Lisensi Berjenjang Diterapkan, Indonesia Dibagi 6 Zona

NERACA

Jakarta - Dalam aturan lisensi berjenjang atau multiple license, di mana Peraturan Bank Indonesia (PBI) segera dikeluarkan Bank Indonesia (BI) dua minggu ke depan, serta akan efektif dilaksanakan mulai 1 Januari 2013, di setiap daerah di Indonesia dibagi atas enam zona berdasarkan koefisien tertentu.

“Kalau PDB di satu daerah (provinsi) naik, maka zonanya juga bisa naik. Selain PDB, zona suatu daerah bisa naik ditentukan oleh jumlah kredit yang disalurkan perbankan di sana, jumlah penduduknya, dan deposito (dana pihak ketiga/DPK),” tutur Difi Ahmad Johansyah, Kepala Biro Humas BI, ketika ditemui di Jakarta, Selasa (27/11).

Difi menjelaskan, pembagian zona dan besaran koefisien akan ditetapkan secara berkala sesuai perkembangan ekonomi daerah dan cakupan akses layanan perbankan kepada masyarakat.

“Perhitungan (dengan koefisien) ini akan berubah setiap tahun disesuaikan dengan PDB (provinsi) yang juga selalu berubah. Jadi minimal setahun sekali zona bisa berubah, tergantung situasinya. Yang bagus adalah mengikuti perkembangan daerah masing-masing, juga program MP3EI,” paparnya.

Setiap zona diisi oleh provinsi-provinsi yang memenuhi koefisien tersebut, antara lain, dilihat dari kepadatan kantor cabang perbankan yang ada sana. Misalnya di zona enam adalah provinsi-provinsi yang perkembangan perbankannya tidak maju atau dalam arti tidak mempunyai banyak kantor cabang bank di sana.

“Pembukaan jaringan kantor di zona padat wajib diikuti dengan pembukaan di zona yang tidak padat berdasarkan rasio tertentu. Perbandingannya adalah 1:3. Yakni setiap pembukaan tiga kantor di zona satu dan dua, diwajibkan membuka satu kantor di zona 5 dan 6. Di zona tiga dan empat tidak termasuk,” kata Difi.

Dia juga mengungkapkan, zona padat malahan rasio kredit macet (nonperforming loan/NPL) rendah jika dibandingkan dengan zona tidak padat.

“Itu karena bank bersaing secara baik-baik untuk mendapatkan borrower yang benar, dibandingkan zona tidak padat. Dengan kompetisi tersebut berarti berarti bank bisa efisien dan tidak menaikkan suku bunga kredit,” jelasnya.

Menurut Difi, aturan lisensi berjenjang akan lebih diutamakan untuk pembukaan kantor cabang bank baru. “Bagi yang sudah membuka kantor cabang dari lama sudah dikasih tahu kepada pengawas (nantinya adalah OJK), yaitu kantor lama bisa dibiarkan saja, dan kalau mau buka (kantor cabang) lagi harus dilihat dari penyaluran kredit UMKM-nya berapa,” ucap dia.

Sedangkan jika suatu bank akan relokasi ke tempat baru tidak boleh ke zona yang lebih tinggi, karena di zona tresebut, modal inti yang dibutuhkan juga lebih besar. Terkait insentif, apa yang akan didapatkan bank jika dia mau membuka kantor cabangnya di zona tidak padat (lima dan enam), Difi menerangkan, dia akan mendapatkan pasar baru yang lebih luas untuk menambah portofolio kreditnya di sana.

“Ini juga mendorong bank-bank agar lebih sehat dalam mengatur cabang-cabangnya karena yang di daerah kebanyakan hanya menghimpun dana,” tambah Difi.

Sementara soal sanksi bagi bank yang tidak melaksanakan aturan lisensi berjenjang akan ada gradasi sanksinya. Yakni, dilihat sampai sejauh mana bank tersebut tidak bisa memenuhi aturan itu. Kemudian ada teguran tertulis hingga pemanggilan.

Sebagai informasi, zona pertama dengan koefisien lima, terdiri dari DKI Jakarta dan luar negeri. Zona kedua dengan koefisien empat terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Zona ketiga dengan koefisien tiga terdiri dari Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara. Zona keempat dengan koefisien dua terdiri dari Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Kemudian, zona kelima dengan koefisien satu terdiri dari Nangroe Aceh Darussalam, Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Zona keenam dengan koefisien 0,5 terdiri dari NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. [ria]

BERITA TERKAIT

Tantangan Indonesia dalam Dinamika Narkotika Global

Oleh Malvino Edward Yusticia Kanit 4 Narkoba Subdit 3, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Alumni Master of Strategic Studies, Victoria…

Indonesia Perlu Pertajam Strategi Diplomasi Ekonomi

  NERACA Jakarta - Kepala Departemen Ekonomi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, meyakini strategi…

Kemenkop Terus Tingkatkan Kualitas Data Koperasi di Indonesia

Kemenkop Terus Tingkatkan Kualitas Data Koperasi di Indonesia NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengungkapkan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pemerintah Serap Rp22 Triliun dari Lelang SUN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp22,05 triliun dari lelang tujuh seri surat utang negara (SUN)…

IMF Desak Negara-negara Hindari Kebijakan Perdagangan Terdistorsi

    NERACA   Jakarta - Ketegangan perdagangan sejauh ini tidak secara signifikan mempengaruhi ketidakseimbangan neraca berjalan global, tetapi membebani…

BI Yakin Arus Modal Asing Tetap Deras - Suku Bunga Acuan Turun

      NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini aliran modal asing akan tetap masuk…