Alasan Efisiensi, Asbisindo-Perbarindo Keluhkan Besaran Iuran

NERACA

Jakarta - Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengaku belum melakukan konsolidasi untuk melakukan penghitungan terkait rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan iuran berkisar 0,03%-0,06% dari total aset masing-masing perbankan. Ketua Asbisindo, Yuslam Fauzi menginginkan kalau OJK yang membiayai, sehingga perbankan tidak harus membayar iuran lebih mahal.

Semua industri suaranya sama,” tegas Yuslam di Jakarta, pekan lalu. Dia bersama Asbisindo berharap OJK bisa memberikan insentif pengurangan pungutan bagi bank yang memiliki tingkat kesehatan yang baik. “Kita juga mau ada insentif buat bank-bank yang sehat. Jadi semuanya berlomba memperbaiki kesehatan bank. Nah, bank yang sehat bisa dikenakan iuran yang lebih kecil,” katanya.

Sementara Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) mengungkapkan, selain besaran pungutan bisa lebih diringankan, pihaknya berharap OJK benar-benar bisa mengemban fungsi dan tugasnya dengan baik dan maksimal. “Kita berharap kalau pungutan itu bisa lebih ringan, kenapa harus lebih besar. Itu saja. Agar lebih efisien”, kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perbarindo, Joko Suyanto di Jakarta.

Menurut dia, besarnya angka pungutan OJK kepada pelaku industri keuangan, maka dikhawatirkan akan berdampak kepada terbebaninya nasabah suatu lembaga jasa keuangan. Tentu hal itu berdampak kepada efisiensi suatu bank di Indonesia. “Itu konsekuensi. Beban industri pasti berpengaruh dengan adanya pungutan itu. Nanti takutnya masyarakat yang terbebani. Karena komponen bisnis itu ada yang seperti itu,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia dan Perbarindo berharap, dengan lebih diringankannya pungutan, dapat tercipta suatu pengawasan terintegrasi yang adil dan concern terhadap perkembangan industri jasa keuangan. “Artinya, kalau ada pungutan ini, maka recycle pungutan ini kepada pengawasan dan pengaturan. Kalau itu dilakukan baik, maka hasilnya akan baik terus,” cetus dia.

Seperti diketahui, OJK melakukan sosialisasi kepada industri keuangan, berkenaan dengan pengenaan pungutan untuk membiayai operasional lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan pengawasan industri keuangan secara menyeluruh. Besaran pungutan yang dimaksud OJK, yakni biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian untuk satu tahun.

Untuk Bank Umum, Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja, Lembaha Pembiayaan yaitu Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta Lembaga Jasa Keuangan lainnya yaitu Pegadaian, Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Perushaan Pembiayaan Sekunder Perumahaan, akan dikenakan besaran dari 2013-2015 sebesar 0,03%-0,06% dari aset yang dimiliki, setelah diaudit.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Darmansyah Hadad, hal iitu merupakan upaya dalam melaksanakan amanat UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK. “Kami juga telah melakukan analisis dampak pungutan terhadap pendapatan, laba, beban operasional, serta tingkat pengembalian kepada investor. Diproyeksikan, pembiayaan OJK akan mandiri pada tahun 2017 mendatang,” kata dia.

Sebelumnya, PT Bank Mandiri Tbk memprotes kebijakan OJK yang menetapkan besaran iuran sekitar 0,03%-0,06% dari aset, karena dianggap terlalu besar. Pasalnya menurut mereka, BI memiliki anggaran untuk mengawasi perbankan. Dan seharusnya, anggaran yang telah ada tersebut dikumpulkan dan dipindahkan ke OJK. [ardi]

BERITA TERKAIT

Honorer K2 Asal Kabupaten Sukabumi Keluhkan Persyaratan CPNS

Honorer K2 Asal Kabupaten Sukabumi Keluhkan Persyaratan CPNS NERACA Sukabumi – Honorer Kategori 2 (K2) asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat,…

Cukup Alasan Syafruddin Temenggung Diputus Bebas

Cukup Alasan Syafruddin Temenggung Diputus Bebas NERACA Jakarta - Esensi peradilan bukan sekadar untuk menghukum atau membebaskan orang melainkan untuk…

Syafruddin Temenggung Tidak Melanggar Hukum, Ini Alasan Yuridisnya

Syafruddin Temenggung Tidak Melanggar Hukum, Ini Alasan Yuridisnya NERACA Jakarta - Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arysad…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

BRI Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Lion Air

      NERACA   Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) memfasilitasi pengelolaan keuangan Lion Air Group…

Kesadaran Masyarakat dalam Perencanaan Dana Pensiun Masih Rendah

  NERACA   Surabaya - Manulife Indonesia menyebutkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam perencanaan dana pensiun masih rendah, karena dari total…