Anggaran BBM Bersubsidi Terancam Bengkak Rp.6 T

NERACA

Jakarta – Anggaran untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terancam membengkak sekitar Rp6 triliun jika kuota subsidi harus ditambah, demikian dikatakan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Meski demikian, kata dia, jika itu harus terjadi, tidak akan menjadi masalah karena fiskal Indonesia masih sehat.

“Tidak apa-apa, jadi kalau memang perlu ada peningkatan (kuota BBM). Tapi saya tidak mengharapkan hal itu (penambahan kuota) terjadi. Secara umum fiskal kita dalam keadaan baik," ujarnya usai menghadiri acara the International Seminar on the Challenges to Collect Property Taxes di Jakarta, Selasa (27/11).

Agus mengatakan, pihaknya memang perlu memperhatikan penerimaan negara karena ada yang harus diperhatikan di sana. Namun, dia meyakinkan kalau fiskal Indonesia secara umum sedang dalam keadaan sehat. Agus tidak bisa menyampaikan besaran tambahan kuota BBM subsidi. Akan tetapi, pihaknya akan mengupayakan kuota BBM sebesar 43,5 kilo liter (kl). "Saya tidak mau sampaikan karena yang saya inginkan itu adalah kita upaya di 43,5 juta kl," ujarnya.

Dia meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero). Tujuan kordinasi itu demi menjaga agar kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap berada di posisi 43,5 juta kl.

Menurut Agus, ini tak lepas dari situasi yang belum ditata dengan baik sehingga BBM subsidi dinikmati oleh masyarakat yang seharusnya tidak menikmati itu. "Harus ditata, di beberapa daerah mungkin bisa dilakukan," terangnya.

Kendati demikian, tambah Agus, Pertamina masih memungkinkan untuk menambah kuota BBM subsidi. Ini terbukti dari fakta bahwa pemerintah telah mencadangkan dana untuk BBM bersubsidi. Agus menyebut anggaran tersebut akan diambil dari penerimaan negara dan deficit financing.

"Itu kan ada dana yang sekarang ada di kas Negara. Jumlahnya besar dan bisa dipakai untuk membiayai kebutuhan, termasuk kalau ada keperluan membayar subsidi BBM atau subsidi listrik," jelasnya.

Jangan Sampai Rush

Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta kepada masyarakat untuk membeli BBM secara wajar sehingga tidak menimbulkan 'rush' yang pada akhirnya dapat memicu konflik sosial.

"Tidak boleh ada kelangkaan yang menimbulkan keresahan tapi juga jangan ada 'rush'. Masyarakat tidak perlu khawatir. Tadinya beli 10 liter, ya biasa-biasa saja tidak usah membeli 100 liter itu yang menimbulkan 'rush'. Ekonomi kita baik dan kita jaga," kata Hatta di Kompleks Istana Presiden seperti dilansir Antara.

Dia mengatakan, kuota BBM bersubsidi sudah ditetapkan dan hendaknya dapat dipatuhi karena telah diatur dalam undang-undang.

"Kita sudah menetapkan satu kuota, tapi kita sendiri tidak bisa patuh pada kuota itu. Berarti ada yang tidak benar dan ini yang kita jaga. Besok saya akan rapat koordinasi dan mari kita bagaimana cara terbaik jangan sampai terjadi kasus di Kutai Barat terjadi dimana-mana," kata Hatta.

Hatta mengatakan bagi daerah yang telah siap melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, sebaiknya dilakukan sehingga dapat menjaga kuota yang telah ditetapkan.

"Bagi daerah yang siap lakukanlah. Misal, daerah Pondok Indah, Menteng. Tidak ada premium tidak ribut mereka. Kalau daerah Kutai itu seperti premium habis, mereka tidak kuat membeli pertamax menimbulkan persoalan yang penting memilahnya," katanya

Batal Tanpa BBM

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, pemerintah tidak akan merealisasikan wacana satu hari tanpa menggunakan BBM bersubsidi demi penghematan. Ini karena besaran angka penghematan tak signifikan, ditambah lagi adanya potensi gejolak di tengah masyarakat.

Menurut Jero, wacana tersebut muncul menyusul kuota BBM bersubsidi 2012 yang 44 juta kl hampir habis. Dikatakannya, jika tidak ada penghematan, kuota tersebut tidak akan cukup sampai akhir 2012. “Solusinya adalah penghematan oleh kalangan menengah ke atas,” kata dia.

Penambahan Stok

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyatakan stok BBM bersubsidi perlu ditambah sebanyak 1,2 juta kl untuk memenuhi kebutuhan masayarakat Indonesia hingga akhir tahun.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menjelaskan, jatah atau kuota solar subsidi untuk DKI Jakarta akan habis pada 30 November 2012. Sementara untuk bensin premium subsidi akan habis pada 19 Desember 2012. Pertamina akan meminta izin DPR menambah kuota BBM subsidi sebesar 1,227 juta kl dengan rincian 427.000 kl premium dan 800.000 kl solar.

BERITA TERKAIT

Disperindag Lebak Bolehkan UMKM Gunakan Elpiji Bersubsidi

Disperindag Lebak Bolehkan UMKM Gunakan Elpiji Bersubsidi NERACA Lebak - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, Banten, memperbolehkan pelaku…

Puluhan Koperasi di Sukabumi Terancam Dibubarkan

Puluhan Koperasi di Sukabumi Terancam Dibubarkan NERACA Sukabumi - Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi, Jawa Barat, mengancam…

Anggaran Pemberdayaan KUKM Naik Jadi Rp1,291 T

Anggaran Pemberdayaan KUKM Naik Jadi Rp1,291 T NERACA Jakarta - Anggaran pemberdayaan koperasi dan UKM yang diusulkan Kementerian Koperasi dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Defisit APBN Semester I Turun jadi 0,75%

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit anggaran pada semester I-2018 tercatat sebesar Rp110,6…

Modal Asing Keluar, Utang Indonesia Melambat

    NERACA   Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Mei 2018 seiring arus dana…

Pengaduan THR ke Pemerintah Turun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai memproses pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja…