NERACA

Bogor -  Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan adanya pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jelas mempunyai efek terhadap nelayan. Namun nelayan dengan kapal lebih dari 30 GT (gross tonnage) tidak akan diminta mengonsumsi BBM non subsidi.

"BBM bersubsidi akan tetap diberikan kepada nelayan (di bawah 30 GT). Ini sebagai bukti komitmen kami melindungi nelayan," ujar sharif Cicip Sutardjo usai menjadi pembicara pada seminar nasional "Blue Economy" di IPB International Convention Center, Bogor, Rabu (28/11).

Lebih jauh lagi dia memaparkan, untuk pembatasan BBM bersubsidi ini, segera akan melakukan pembicaraan dengan semua instansi yang terkait, agar BBM bersubsidi kepada nelayan tetap diadakan.

Dalam kesempatan yang sama, politisi Partai Golkar ini mengutarakan konsep "blue economy" (ekonomi biru) harus diterapkan dalam visi pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. "Blue economy adalah keharusan dan tidak bisa ditawar lagi sebagai konsep pembangunan masa depan Indonesia," ujar Cicip.

Maksud dari "blue economy" sendiri, lanjut Cicip dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi berbasis pesisir dan laut yang didukung aktivitas ekonomi daratan yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat serta dapat berlangsung secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Cicip menambahkan, semboyan "blue economy" adalah blue sky, blue ocean, ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru. Pasalnya, Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi yang sangat besar. "Kita akan berdosa jika potensi yang besar ini tidak kita olah untuk kesejahteraan masyrakat. Tapi tetap tidak boleh merusak lingkungan akibat pengolahan potensi ini," katanya.

Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pembangunan dengan konsep blue economy, antara lain terintegrasi, berbasis kawasan, sistem produksi bersih, inovatif, dan berkelanjutan.

Dia mencontohkan sejumlah industri pengolahan ikan di Medan dan Semarang yang memproduksi filet. Selain daging ikan yang diambil untuk makanan, bagian lainnya yang biasanya menjadi limbah juga dimanfaatkan. "Kepala ikannya jadi bahan minyak, kulitnya untuk industri, dan juga tulang nya pun dimanfaatkan, jadi sama sekali tidak ada limbah yang tersisa," katanya.

Menteri Cicip juga mengingatkan bahwa blue economy juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mengharapkan Institut Pertanian Bogor (IPB) bisa menjawab tantangan tersebut melalui kajian-kajian ilmiah yang dimiliki. "IPB perlu menyambut tantangan ini, karena blue economy adalah masa depan kita," jelasnya.

Tujuh Sektor

Di tempat yang sama, Direktur PKSPL IPB Prof Dr Ir Tridoyo Kusumastanto mengatakan, konsep blue economy dapat dibangun dari tujuh sektor ekonomi terkait kelautan. Tujuh sektor itu adalah perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral, bangunan kelautan dan jasa kelautan. "Sektor-sektor tersebut dapat menjadi trigger pembangunan aktivitas ekonomi daratan," katanya.

Pembangunan tersebut harus didasarkan pada keterpaduan antar geografis, ekologis, stakeholder, dan antar ilmu pengetahuan. Sekedar informasi dengan kekayaan alam melimpah, jumlah penduduk 230 juta jiwa, dan posisi geoekonomi sangat strategis, Indonesia yang telah lebih dari 63 tahun merdeka seharusnya sudah menjadi bangsa besar yang maju dan makmur. Namun, hingga kini Indonesia masih sebagai negara berkembang dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi serta daya saing rendah.

Banyak faktor yang menyebabkan kita terbelakang, mulai dari karut-marutnya sistem politik dan hukum sampai lemahnya penguasaan IPTEK. Namun, salah satu penyebab utamanya adalah karena paradigma pembangunan nasional terlalu berorientasi pada daratan (land-based development), sedangkan laut hanya diperlakukan sebagai tempat eksploitasi SDA secara ekstraktif, pembuangan limbah, dan berlangsungya berbagai kegiatan ilegal.

Padahal, Nusantara ini merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Sekitar tiga per empat wilayahnya berupa laut seluas 5,8 juta km2 yang mempersatukan lebih dari 17.500 pulau dengan 81.000 km garis pantai, terpanjang kedua setelah Kanada. Dalam wilayah pesisir dan lautan itu terdapat potensi berbagai SDA dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar, yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.

Potensi produksi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia mencapai 6,4 juta ton/tahun atau 8% dari potensi lestari ikan laut dunia. Saat ini tingkat pemanfaatannya baru mencapai 4,5 juta ton. Potensi produksi budidaya laut diperkirakan mencapai 45 juta ton/tahun, dan budidaya perairan payau (tambak) sekitar 5 juta ton/tahun.

Sementara itu, total produksi budidaya laut dan tambak baru sebesar 2,5 juta ton (5% potensi produksi). Indonesia juga memiliki potensi industri bioteknologi kelautan sangat besar berupa industri makanan dan minuman, farmasi (seperti Omega-3, squalence, viagra, dan sun-chlorela), bioenergi, bioremediasi, genetic egnineering, dan beragam industri lainnya yang hingga kini hampir belum tersentuh pembangunan. Potensi ekonomi perikanan dan bioteknologi kelautan diperkirakan mencapai US$ 82 milyar setiap tahunnya.

Kendati belum ada perhitungan tentang potensi ekonomi pariwisata bahari. Namun jika dibandingkan dengan Queensland, Australia dengan panjang garis pantai yang hanya 2100 km mampu menghasilkan devisa pariwisata bahari sebesar US$ 2 miliar/tahun, maka sejatinya potensi ekonomi parwisata bahari Indonesia sangat besar.

Potensi ekonomi perhubungan laut diperkirakan sebesar US$15 miliar/tahun. Ini berdasarkan pada perhitungan bahwa sejak 15 tahun terakhir kita mengeluarkan devisa sekitar US$ 15 miliar/tahun untuk membayar armada pelayaran asing yang mengangkut 97% dari total barang yang diekspor dan diimpor ke Indonesia, dan yang mengangkut 50% total barang yang dikapalkan antar pulau di wilayah Indonesia.