Hal yang menarik di awal kepemimpinan duet Jokowi-Ahok  adalah, menjalin kemitraan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemitraan antara Pemprov DKI Jakarta dan lembaga antikorupsi itu  bertujuan untuk mengamankan pengelolaan keuangan terkait dengan proses APBD.

"Anggaran adalah faktor utama untuk bisa mengawal anggaran Pemprov DKI," ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada pers seusai penandatanganan MoU dengan Pemprov DKI di Jakarta, Selasa (27/11).

Ini menunjukkan komitmen kuat Gubernur dan Wagub DKI untuk membangun sebuah sistem online di semua lini terkait pendapatan daerah.  Langkah ini sangat strategis sebagai bukti nyata pengelolaan manajemen pemerintahan daerah (pemda) yang bersifat transparan dan akuntabel, dan patut menjadi contoh bagi provinsi lainnya di Indonesia.

Hal yang menarik di awal kepemimpinan Jokowi- Ahok di DKI adalah gebrakan mereka mewujudkan “Jakarta Baru” seperti mereka janjikan saat kampanye pilkada beberapa waktu lalu. Tidak mudah memang mengurai benang kusut persoalan masyarakat Ibu Kota.

Birokrasi  memang selama ini kerap menjadi  cibiran masyarakat luas, di mana warga DKI  sering  tidak tahu jalan keluar yang tepat mengatasi  maraknya praktik pungli hampir di setiap lini. Kini,  Jokowi-Ahok  memulai perjalanan panjang dan terjal, sekaligus mengambil tantangan kerasnya atmosfer kekuasaan yang sudah terbentuk sebelumnya.

Adalah sinergi gaya kepemimpinan dua sosok baru di puncak birokrasi DKI itu yang sekarang dapat menghidupkan asa perubahan. Jokowi menitikberatkan  pada sisi kesantunan, politik harmoni, mengembangkan komunikasi interaksional, dan menjadi simbolisasi dari pemimpin tipikal low profile alias merakyat.

Rekan kerjanya,  Basuki T. Purnama (Ahok),  melengkapinya dengan gaya kepemimpinan  “bad cop” siap mengatasi kalangan birokrat di Balai Kota yang sudah lama terkooptasi menjadi mesin birokrasi elitis dan kerap untouchable dari warga DKI sendiri. Jokowi fokus membangun komunikasi melalui pendekatan humanistik dengan publik eksternal seperti bertemu warga kumuh di bantaran kali, penghuni rusun, pasar-pasar,terminal, juga para gubernur  dari  pemda sekitar dan kalangan BUMN.

Gaya Ahok memang berbeda dengan Jokowi.  Dia siap berjibaku mengeluarkan jurus verbal agresif, pendekatan komunikasi transaksional, bahkan tidak gentar menghadapi  birokrat  internal seperti jajaran dinas di lingkungan Pemprov DKI. Ibarat permainan bola, Jokowi menjadi striker yang setiap saat harus bermanuver kreatif tetapi cantik, sementara  Ahok seperti pemain belakang dengan gaya bertahan yang tidak mudah dijebol  oleh koalisi “birokrat-pengusaha hitam”.  

Salah satu kompleksitas persoalan penting adalah soal anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD). Selama ini pengawasan APBD  hanya mengandalkan atas laporan tertulis formal baik dari satuan pengawas internal maupun BPK.  Artinya, kepemimpinan sebelumnya tidak pernah melakukan uji forensik terhadap rencana dan penggunaan anggaran di lapangan, sehingga laporan akhir tertulis yang bersifat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” merupakan hasil evaluasi di atas kertas belaka.   

Apabila kalangan elit di Pemprov DKI mempunyai komitmen tinggi pada good governance dan clean government, maka kerja sama dengan KPK merupakan langkah  teknis yang perlu didukung semua stakeholders yang  bermuara pada output yang sama, yaitu manfaat positif  birokrasi untuk semua warga Jakarta khususnya di bidang pelayanan publik, dan keterbukaan keuangan daerah.