Perlu Aturan Lebih Tegas soal Konversi BBM

NERACA

Jakarta - Jumlah pengguna bahan bakar gas (BBG) cenderung mengalami penurunan sehingga perlu ada aturan yang lebih jelas dan tegas terkait konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas itu, demikian dikatakan pengamat energi Yoga P Suprapto dalam focus group discussion Forum Inovasi Teknologi Bahan Bakar yang digelar BPPT di Bandung, Selasa (27/11).

"Konversi BBM ke BBG masih belum optimal hasilnya. Itu ditandai adanya kecenderungan penggunanya menurun. Perlu ada ketegasan aturan agar program itu efektif dan memasyarakat," kata Yoga seperti dikutip Antara.

Salah satunya dengan melakukan konversi BBM ke BBG secara fokus bagi kendaraan-kendaraan umum yang memiliki trayek tetap sehingga bisa disesuaikan dengan keberadaan SPBG yang dalam tahap awal belum terlalu banyak.

Ia menyebutkan, penerapan konversi ke BBG saat ini sudah berada pada arah yang tepat, meski pertumbuhannya sangat lambat. Gairah penggunaan BBG bagi kendaraan bermotor masih belum signifikan, salah satunya ketersediaan SPBG yang belum memadai.

"Bila konversi itu dilakukan untuk kendaraan pribadi atau non trayek, saya kira kurang tepat. Saat ini perlu fokus ke angkutan umum yang bertrayek sehingga ketersediaan SPBG-nya terpenuhi," katanya.

Ia mencontohkan angkutan kota dan bus umum bisa dioptimalkan untuk program konversi itu karena di trayek jelas penempatan SPBG-nya.

"Contohnya bus TransJakarta atau bus AKAP. Trayeknya jelas, SPBG-nya tinggal ditaruh di ujung trayek. Jadi tak bermasalah. Lha, kalau taksi memang belum efektif karena jangkauan mereka luas sedangkan SPBG-nya masih terbatas, apalagi untuk kendaraan pribadi. Untuk kondisi saat ini belum memadai," katanya.

Meski demikian, ia berharap program konversi ke BBG terus digenjot oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota termasuk mendorong pengadaan SPBG yang memenuhi kebutuhan.

Sementara itu Kepala Divisi Energi Baru Terbarukan BPPT Erlan Rosyadi menyebutkan, kecilnya penggunaan gas sebagai bahan bakar, khususnya kendaraan bermotor menjadikan investor masih belum tertarik untuk mendirikan SPBG.

"Sejauh ini investasi masih ke SPBU, SPBG masih kurang minat karena penggunanya belum beranjak. Perlu ada aturan yang lebih tegas dan rinci agar penggunaan gas bisa lebih memasyarakat," kata Erlan.

Menurut dia, bila pengguna gas meningkat, maka minat investasi membangun SPBG juga akan meningkat pula. Konverter kit bukanlah kendala untuk memasyarakatkan penggunaan BBG. Konverter kit BBG bahkan telah mampu diproduksi di Indonesia.

"Masalah konventer kit tidak masalah sudah bisa diproduksi di dalam negeri," katanya.

Terkait kekayaan atau potensi gas di Indonesia, kata Erlan, negara ini mencapai 160 TSCF dengan rasio produksi hingga 55 tahun. Namun demikian pemanfaatannya masih sangat rendah yakni di bawah satu persen.

"Sekitar 98% masih menggunakan BBM. Potensi penggunaan gas untuk kendaraan masih terbuka, juga untuk industri dan rumah tangga. Pemanfaatan untuk kebutuhan transportasi masih sangat rendah," katanya.

Menurut Erlan, BPPT saat ini sedang melakukan uji coba sejumlah produk konverter kit yang diharapkan dapat dipergunakan untuk angkutan umum seperti bus maupun kereta api. (doko)

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perlu Lobi Amerika Terkait Ancaman Pencabutan GSP - Strategi Niaga

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, pemerintah perlu melobi pemerintah Amerika Serikat terkait potensi pencabutan fasilitas…

Izin Berusaha Lebih Mudah Melalui OSS

Oleh: Calvin Basuki Pemerintah pada Senin (9/7) telah meluncurkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau "Online Single Submission" (OSS).Aplikasi…

Pertengahan Tahun, PBB dan BPHTB Sukabumi Sudah Mencapai Rp13 Miliar lebih - Usulan Kerjasama Pembayaran Pajak Via Minimarket

Pertengahan Tahun, PBB dan BPHTB Sukabumi Sudah Mencapai Rp13 Miliar lebih Usulan Kerjasama Pembayaran Pajak Via Minimarket NERACA Sukabumi -…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Antisipasi Asumsi APBN 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar…

Lebih Efisien, Kemenlu Siapkan Diplomasi Digital

  NERACA   Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan diplomasi digital untuk memudahkan proses diplomasi baik antar negera maupun…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…