NERACA

Jakarta – Pemerintah diminta menghentikan semua kebijakan ekonomi yang justru bertentangan dengan tujuan ekonomi nasional, yaitu mewujudkan produktivitas nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab kebijakan itu justru menciptakan paradoks.

Paradoks yang dimaksudkan antara lain adalah banyaknya buah-buahan dan sayuran impor, padahal Indonesia adalah negara agraris. “Contohnya, sekarang orang kesulitan untuk membeli kelengkeng dari Ambarawa, apel Malang, durian Rancamaya, bawang merah dan bawang putih, dan wortel. Produk pakaian jadi lokal juga sudah mulai tergerus produk pakaian bekas dari China,” kata Sekretaris Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Aviliani beberapa waktu lalu.

Paradoks lainnya adalah makin banyaknya pengusaha produsen lokal beralih usaha menjadi pengusaha jasa dan importir. Berpindahnya bentuk usaha itu cukup beralasan karena menjadi importir atau bergerak di sektor jasa tidak membutuhkan modal dan risiko besar.

Memang benar, kata dia, Indonesia bakal menjadi negara besar ketujuh di dunia, seperti diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, kebanyakan kekayaan yang ada di Indonesia tersebut dimiliki oleh asing.  

“Memang yang menciptakan paradoks bidang ekonomi ini adalah pemerintah. Jadi kita harus mengembalikan kondisi agar pengusaha kita tak beralih menjadi broker, istilah pengusaha importer,” kata Aviliani.

Menurut Aviliani, pemerintah sudah saatnya menghentikan dan merevisi peraturan perundang-undangan yang justru mematikan kehidupan produksi dalam negeri. Peraturan seperti itu telah memberi peluang sebebas-bebasnya itu bagi masuknya produk asing, walaupun kebutuhan barang tersebut sudah ada di dalam negeri.

Hal senada juga dilontarkan ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam, pengamat ekonomi A Prasetyantoko dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Atmajaya, dan Edib Muslim, kepala Divisi Komunikasi Publik dan Promosi KP3EI.

Menurut Edib, sebetulnya kajian yang disampaikan KP3EI sudah cukup komprehensif untuk mengangkat perekonomian nasional dan membangkitkan produktivitas lokal. Di antaranya, pemerataan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan pusat ekonomi di Jawa dan luar Jawa, dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Merauke, dan dari Kupang di NTT hingga Bitung di Sulut. Sarana perhubungan itu meliputi darat, laut, dan udara.

Hubungan Industrial

Sementara itu,  pengamat ekonomi Latif Adam sependapat dengan Aviliani bahwa perekonomian 2013 hingga 2014 akan diwarnai kepentingan politik menjelang Pemilu dan Pilpres. Tapi dia optimistis, pemerintah akan mengalokasikan belanja pembangunan terbesar di bidang infrastruktur untuk melancarkan arus barang dan jasa, mempertahankan daya beli masyarakat, dan mendorong konsumsi domestik. 

Yang jadi masalah, kata Latif, ada empat ancaman yang mengadang pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu, politik, inflasi, krisis global, dan hubungan industrial. “Tahun depan adalah tahun politik, yang akan mengurangi gerak menteri ekonomi yang berasal dari partai politik,“ katanya. (saksono)