NERACA

Jakarta – Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sekian banyak program pembatasan diluncurkan, mulai dari program konversi BBM ke gas, larangan penggunaan BBM untuk mobil dinas, hingga gagalnya kebijakan sehari tanpa premium yang sedianya dilaksanakan pada 2 Desember mendatang, namun hampir semuanya tak sesuai harapan. Bahkan, kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan sebesar 44,04 juta sepanjang 2012 dipastikan akan bobol.

Menurut Pengamat Ekonomi EC Think, Telisa Aulia Felianty, bobolnya kuota BBM bersubsidi seperti menggenapi inkonsistensi kebijakan pembatasan BBM. Pemerintah, menurut Telisa, tidak konsisten dalam menjalankan aturan yang mereka buat, sehingga terkesan peraturan yang diambil itu hanya maju-mundur saja. Padahal, kalau pemerintah konsisten dirinya yakin persoalan BBM bukanlah hal mustahil untuk dipecahkan.

Menurut Telisa, setiap kebijakan yang diambil itu memang mengharuskan ada cost yang dikeluarkan. Untuk itu, segala upaya yang dilakukan pemerintah soal pembatasan BBM bukanlah stupid cost. Karena dari segala upaya yang dilakukan tersebut ditujukan untuk memberikan benefit. Memang, diakui Telisa, pembatasan BBM memang cukup sulit, karena kental unsur politik, apalagi pemerintah terkesan menjaga image untuk pemilu 2014 nanti. "Soal BBM memang cukup rumit, karena ada unsur politiknya di situ," ujarnya kepada Neraca, Senin (26/11).

Senada dengan Telisa, pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria mengatakan, mentahnya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membatasi BBM bersubsidi disebabkan tidak adanya undang-undang yang mendasari kebijakan tersebut. “Setiap kebijakan baru tentunya mendapatkan perlawanan dari kalangan publik, tapi karena tidak adanya undang-undang mengenai hal itu sehingga secara tidak langsung justru menyebabkan hancurnya lembaga tersebut,” jelasnya.

Selain tidak adanya undang-undang, kata Sofyano, kebijakan pemerintah seringkali diiringi dengan ketidakharmonisan hubungan dalam tubuh pemerintahan sendiri. Dalam penentuan kuota BBM misalnya, semula ditentukan kementerian sekitar 57 juta kl menjadi sekitar 42 kl yang kemudian banyak dipertentangkan dan melewati diskusi yang alot dalam kementerian keuangan hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu, lanjut dia, terjadi karena kajian yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan tersebut kurang komprehensif.

Sementara pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengaku setuju jika harga BBM dinaikkan, karena tidak mudah dan penuh tantangan dalam melakukan pembatasan BBM. "Termasuk juga melakukan kebijakan-kebijakan lainnya. Menaikkan harga BBM sebenarnya adalah satu-satunya cara," ujarnya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha, punya pendapat yang berbeda. Dia menyatakan bahwa seluruha program yang dicanangkan dalam rangka pembatasan BBM bersubsidi tidak gagal tetapi mundur pelaksanaannya. “Progam pemerintah kan diawasi DPR. Kalau mundur subsidi pun akan membengkak, termasuk menambah pasokan BBM pun bisa kurang kalau tidak ada pengawasan yang ketat,” tukasnya.

Terkait pembatalan kebijakan hari bebas premium yang rencananya dilaksanakan pada 2 Desember mendatang, Satya menyatakan hal tersebut terjadi akibat kurangnya sosialisasi. “Mundur hanya masalah sosialisasi saja, kita ingin agar sosialisasi di kemudian hari dapat diterima masyarakat secara umum karena BBM adalah bahan bakar yang mahal sehingga kita ingin agar alokasi lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Terhadap pelaksanaan pembatasan BBM yang dinilai tidak memenuhi terget, dia menilai hal itu bukan disebabkan karena inkompetensi pemerintah, akan tetapi faktor makro yang membuat pelaksanaan menjadi molor. “Faktor molornya target program, banyak faktor salah satunya adalah alokasi gas domestik yang masih belum ada kepastian, lalu juga penyelundupan sehingga kita harus meningkatkan pengawasan dengan berbagi cara,” terangnya. ahmad/ria/dias/lia/munib