Menkeu: Pengendalian BBM Bersubsidi agar Tetap Dilakukan

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menginginkan pengendalian konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus dilakukan agar kuota yang telah ditetapkan tidak terus bertambah dan beban fiskal makin meningkat.

"Saya sendiri masih ingin bisa kita kendalikan. Saya juga mendapatkan laporan penyelundupan minyak jenis nafta ke luar. Ini harus kita awasi terus," katanya di Jakarta, Senin (26/11), seperti dilansir Antara.

Menkeu juga meminta pengawasan penggunaan BBM bersubsidi di daerah juga makin ditingkatkan karena masih banyak industri pertambangan dan perkebunan yang menggunakan BBM bersubsidi.

"Saya lihat pengendalian di pertambangan dan perkebunan agar tidak memakai BBM subsidi dilakukan, namun banyak jatah di daerah terpakai pertambangan dan sektor-sektor yang seharusnya tidak menikmati," ujarnya.

Namun, ia mengakui pengendalian BBM bersubsidi di daerah menimbulkan keresahan sosial dan perlu respon cepat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk merespons hal tersebut.

Menurut Menkeu, apabila diperlukan pemerintah akan segera melakukan rapat koordinasi untuk mengantisipasi kelangkaan BBM bersubsidi serta kemungkinan kelebihan kuota yang terjadi hingga akhir tahun.

"Saya masih tunggu koordinasi di Kementerian ESDM sendiri. Kalau melebihi kuota, Kementerian ESDM akan undang rakor," tukasnya.

Langkah Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan rencana PT Pertamina untuk menghentikan sementara pengendalian penjatahan BBM bersubsidi di beberapa wilayah Indonesia merupakan situasi darurat untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

"Dalam situasi darurat dan untuk mengatasi langkah darurat, saya kira bisa dibenarkan," katanya.

Menurut Hatta, pemerintah belum memikirkan risiko fiskal yang terjadi apabila kebijakan pengendalian BBM bersubsidi tersebut dicabut, karena dampak sosial akibat kelangkaan BBM itu lebih penting.

"Nanti dievaluasi untuk mengatasi gejolak karena masalah sosial jauh lebih penting untuk diatasi, agar jangan sampai terjadi konflik," tuturnya.

PT Pertamina mengambil langkah untuk menghentikan penjatahan BBM bersubsidi karena pengendalian tersebut menyebabkan antrean panjang dan berpotensi terjadi konflik horizontal seperti di Kabupaten Kutai Barat.

Selama sepekan terakhir, ketika dilakukan pengendalian BBM bersubsidi terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah antara lain Batam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan Jambi.

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua MPR RI - Bangsa Indonesia Agar Komit Jaga Pancasila-NKRI

Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR RI Bangsa Indonesia Agar Komit Jaga Pancasila-NKRI Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah…

KPK: Pembangunan Meikarta Dilakukan Sebelum Perizinan Selesai

KPK: Pembangunan Meikarta Dilakukan Sebelum Perizinan Selesai   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri soal pembangunan proyek Meikarta di…

Sebelum ERP Diterapkan, Ganjil Genap Tetap Berlaku

      NERACA   Jakarta - Kepala Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihantono menyatakan kebijakan ganjil-genap akan terus belaku…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Founder KahmiPreneur Raih Sertifikasi Internasional

  NERACA Jakarta - Pemerintah saat ini tengah gencar mencanangkan kebijakan industri nasional sebagai negara industri maju baru dan menargetkan…

PII Dorong Insinyur Bersertifikat

    NERACA   Jakarta – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendorong para insinyur Indonesia untuk tersertifikasi. Ketua Umum PII Hermanto…

Utang Luar Negeri Naik Jadi Rp5253 Triliun

    NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III 2018 naik 4,2 persen (tahun…