Menkeu: Dua Pilar Fiskal Jaga Stabilitas Pertumbuhan

NERACA

Jakarta – Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mungkin tumbuh setinggi yang ditetapkan dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menteri Keuangan Agus Martowardojo menekankan, ada dua pilar fiskal yang perlu dijaga untuk mendorong kestabilan dan meningkatkan kesehatan ekonomi makro.

Kedua pilar itu adalah menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan menjaga rasio utang terhadap PDB dengan mengurangi ketergantungan pada utang. "Kita jaga konsolidasi anggaran nasional dan daerah tidak lebih dari 3% dan rata-rata defisit kita realisasinya pada 1-1,5%. Pilar fiskal lain yang perlu dijaga adalah mempertahankan rasio utang terhadap PDB pada kisaran 23% serta mengurangi ketergantungan kepada utang,” ujarnya, Rabu (28/11).

Agus memahami bahwa banyak lembaga yang telah merevisi proyeksi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia seiring dengan masih belum jelasnya perbaikan krisis ekonomi di Eropa. Dia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2012 hanya mencapai 6,3% atau lebih rendah dari asumsi APBN-Perubahan sebesar 6,5%. "Kalau pertumbuhan kita sekarang ini pada triwulan IV tercapai 6,2%, itu artinya setahun 6,3%. Angka itu adalah yang kemungkinan kita akan capai," katanya.

Bahkan, menurut dia, pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun bisa hanya 6,2% bila angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV di luar kisaran 5,9%-6,3%. "Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk tiga terbaik dunia. Tapi kalau dilihat deviasinya, Indonesia paling stabil. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 5,5% dan dalam 5 tahun terakhir 5,9%," ujar Agus.

Dia mengatakan bahkan IMF sendiri dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia terus berubah-ubah. "Pada Juni tahun lalu, IMF masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini 4,4%, lalu direvisi menjadi 4%, berubah lagi menjadi 3,3%," kata Agus. Sementara itu, tahun depan pemerintah akan menjaga angka pertumbuhan ekonomi sesuai asumsi APBN Tahun 2013 sebesar 6,8% dengan mendorong kualitas penyerapan belanja pemerintah, terutama belanja modal.

"Pemerintah mengambil inisiatif karena sekarang belanja pemerintah sudah tinggi. Kita harapkan spending-nya bisa lebih baik. Kita mulai menata (penyerapan) anggaran untuk belanja modal dan infrastruktur yang terus meningkat," katanya.

Pemerintah, lanjut dia, juga akan meningkatkan investasi dan konsumsi domestik untuk mengantisipasi perlemahan laju ekspor serta mempercepat realisasi proyek infrastruktur pemerintah dalam Rencana Induk Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"Yang selalu kami sampaikan dalam mengemukakan angka pertumbuhan ekonomi adalah angka yang ditetapkan dalam UU APBN. Tentu kami tidak melakukan revisi, karena ada dampaknya dalam anggaran. Jadi kalau untuk kami, harus resmi mengatakan pertumbuhan ekonomi 6,8% di 2013," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

IMF Ingatkan Soal Utang, Menkeu Berdalih Bukan untuk RI

NERACA Jakarta - Ketika berpidato di konferensi pers Prospektus Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyebutkan…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

Laba Dua Putra Utama Terkoreksi 57,96%

Emiten perikanan, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) laba bersih di kuartal tiga 2018 kemarin sebesar Rp35,9 miliar atau turun…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

DPR Desak Pemerintah Bikin Badan Pangan Nasional

    NERACA   Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hardisoesilo mengingatkan pemerintah agar segera…

Pembangunan Infrastruktur Berefek Ganda

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus membangun sarana infrastruktur dengan efek…

REI Kontribusi 40% Program Sejuta Rumah

  NERACA   Jakarta - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) melalui anggotanya memberikan kontribusi 394.686 unit rumah atau 40 persen…