indeks kesetaraan dan keadilan gender (IKKG) dan indikator kelembagaan pengarustamaan gender (IKPUG), diharapkan dapat menggambarkan situasi pencapaian pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia,” terangnya.

Pada dasarnya, IKKG dan IKPUG mengukur sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, guna meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. “Selain itu, kesetaraan dan keadilan gender juga merupakan komponen yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi,” ujar Nina.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, menyamaratakan peluang bagi laki-laki dengan perempuan dalam partisipasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik dapat meningkatkan produktivitas pekerja di kawasan sebesar 7-18%. Kenaikan ini memiliki dampak yang luas pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

“Oleh sebab itu, kebijakan menjadi salah satu alat koreksi yang dapat digunakan oleh negara untuk mengurangi kesenjangan gender yang ada di berbagai aspek pembangunan,” jelas Nina. Dia mengungkapkan, beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan.

Misalnya, memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan produksi dan pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan keterlibatan perempuan di parlemen, lembaga eksekutif dan yudikatif, mendorong adanya reformasi internal dalam partai politik untuk mempertimbangkan aspek kesetaraan dan keadilan gender. “Gunanya untuk memastikan platform dari partai politik yang responsif terhadap isu-isu gender,” terangnya.

BERITA TERKAIT

Dunia Usaha - Industri Hijau Bisa Masuk Bagian Program Digitalisasi Ekonomi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong sektor industri manufaktur di Indonesia agar semakin meningkatkan kegiatan yang terkait…

Pengembangan UMKM Tanah Air Melalui Program Sektor Unggulan

Pengembangan UMKM Tanah Air Melalui Program Sektor Unggulan NERACA Jakarta - Dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal…

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…