NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap, penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) sampai dengan akhir 2012 bisa di atas 90% meski diakuinya masih ada sejumlah K/L yang terhitung lambat.

"Saya belum bisa menyampaikan hasil forecast terakhir sampai akhir tahun 2012, tetapi kita tetap harapkan di atas 90%," katanya saat ditanya tentang prediksinya mengenai persentase anggaran yang bisa diserap K/L di Jakarta, Selasa (27/11).

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat pada 7 November 2012 sebesar Rp703 triliun atau berada di posisi 65,7% terhadap APBN-Perubahan 2012.

Selanjutnya, belanja modal masih mencapai 46% atau sekitar Rp77,9 triliun dari pagu Rp168,7 triliun, relatif lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang mencapai 40,7% atau Rp57 triliun.

Dia mengakui, masih ada beberapa kementerian/lembaga (K/L) yang masih lambat dalam menyerap anggaran hingga mendekati akhir tahun. "Saya sebetulnya melihat ada beberapa kementerian yang belum berhasil melakukan kemajuan berarti dalam pencairan anggaran," katanya usai menghadiri acara International Seminar on The Challenges to Collect Property Taxes.

Dia tidak mengungkapkan K/L mana yang mengalami hambatan dalam mempercepat realisasi belanja, namun menjanjikan akan terus membantu mereka agar tidak lagi terlambat dalam menyerap anggaran. Upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mendorong realisasi tersebut adalah dengan menyiapkan dokumen pendukung terkait agar proses penyerapan anggaran sesuai taat asas dan ketentuan yang berlaku.

"Dari sisi Kemenkeu, kita hanya bisa menyetujui pencairan anggaran apabila dokumen-dokumen pendukung proyek itu lengkap," ujarnya. Agus mengakui keterlambatan tersebut dapat memengaruhi realisasi penyerapan belanja pemerintah pusat secara keseluruhan yang pada APBN-Perubahan 2012 ditetapkan sebesar Rp1.069,5 triliun.

Segera Siapkan Proposal

Wakil Menteri Keuangan Anny Rahmawati selalu mengingatkan agar K/L segera menyiapkan proposal untuk program kerja, khususnya terkait infrastruktur dapat diselesaikan akhir tahun 2012. Bahkan akan lebih baik, jika lelang pun dilaksanakan sebelum memasuki tahun 2013.

"Ini program khususnya infrastruktur, jadi biar diterima dulu oleh Kementerian Keuangan. Jadi, seberapa siap K/L bisa menyiapkan program untuk lelang di tahun ini," ujarnya.  Sebab, menurut Anny, hal ini dapat meminimalkan sejumlah masalah yang dimungkinkan terjadi. Misalnya, persoalan pembebasan lahan.

Dia meminta setiap K/L untuk mengawasi pelaksanaan teknis proyek menjelang akhir tahun dalam upaya mempercepat penyerapan belanja modal. "Penumpukan itu bukan hanya masalah disbursement (lambat pada triwulan IV), tapi yang harus kita perhatikan teknis dilapangannya sudah sejauh mana," katanya.

Menurut Anny, penumpukan realisasi belanja modal yang masih sering terjadi pada triwulan IV terjadi karena eksekusi proyek pada tataran teknis K/L yang belum berjalan secara maksimal. "Untuk itu, saat ini semua K/L sedang diminta untuk mendata kembali proses-proses pelaksanaan belanja infrastruktur atau belanja modal di K/L masing-masing itu sampai mana," ujarnya.