Pola Integrasi Dinilai Pas untuk OJK

NERACA

Bogor - Lahirnya Undang-undang (UU) No.21/2011 otomatis melegalkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan seluruh industri keuangan Indonesia. Dengan begitu, tahun depan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sepenuhnya melebur ke OJK, menyusul setahun berikutnya Bank Indonesia (BI) dengan fungsi kepengawasannya.

Praktis, OJK akan bekerja penuh dan efektif sekitar 13 bulan lagi. Di waktu yang singkat ini, OJK dengan tim transisinya, gencar melakukan sosialisasi dan edukasi. Salah satunya menjelaskan praktik-praktik pengawasan lembaga keuangan, baik yang akan dilakukan OJK maupun negara lain.

Menurut Triyono, anggota Tim Transisi OJK, lembaganya akan menjadi pengawas lembaga keuangan yang menerapkan pola terintegrasi. Des, apa yang dimaksud pola terintegrasi itu sendiri? Kata Triyono, dalam pola terintegrasi, lembaga pengawas yang dibentuk (OJK) akan mengawasi, baik prudential maupun market conduct.

Pengawasan prudential ini sendiri terbagi atas dua, micro prudential dan macro prudential. Kebijakan micro prudential, yaitu regulator atau aturan, dan OJK bertindak sebagai supervisi yang bertanggung jawab terhadap kesehatan individual bank, terutama likuiditas dan rasio kapital.

Sementara kebijakan macro prudential, karena baru bergabung di 2014, diberikan kepada BI untuk mengatur dan mengelola risiko likuiditas secara agregasi (disatukan). Untuk market conduct atau prilaku pasar lebih cenderung melindungi konsumen atau nasabah dengan fokus pada memastikan perlakuan yang tepat bagi nasabah.

Indonesia sendiri mengikuti Inggris dalam menerapkan pola ini. Bahkan, Inggris disebut-sebut sebagai negara pelopor pola tersebut. Pada 1997, Inggris membentuk Financial Services Authority (FSA), lembaga superbody dengan kewenangan melakukan investigasi, pengenaan sanksi, sampai penuntutan.

Ragam pola

“Selain pola integrasi, ada juga pola institusional, fungsional, dan twin-peaks,” jelas Triyono kepada Neraca di Bogor, Jawa Barat, pekan lalu. Dalam pola institusional, pengawasan dilakukan terpisah-pisah sesuai instansi atau industri yang diawasi. Pola ini akan membingungkan ketika produk industri yang diawasi meluas, sehingga tidak jelas lagi pengawasannya.

Sedangkan pola fungsional, pembentukan lembaga pengawasan dilakukan bukan berdasar status hukum, melainkan berdasar aktivitas. Triyono lalu mencontohkan, ketika bank bertransaksi di pasar modal, maka bank tersebut selain akan diawasi oleh lembaga pengawas bank, juga oleh lembaga pengawas pasar modal. Jadi, pola ini mengharuskan kejelasan produk.

Akan menjadi membingungkan jika pengkategorian produk tidak bisa dilakukan. Pola lainnya yakni twin-peaks. Berbeda dengan pola terintegrasi yang dianut Indonesia melalui OJK, yang menggabungkan pengawasan prudential dan market conduct. Pola twin-peaks justru memisahkan keduanya.

Di negara yang telah menganut pendekatan twin-peaks seperti Australia, Inggris dan Amerika Serikat, pengawasan business conduct terhadap lembaga keuangan dilakukan oleh lembaga yang terpisah dari pengawasan prudential. Sementara di Malaysia, pengawasan market conduct tetap dilaksanakan oleh Bank Sentral Malaysia dengan membentuk satuan kerja khusus.

“Kalau melihat praktik di negara lain yang menganut twin-peaks, selain melakukan pengawasan prudential yang fokus pada prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank, juga dilakukan pengawasan business conduct yang fokus dalam mengawasi dan memantau hubungan antara nasabah dan bank,” terang Triyono.

Dua negara, beda pola

Bicara lembaga pengawasan keuangan, tidak afdhol kalau tidak mengaca di negara-negara lain. China misalnya. Negeri Tirai Bambu itu masih memilih pola institusional meskipun banyak negara sudah menanggalkannya.

Dari sebelumnya pengawasan dilakukan terintegrasi oleh People’s Bank of China (Bank Sentral China), namun pengawasan dipecah menjadi tiga, perbankan, asuransi, dan pasar modal, melalui China Banking Regulatory Comission (CBRC).

“Cara itu dilakukan China tahun 2003. Sejak perubahan itu, Bank Sentral China hanya berperan terbatas pada perumusan dan penerapan kebijakan moneter, serta menjaga stabilitas sistem keuangan,” kata Triyono.

Khusus pengawasan asuransi juga dilakukan oleh lembaga bernama China Insurence Regulatory Comission (CIRC). Sementara pengawsan pasar modal, perusahaan sekuritas, dan perusahaan go public dilakukan oleh China Securities Regulatory Comission (CSRC).

Hal yang berbeda justru dilakukan Italia, yang menggunakan pola fungsional. Negeri Pizza itu membagi sistem keuangannya menjadi empat aktivitas besar yaitu perbankan, investment services, asset management, dan asuransi. Masing-masing memiliki pengawas, kerangka hukum, dan peraturan. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Pemahaman Masyarakat Mengenai UU Konsumen Dinilai Rendah

Pemahaman Masyarakat Mengenai UU Konsumen Dinilai Rendah NERACA Palembang - Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Sumatera Selatan menilai tingkat pemahaman masyarakat…

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

OJK Dorong Perbankan Di Bali Optimalkan Penyaluran Kredit Pariwisata

    NERACA   Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan di Bali untuk mengoptimalkan penyaluran kredit sektor pariwisata…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Dukung Penindakan Fintech Ilegal

      NERACA   Jakarta - Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) mendukung penindakan hukum terhadap aksi perusahaan teknologi finansial (tekfin)…

Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Kredit 11,5%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 11,5 persen pada 2019 lebih rendah…

Adira Insurance Berikan Penghargaan 23 Kota - Sistem Tata Kelola Keselamatan Jalan

      NERACA   Jakarta - Asuransi Adira menyelenggarakan Indonesia Road Safety Award (IRSA) sebagai upaya untuk menyadarkan pentingnya…