Cegah Korupsi APBD DKI

Hal yang menarik di awal kepemimpinan duet Jokowi-Ahok adalah, menjalin kemitraan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemitraan antara Pemprov DKI Jakarta dan lembaga antikorupsi itu bertujuan untuk mengamankan pengelolaan keuangan terkait dengan proses APBD.

"Anggaran adalah faktor utama untuk bisa mengawal anggaran Pemprov DKI," ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada pers seusai penandatanganan MoU dengan Pemprov DKI di Jakarta, Selasa (27/11).

Ini menunjukkan komitmen kuat Gubernur dan Wagub DKI untuk membangun sebuah sistem online di semua lini terkait pendapatan daerah. Langkah ini sangat strategis sebagai bukti nyata pengelolaan manajemen pemerintahan daerah (pemda) yang bersifat transparan dan akuntabel, dan patut menjadi contoh bagi provinsi lainnya di Indonesia.

Hal yang menarik di awal kepemimpinan Jokowi- Ahok di DKI adalah gebrakan mereka mewujudkan “Jakarta Baru” seperti mereka janjikan saat kampanye pilkada beberapa waktu lalu. Tidak mudah memang mengurai benang kusut persoalan masyarakat Ibu Kota.

Birokrasi memang selama ini kerap menjadi cibiran masyarakat luas, di mana warga DKI sering tidak tahu jalan keluar yang tepat mengatasi maraknya praktik pungli hampir di setiap lini. Kini, Jokowi-Ahok memulai perjalanan panjang dan terjal, sekaligus mengambil tantangan kerasnya atmosfer kekuasaan yang sudah terbentuk sebelumnya.

Adalah sinergi gaya kepemimpinan dua sosok baru di puncak birokrasi DKI itu yang sekarang dapat menghidupkan asa perubahan. Jokowi menitikberatkan pada sisi kesantunan, politik harmoni, mengembangkan komunikasi interaksional, dan menjadi simbolisasi dari pemimpin tipikal low profile alias merakyat.

Rekan kerjanya, Basuki T. Purnama (Ahok), melengkapinya dengan gaya kepemimpinan “bad cop” siap mengatasi kalangan birokrat di Balai Kota yang sudah lama terkooptasi menjadi mesin birokrasi elitis dan kerap untouchable dari warga DKI sendiri. Jokowi fokus membangun komunikasi melalui pendekatan humanistik dengan publik eksternal seperti bertemu warga kumuh di bantaran kali, penghuni rusun, pasar-pasar,terminal, juga para gubernur dari pemda sekitar dan kalangan BUMN.

Gaya Ahok memang berbeda dengan Jokowi. Dia siap berjibaku mengeluarkan jurus verbal agresif, pendekatan komunikasi transaksional, bahkan tidak gentar menghadapi birokrat internal seperti jajaran dinas di lingkungan Pemprov DKI. Ibarat permainan bola, Jokowi menjadi striker yang setiap saat harus bermanuver kreatif tetapi cantik, sementara Ahok seperti pemain belakang dengan gaya bertahan yang tidak mudah dijebol oleh koalisi “birokrat-pengusaha hitam”.

Salah satu kompleksitas persoalan penting adalah soal anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD). Selama ini pengawasan APBD hanya mengandalkan atas laporan tertulis formal baik dari satuan pengawas internal maupun BPK. Artinya, kepemimpinan sebelumnya tidak pernah melakukan uji forensik terhadap rencana dan penggunaan anggaran di lapangan, sehingga laporan akhir tertulis yang bersifat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” merupakan hasil evaluasi di atas kertas belaka.

Apabila kalangan elit di Pemprov DKI mempunyai komitmen tinggi pada good governance dan clean government, maka kerja sama dengan KPK merupakan langkah teknis yang perlu didukung semua stakeholders yang bermuara pada output yang sama, yaitu manfaat positif birokrasi untuk semua warga Jakarta khususnya di bidang pelayanan publik, dan keterbukaan keuangan daerah.

BERITA TERKAIT

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar - Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun NERACA Jakarta - Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tren penindakan korupsi…

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Kejaksaan Agung membantu…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Teror Pinjaman Online

Belakangan ini masyarakat resah di tengah maraknya tawaran pinjaman berbasis teknologi (online) akibat teror yang dilakukan pihak perusahaan Fintech. Teror…

Produktivitas PNS Saat Ini?

Banyak kalangan sering mempertanyakan mengapa  mayoritas PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Indonesia sering bekerja tidak produktif? Stigma malas senantiasa menempel…

Waspadai Ekspansi Bisnis Alipay

Masuknya alat transaksi non-tunai (e-money) Alipay dan WeChat ke Indonesia sepintas terlihat seperti gejala praktik bisnis biasa-biasa saja di tengah…