NERACA

Jakarta - Ketua Komisi Tetap Kebijakan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Suharyadi mengatakan bahwa saat ini peringkat daya saing tenaga kerja di Indonesia sangat rendah. Pasalnya dari hasil studi dalam World Economic Forum menempatkan Indonesia berada di posisi 58 dari 138 negara.

"Pada 2010-2011, Indonesia menempati peringkat 46 dari 142 negara akan tetapi pada 2011-2012 peringkatnya justru menurun sehingga berada diposisi 58 dari 138 negara," ungkap Suharyadi ketika ditmei di Jakarta, Rabu (28/11).

Menurut dia, hasil kajian ini menjelaskan bahwa nantinya Indonesia akan semakin tertekan delam menghadapi Asean Economic Community (AEC) pada 2015. "Kita akan semakin tertekan karena tingkat daya saing terutama dalam sektor tenaga kerja masih cukup rendah dibandingkan dengan negara Asean lainnya. Hasilnya bisa saja nanti terjadi gelombang pengangguran karena para pengusaha banyak memilih tenaga kerja  asing yang mempunyai hard skill dan soft skill lebih baik dari pada tenaga kerja asal Indonesia," jelasnya.

Suharyadi melihat permasalahan ini bermula dari pendidikan dan banyaknya jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguran Tinggi Swasta (PTS) yang justru melahirkan lulusan yang kurang kompeten. "Saat ini jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta mencapai 2.647 yang sebagian besar adalah perguruan tinggi swasta. Sebagian besar lulusannya justru memprihatinkan tak terkecuali dari PTN," jelasnya.

Dia mengatakan untuk PTN, pola mendidik para mahasiswanya cukup baik karena dosen-dosennya digaji dengan uang negara. Akan tetapi yang memprihatinkan adalah PTS yang secara keseluruhan yang menggaji adalah para mahasiswanya. "Yang lebih para adalah banyak PTS yang berdiri akan tetapi mahasiswanya hanya terdiri dari 500 orang. Artinya ini akan berimplikasi terhadap kesejahteraan para dosen. Dan ujungnya juga kepada lulusan dari perguruan tinggi tersebut," tegasnya.

Untuk itu, Suharyadi memberikan beberapa solusi untuk membenahi permasalah pendidikan karena nantinya akan berakhir kepada daya saing tenaga kerja Indonesia. "Pertama adalah permasalah kurikulum pendidikan yang harus diubah. Saat ini aspek pendidikan dan aspek karakter para siswa harus ditingkatkan. Pendidikan karakter harus dimulai dari tahp Taman Kanak-kanak (TK)," katanya.

Dia juga melihat mata pelajaran yang ada terlalu banyak hafalan sehingga praktek-praktek yang seharusnya diajarkan mulai dari dini tidak diterapkan. Akan tetapi yang menjadi permasalah, lanjut dia, masalah fasilitasnya. "Untuk praktek kan butuh fasilitas penunjang. tidak semua sekolah mempunyai fasilitas untuk kegiatan praktek. Sekolah saja masih rusak, masa mau bangun fasilitas praktek," keluhnya.

Pengangguran Tinggi

Di tempat terpisah Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto menilai pengangguran di Indonesia sudah cukup tinggi akibat kesenjangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan lapangan pekerjaan. "Saat ini kendala utama pertumbuhan bagi pelaku usaha ialah krisis ekonomi yang sedang melanda dunia. Kondisi ini memicu tekanan keuangan bagi perusahaan-perusahaan dan negara, di sisi lain para pekerja menuntut kenaikan upah yang tinggi," kata Suryo.

Pengangguran di Indonesia menurut Suryo, relatif tinggi dimana saat ini mencapai 9 juta orang. Hal ini terjadi karena jumlah pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja khususnya di sektor formal. "Pertumbuhan tenaga kerja setiap tahun mencapai 2,91 juta orang sedangkan lapangan pekerjaan hanya 1,6 juta orang. Sehingga ada gap sebesar 1,3 juta orang yang kemungkinan menjadi pengangguran terbuka di Indonesia," paparnya.

Bukan hanya soal kesenjangan, penggangguran di Indonesia, lanjut Suryo, juga terjadi akibat tidak bertemunya kualitas pencari kerja dengan kebutuhan yang diinginkan perusahaan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, dari 8,14 juta pengangguran terbuka, 20% berpendidikan SD, 22,6 % tamatan SMP, 40,07% tamatan SLTA, 4% tamatan diploma sedangkan 5,7% tamatan sarjana. "Penggangguran tingkat SLTA terus meningkat, malah angkanya meningkat enam kali lipat selama 2005-2009," tuturnya.

Suryo menambahkan, hal ini berimbas pada tingkat produktivitas dunia usaha Indonesia. "Kalau 9 juta pengangguran itu tidak mendapat kesempatan kerja, jangan harap memakmurkan rakyat akan tercapai, Apalagi penambahan tenaga kerja dalam jumlah besar saat ini di Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai 7% hingga 8% per tahun, hanya krisis dunia dan masalah infrastruktur yang menghambat pencapaian angka itu khususnya hingga akhir tahun ini," tandasnya.