Semburan Lumpur Lapindo Diprediksi Menurun

 Jakarta--Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengakui ada penurunan aktivitas semburan lumpur Lapindo yang signifikan. Berdasarkan kajian tim geologis, penurunan itu hingga mencapai 90 % dibandingkan periode 2007-2008. "Semburan saat ini memang sudah turun jauh, sekitar 10 ribu-15 ribu meter kubik per hari," kata Deputi Operasional BPLS Ir Moch Sofyan Hadi DP kepada wartawan di Jakarta,8/5.

 Menurut Sofyan, pada periode 2007-2008, semburan Lumpur Lapindo saat itu mencapai 150 ribu meter kubik per hari. Bisa dikatakan sebagai semburan tertinggi. Namun sayang, kata Sofyan, hingga kini BPLS belum bisa memastikan semburan lumpur tersebut akan berhenti total. “Ya, karena itu harus ada penelitian lapangan yang terukur,”tambahnya.  

 Lebih jauh kata Sofyan, BPLS membutuhkan sejumlah laporan terukur dan ilmiah sebelum mengambil tindakan terkait turunnya aktivitas lumpur misalnya saja menutup semburan maupun mengurangi ketinggian tanggul. "Ibaratnya seperti pengeboran eksplorasi minyak, setelah itu tidak kemudian langsung diambil, namun harus ada estimasi layak produksi atau tidak," jelasnya.

 Sofian menambahkan BPLS baru dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan apabila semburan lumpur itu yakin sudah dapat dikendalikan (manageable) serta tidak akan memberikan ancaman serius ke depannya. “BPLS butuh gambaran lebih lengkap lagi untuk sampai pada kesimpulan semburan lumpur sudah benar-benar menuju tidur sama sekali termasuk uji seismic,” terangnya.

 Sebelumnya, Ketua Institus Hijau Indonesia, Chalid Muhammad  mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) terungkap alokasi penggunaan dana rakyat untuk penanganan dampak Lapindo mencapai  Rp 7,12 T dan ini lebih besar dari kasu Bank Century Rp6,7 T.  “Jadi penggunaan dana publik untuk penanggulangan dampak Lapindo sama pentingnya dengan Century untuk dibuka ke publik. Rencana pembangunan jangka menengah thn 2010 s/d 2014 sebesar 7,12 T,”  katanya.

 Chalid mempertanyakan bagaimana mungkin uang pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Tetapi malah digunakan untuk kepentingan  keteledoran korporasi, alias swasta sehingga terjadi ketidakadilan public, terutama  pengawasan penggunaa dana itu. “Tahun 2007-2009  telah digunakan uang rakyat sebanyak Rp1,33 T yang berasal dari APBN,” tambahnya.

 Menurut Chalid, berdasarkan data, baik pengawasan maupun penggunaan uang dariAPBN itu sangat membingungkan. “Selain dasar penggunaan dana APBN itu tidak jelas. Juga ditambah, hal Lapindo itu bukan bencana nasional. Sehingga penggunaan dan pengawasannya. Makanya harus diaudit,,”  katanya.

 Mantan Direktur Eksekutif Walhi ini pun yakin Partai Golkar melindungi kasus Lapindo karena hingga kini belum ada keberpihakan, terutama memberikan ganti rugi kepada seluruh korban tanpa pandang bulu. “Dalam fakta ini sangat sulit untuk mengatakan Suara Golkar adalah Suara Rakyat. Karena itu Bakrie harus menutup semburuan lumpur dan membayar seluruh kerugian rakyat,” tegasnya. **cahyo