Perlu Aturan Lebih Tegas soal Konversi BBM

NERACA

Jakarta - Jumlah pengguna bahan bakar gas (BBG) cenderung mengalami penurunan sehingga perlu ada aturan yang lebih jelas dan tegas terkait konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas itu, demikian dikatakan pengamat energi Yoga P Suprapto dalam focus group discussion Forum Inovasi Teknologi Bahan Bakar yang digelar BPPT di Bandung, Selasa (27/11).

"Konversi BBM ke BBG masih belum optimal hasilnya. Itu ditandai adanya kecenderungan penggunanya menurun. Perlu ada ketegasan aturan agar program itu efektif dan memasyarakat," kata Yoga seperti dikutip Antara.

Salah satunya dengan melakukan konversi BBM ke BBG secara fokus bagi kendaraan-kendaraan umum yang memiliki trayek tetap sehingga bisa disesuaikan dengan keberadaan SPBG yang dalam tahap awal belum terlalu banyak.

Ia menyebutkan, penerapan konversi ke BBG saat ini sudah berada pada arah yang tepat, meski pertumbuhannya sangat lambat. Gairah penggunaan BBG bagi kendaraan bermotor masih belum signifikan, salah satunya ketersediaan SPBG yang belum memadai.

"Bila konversi itu dilakukan untuk kendaraan pribadi atau non trayek, saya kira kurang tepat. Saat ini perlu fokus ke angkutan umum yang bertrayek sehingga ketersediaan SPBG-nya terpenuhi," katanya.

Ia mencontohkan angkutan kota dan bus umum bisa dioptimalkan untuk program konversi itu karena di trayek jelas penempatan SPBG-nya.

"Contohnya bus TransJakarta atau bus AKAP. Trayeknya jelas, SPBG-nya tinggal ditaruh di ujung trayek. Jadi tak bermasalah. Lha, kalau taksi memang belum efektif karena jangkauan mereka luas sedangkan SPBG-nya masih terbatas, apalagi untuk kendaraan pribadi. Untuk kondisi saat ini belum memadai," katanya.

Meski demikian, ia berharap program konversi ke BBG terus digenjot oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota termasuk mendorong pengadaan SPBG yang memenuhi kebutuhan.

Sementara itu Kepala Divisi Energi Baru Terbarukan BPPT Erlan Rosyadi menyebutkan, kecilnya penggunaan gas sebagai bahan bakar, khususnya kendaraan bermotor menjadikan investor masih belum tertarik untuk mendirikan SPBG.

"Sejauh ini investasi masih ke SPBU, SPBG masih kurang minat karena penggunanya belum beranjak. Perlu ada aturan yang lebih tegas dan rinci agar penggunaan gas bisa lebih memasyarakat," kata Erlan.

Menurut dia, bila pengguna gas meningkat, maka minat investasi membangun SPBG juga akan meningkat pula. Konverter kit bukanlah kendala untuk memasyarakatkan penggunaan BBG. Konverter kit BBG bahkan telah mampu diproduksi di Indonesia.

"Masalah konventer kit tidak masalah sudah bisa diproduksi di dalam negeri," katanya.

Terkait kekayaan atau potensi gas di Indonesia, kata Erlan, negara ini mencapai 160 TSCF dengan rasio produksi hingga 55 tahun. Namun demikian pemanfaatannya masih sangat rendah yakni di bawah satu persen.

"Sekitar 98% masih menggunakan BBM. Potensi penggunaan gas untuk kendaraan masih terbuka, juga untuk industri dan rumah tangga. Pemanfaatan untuk kebutuhan transportasi masih sangat rendah," katanya.

Menurut Erlan, BPPT saat ini sedang melakukan uji coba sejumlah produk konverter kit yang diharapkan dapat dipergunakan untuk angkutan umum seperti bus maupun kereta api. (doko)

BERITA TERKAIT

BEI Tagih Penjelasan SOCI Soal Hasil PKPU

NERACA Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menanti jawaban manajemen PT Soechi Lines Tbk (SOCI) terkait putusan Pengadilan…

BEI Belum Ubah Aturan Main Saham UMA

Meningkatnya tren saham yang mask dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) atau bergerak di luar kewajaran dan bisa disebut…

Polri-BPH Migas Sepakati Pengawasan Distribusi BBM

Polri-BPH Migas Sepakati Pengawasan Distribusi BBM NERACA Jakarta - Polri meneken kesepakatan bersama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Naik Rp1,25 Triliun, Banggar Tetapkan Anggaran Subsidi Energi Rp157,79 Triliun

      NERACA   Jakarta - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun…

Operasi Pasar Beras Bulog Tak Diserap Maksimal

      NERACA   Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa beras yang digelontorkan melalui operasi…

Presiden Teken Perpres Defisit BPJS Kesehatan Ditutupi dari Cukai Rokok

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai…