Pola Integrasi Dinilai Pas untuk OJK

NERACA

Bogor - Lahirnya Undang-undang (UU) No.21/2011 otomatis melegalkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan seluruh industri keuangan Indonesia. Dengan begitu, tahun depan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sepenuhnya melebur ke OJK, menyusul setahun berikutnya Bank Indonesia (BI) dengan fungsi kepengawasannya.

Praktis, OJK akan bekerja penuh dan efektif sekitar 13 bulan lagi. Di waktu yang singkat ini, OJK dengan tim transisinya, gencar melakukan sosialisasi dan edukasi. Salah satunya menjelaskan praktik-praktik pengawasan lembaga keuangan, baik yang akan dilakukan OJK maupun negara lain.

Menurut Triyono, anggota Tim Transisi OJK, lembaganya akan menjadi pengawas lembaga keuangan yang menerapkan pola terintegrasi. Des, apa yang dimaksud pola terintegrasi itu sendiri? Kata Triyono, dalam pola terintegrasi, lembaga pengawas yang dibentuk (OJK) akan mengawasi, baik prudential maupun market conduct.

Pengawasan prudential ini sendiri terbagi atas dua, micro prudential dan macro prudential. Kebijakan micro prudential, yaitu regulator atau aturan, dan OJK bertindak sebagai supervisi yang bertanggung jawab terhadap kesehatan individual bank, terutama likuiditas dan rasio kapital.

Sementara kebijakan macro prudential, karena baru bergabung di 2014, diberikan kepada BI untuk mengatur dan mengelola risiko likuiditas secara agregasi (disatukan). Untuk market conduct atau prilaku pasar lebih cenderung melindungi konsumen atau nasabah dengan fokus pada memastikan perlakuan yang tepat bagi nasabah.

Indonesia sendiri mengikuti Inggris dalam menerapkan pola ini. Bahkan, Inggris disebut-sebut sebagai negara pelopor pola tersebut. Pada 1997, Inggris membentuk Financial Services Authority (FSA), lembaga superbody dengan kewenangan melakukan investigasi, pengenaan sanksi, sampai penuntutan.

Ragam pola

“Selain pola integrasi, ada juga pola institusional, fungsional, dan twin-peaks,” jelas Triyono kepada Neraca di Bogor, Jawa Barat, pekan lalu. Dalam pola institusional, pengawasan dilakukan terpisah-pisah sesuai instansi atau industri yang diawasi. Pola ini akan membingungkan ketika produk industri yang diawasi meluas, sehingga tidak jelas lagi pengawasannya.

Sedangkan pola fungsional, pembentukan lembaga pengawasan dilakukan bukan berdasar status hukum, melainkan berdasar aktivitas. Triyono lalu mencontohkan, ketika bank bertransaksi di pasar modal, maka bank tersebut selain akan diawasi oleh lembaga pengawas bank, juga oleh lembaga pengawas pasar modal. Jadi, pola ini mengharuskan kejelasan produk.

Akan menjadi membingungkan jika pengkategorian produk tidak bisa dilakukan. Pola lainnya yakni twin-peaks. Berbeda dengan pola terintegrasi yang dianut Indonesia melalui OJK, yang menggabungkan pengawasan prudential dan market conduct. Pola twin-peaks justru memisahkan keduanya.

Di negara yang telah menganut pendekatan twin-peaks seperti Australia, Inggris dan Amerika Serikat, pengawasan business conduct terhadap lembaga keuangan dilakukan oleh lembaga yang terpisah dari pengawasan prudential. Sementara di Malaysia, pengawasan market conduct tetap dilaksanakan oleh Bank Sentral Malaysia dengan membentuk satuan kerja khusus.

“Kalau melihat praktik di negara lain yang menganut twin-peaks, selain melakukan pengawasan prudential yang fokus pada prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank, juga dilakukan pengawasan business conduct yang fokus dalam mengawasi dan memantau hubungan antara nasabah dan bank,” terang Triyono.

Dua negara, beda pola

Bicara lembaga pengawasan keuangan, tidak afdhol kalau tidak mengaca di negara-negara lain. China misalnya. Negeri Tirai Bambu itu masih memilih pola institusional meskipun banyak negara sudah menanggalkannya.

Dari sebelumnya pengawasan dilakukan terintegrasi oleh People’s Bank of China (Bank Sentral China), namun pengawasan dipecah menjadi tiga, perbankan, asuransi, dan pasar modal, melalui China Banking Regulatory Comission (CBRC).

“Cara itu dilakukan China tahun 2003. Sejak perubahan itu, Bank Sentral China hanya berperan terbatas pada perumusan dan penerapan kebijakan moneter, serta menjaga stabilitas sistem keuangan,” kata Triyono.

Khusus pengawasan asuransi juga dilakukan oleh lembaga bernama China Insurence Regulatory Comission (CIRC). Sementara pengawsan pasar modal, perusahaan sekuritas, dan perusahaan go public dilakukan oleh China Securities Regulatory Comission (CSRC).

Hal yang berbeda justru dilakukan Italia, yang menggunakan pola fungsional. Negeri Pizza itu membagi sistem keuangannya menjadi empat aktivitas besar yaitu perbankan, investment services, asset management, dan asuransi. Masing-masing memiliki pengawas, kerangka hukum, dan peraturan. [iqbal]

BERITA TERKAIT

OJK Jalin Kerjasama dengan Kemendagri dan PPATK - Cegah dan Berantas Pencucian Uang

  NERACA   Jakarta - Guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Industri Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan…

OJK dan Aparat Diminta Awasi Rentenir Berkedok Fintech

    NERACA   Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharam menginginkan Otoritas Jasa…

Pemda Kalsel Tertarik Untuk Obligasi Daerah

NERACA Banjarmasin -Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Rudy Resnawan menyatakan tertarik dengan potensi pengembangan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan untuk…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

CIMB Niaga Cetak Laba Rp3,5 Triliun

      NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk melaporkan perolehan laba bersih konsolidasi (diaudit) sebesar Rp3,5…

BCA Jadi Mitra Distribusi Penjualan ST-003

    NERACA   Jakarta – Komitmen Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan…

Penerbitan Sukuk Global Bakal Pulih

    NERACA   Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's Investor Service mengatakan pada Selasa bahwa mereka memperkirakan penerbitan sukuk negara…