Bappenas : Program Kesetaraan Gender Bukan Kompetisi

NERACA

Jakarta - Kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kondisi bukan kompetisi.

“Isu kesetaraan gender sering diidentikkan perempuan harus berkompetisi dengan laki-laki. Padahal, keseteraan gender dimaksudkan agar laki-laki dan perempuan dapat bermitra dan sejajar,” kata Deputi Bidang Sumber Daya dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Nina Sardjunani, Rabu (28/11).

Di Indonesia, kata dia, secara konseptual masih berlangsung nilai-nilai dan konsep budaya patriarki yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada hubungan kekuasaan yang tidak setara, sehingga terjadi diskriminasi gender. “Maka, kesetaraan gender bermaksud menciptakan masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan berkeadilan terhadap kedudukan perempuan,” ujarnya..

Nina mengungkapkan, perlunya pengenalan dan sosialisasi mengenai konsep gender sejak dini. Untuk perubahan ke depan, dia menganjurkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang kesetaraan gender sebagai cara membangun kesejahteraan dalam masyarakat. “Dengan penyusunan indeks kesetaraan dan keadilan gender (IKKG) dan indikator kelembagaan pengarustamaan gender (IKPUG), diharapkan dapat menggambarkan situasi pencapaian pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia,” terangnya.

Pada dasarnya, IKKG dan IKPUG mengukur sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, guna meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. “Selain itu, kesetaraan dan keadilan gender juga merupakan komponen yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi,” ujar Nina.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, menyamaratakan peluang bagi laki-laki dengan perempuan dalam partisipasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik dapat meningkatkan produktivitas pekerja di kawasan sebesar 7-18%. Kenaikan ini memiliki dampak yang luas pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

“Oleh sebab itu, kebijakan menjadi salah satu alat koreksi yang dapat digunakan oleh negara untuk mengurangi kesenjangan gender yang ada di berbagai aspek pembangunan,” jelas Nina. Dia mengungkapkan, beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan.

Misalnya, memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan produksi dan pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan keterlibatan perempuan di parlemen, lembaga eksekutif dan yudikatif, mendorong adanya reformasi internal dalam partai politik untuk mempertimbangkan aspek kesetaraan dan keadilan gender. “Gunanya untuk memastikan platform dari partai politik yang responsif terhadap isu-isu gender,” terangnya.