NERACA

Jakarta – Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa menginginkan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di daerah tertentu tetap dilakukan untuk mencegah konflik sosial meskipun berpotensi meningkatkan kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan.

"Saya tetap beranggapan, kalau tidak cukup tetap harus mengambil tindakan untuk menyuplai daripada kena dampak sosialnya yang tinggi," ujarnya, di Jakarta, Rabu (28/11). Hal tersebut terkait wacana satu hari tanpa menggunakan BBM bersubsidi demi penghematan.

Hatta juga menyadari bahwa untuk menambah kuota tidak mudah karena volume BBM bersubsidi telah ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan hal tersebut harus didiskusikan terlebih dahulu antara pemerintah dengan Dewn Perwakilan Rakyat. "Kita menyadari memang tidak mudah bagi pemerintah ketika kuota itu adalah bagian dari UU APBN, sehingga pemerintah harus menjalankan. Jika kuotanya kurang maka harus menambah melalui pembahasan dengan dewan," katanya.

Untuk itu, dia meminta masyarakat agar mulai menghemat konsumsi BBM bersubsidi dan mengimbau agar upaya pencegahan terhadap tindakan penyelewengan penggunaan yang masih terjadi di daerah harus dilakukan. "Kita juga harus menyadarkan masyarakat untuk berhemat. Uang kita ini bukan tidak terbatas untuk membiayai sekian ratus triliun (subsidi), apalagi yang menggunakan itu mobil-mobil mewah," katanya.

Hatta mengharapkan pemerintah dan DPR segera mengadakan rapat untuk mengatasi kelangkaan premium dan solar bersubsidi yang mulai terjadi serta mempertimbangkan dampak fiskal dari penambahan kuota. "Itu yang harus dibahas Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan DPR. Kita tidak bisa begitu saja melampaui kuota karena semua dana dalam APBN sudah teralokasi dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah menegaskan bahwa dirinya lebih menginginkan pengendalian BBM bersubsidi tetap dilakukan agar tidak melampaui kuota sebesar 43,5 juta kiloliter. Namun, dia memahami bahwa di beberapa daerah sedang dilakukan penyesuaian dan pengendalian tersebut ditiadakan karena menyebabkan kelangkaan BBM subsidi yang menyulitkan masyarakat.

"Secara umum kami tetap menghendaki agar itu terkendali dan kuotanya tidak melebihi. Jadi yang saya bisa katakan bahwa kalau ada kebijakan penyesuaian itu dimungkinkan, tapi secara umum kita harus kendalikan kuota," ujarnya.

Naikkan Harga

Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Tony Prasetyantono menyarankan agar pemerintah segera menaikkan harga BBM bersubsidi mulai tahun depan untuk mengurangi beban fiskal anggaran akibat peningkatan subsidi energi yang terjadi tiap tahun.

"Saya menangkap kesan bahwa pemerintah masih berhitung untuk menaikkan harga BBM tahun depan. Tinggal tunggu besarannya berapa dan waktunya kapan," ujarnya. Tony mengatakan waktu ideal kenaikan harga BBM yang tidak berdampak kepada inflasi adalah pada Maret 2013 dan harga kenaikan terbaik yang tidak memberatkan adalah sekitar Rp1.000-Rp1.500 per liter.

Hambat Pertumbuhan

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan bahwa struktur industri nasional yang lemah dan lambannya penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi kelemahan perekonomian Indonesia yang menghambat pertumbuhan.

Struktur industri yang lemah dan lambatnya penyesuaian harga BBM bersubsidi ini membuat keseimbangan eksternal ekonomi Indonesia menjadi terganggu karena membuat defisit transaksi berjalan dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) semakin besar sejak kuartal IV-2011.

Darmin menilai, pemerintah selalu terlambat melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi sehingga tingginya impor BBM menjadi sumber tambahan defisit transaksi berjalan.
Dampak lambatnya kenaikan harga BBM bersubsidi ini juga memperburuk distribusi pendapatan masyarakat karena memberikan subsidi ke masyarakat kelas menengah atas.

"Persoalan industri memang membutuhkan waktu panjang untuk menyelesaikannya, tetapi persoalan BBM bisa diselesaikan dalam jangka pendek ini," katanya.