NERACA

Jakarta – Pemerintah menyiapkan dana Rp 10,1 triliun sebagai investasi untuk membangun jaringan ketenagalistrikan dan listrik pedesaan yang akan dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada 2013. Dana untuk membangun jaringan itu didapatkan dari penghematan sebesar Rp11,8 triliun yang dihasilkan oleh kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL).

Investasi tersebut berasal dari alokasi daftar isian pagu anggaran (DIPA) subsidi listrik pada RAPBN 2013 dan peningkatan margin PLN. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan, DIPA tersebut membuat susut jaringan PLN akan mengalami penurunan. Pemerintah menargetkan susut jaringan (losses) yang dialami PLN turun menjadi 8,5% dalam RAPBN 2013 dan memberikan margin sebesar 7%.

Pemberian DIPA tersebut akan memperbaiki dan menurunkan susut jaringan yang ada saat ini. Dibandingkan 2011, penurunan susut jaringan cukup signifikan hingga saat ini. "Audit 2011 susut jaringannya itu 9,44%, itu clear. Kalau 2012 kan masih berjalan tetapi harusnya lebih rendah dari 9,44%. Kalau APBN-P 2012 sebesar 8,5%, nanti kita lihat. Tahun depan juga targetnya sama," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ‘Rasionalisasi Tarif Tenaga Listrik Menuju Subsidi Tepat Sasaran’, di Jakarta, Senin (26/11).

Beberapa contoh proyek yang didanai dalam DIPA SLA 2013 (on going) adalah PLTA Upper Cisokan berkapasitas 1.040 MW dengan usulan dana soft loan agreement (SLA) sebesar Rp 581,2 miliar dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan konstruksi interkoneksi Jawa Sumatera dengan kapasitas 500 kV dengan usulan dana SLA Rp 508,6 miliar dari Japan International Cooperatiron Agency (JICA).

Untuk DIPA SLA 2012, PLN mendapat pinjaman SLA dari beberapa lembaga keuangan seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asean Develepment Bank (ADB), Lembaga Keuangan Prancis (AFD), International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), dan Japan International Cooperatiron Agency (JIcA). Adapun total proyek dalam DIPA SLA 2012 ada sekitar 23 proyek (DIPA SLA 2012 on going) dan 36 proyek (DIPA SLA 2012 Pipelene).

PLN sebagai pemasok listrik menargetkan 2,9 juta pelanggan baru akan teraliri listrik pada tahun depan. Menurut Jarman, swasta tidak berminat untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik bagi pelanggan baru. Dikarenakan 2,3 juta dari 2,9 juta calon pelanggan tersebut merupakan pemasangan sambungan listrik berskala kecil, yaitu 450 VA dan 900 VA alias listrik bersubsidi. "Itu kan kecil, jadi swasta nggak mau. Kapan kembali investasinya," pungkasnya.

Tidak Adil

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Fabby Tumiwa menilai rencana kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) 2013 sebesar 15% yang akan dikenakan pada pelanggan listrik mulai dari 1.300 VA, merupakan hal yang tidak rasional dan tidak adil. Lebih baik TTL dinaikkan untuk golongan R1 dengan daya 450 dan 900 VA, ketimbang bagi kalangan industri, apabila ingin melakukan penghematan subsidi yang lebih baik.

Tapi kenyataannya, logika politik berbeda dengan logika ekonomi. “Kalau kita lihat pada keputusan DPR terakhir menaikan 15%, saya lihat itu tidak rasional, lebih pada pendekatan politik. Sebagai contoh, mereka menyepakati kenaikan 15% tapi dengan catatan, pelanggan golongan R1 450 VA dan 900 tidak naik,” ujarnya.

Menurut dia, TTL bagi pelanggan golongan R1 dengan daya 450 dan 900 VA tidak dinaikkan karena didasari pada anggapan bahwa pelanggannya termasuk golongan miskin. Padahal, anggapan itu tidak benar karena definisi pelanggan miskin. “Golongan R1 ini mungkin dianggap miskin dan kaum dhuafa. Kalau mau, saya bisa ajak ke Tangerang, banyak yang tidak ada listrik. Mereka masih pakai lampu teplok. Atau lebih jauh lagi ke Jawa Barat bagian selatan juga banyak. Itu orang miskin beneran,” kata Fabby.

Hingga kini, pelanggan listrik 450 VA tercatat sebanyak 19,8 juta, 900 VA sebanyak 15,1 juta, 1.300 VA sebanyak 5,2 juta, 2.200 VA sebanyak 1,7 juta. Sementara untuk 3.500 VA hingga 6.600 VA ke atas hanya 704 ribu pelanggan. Maka total dari pelanggan 450-900 VA mencapai 34,9 juta lebih banyak daripada pelanggan di atas 1.300-6.600 VA ke atas. Dengan demikian, rencana kenaikan TTL dan subsidi listrik justru mempromosikan ketidakadilan. “Subsidi listrik melemahkan PLN, merugikan pelanggan listrik,” tambah Fabby.

Tidak Rasional

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pemerintah memberikan subsidi ke pelanggan rumah tangga 450 VA sebesar Rp 80.070 per bulan, Rp 95.730 untuk pelanggan rumah tangga 900 VA, Rp 109.061 untuk pelanggan rumah tangga 1300 VA, dan Rp 197 ribu untuk pelanggan rumah tangga 2.200 VA.  Gambaran ini, kata dia, mencerminkan besaran subsidi yang tidak rasional.

Fabby menambahkan rata-rata pelanggan 450 VA membayar tagihan Rp30 ribu – Rp35 ribu per bulan sedangkan pelanggan 900 VA rata-rata membayar tagihan Rp50 ribu – Rp60 ribu per bulan. Kenaikan rata-rata 15% hanya hanya menambah biaya tagihan Rp5 ribu – Rp7 ribu per bulan untuk pelanggan 450 VA dan Rp7 ribu – Rp10 ribu per bulan sehingga tidak akan memberatkan kedua golongan pelanggan itu.

“Penerima subsidi seharusnya masyarakat di daerah seperti di Nusa Tenggara Timur yang pemakaian listriknya di bawah 450 VA dengan dua atau tiga buah lampu yang tidak lebih dari 100 VA,” ujarnya.

Fabby mengusulkan agar pelanggan miskin atau tidak mampu tidak dikenai tarif untuk pemakaian 30 kWh pertama, lalu sampai pemakaian 60 kWh disubsidi.

Kaji Skema Subsidi

Sementara, pemerintah tengah mengkaji perubahan skema pendistribusian subsidi listrik berdasarkan kuota pemakaian listrik agar lebih tepat sasaran. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menuturkan penetapan subsidi berdasarkan kuota pemakaian listrik akan menyederhanakan golongan tarif yang selama ini dipakai untuk mengatur pemberian subsidi.

Penyesuaian skema subsidi juga harus diikuti penyesuaian tarif dasar listrik karena biaya pokok penyediaan listrik berubah sesuai harga energi primer yang mengikuti mekanisme pasar. “Subsidi berdasarkan volume masih harus dikaji dan dikomunikasikan dulu dengan DPR,” kata Jarman.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji menyambut baik usulan tersebut. Menurut dia, dana subsidi yang masih dinikmati golongan pelanggan mampu dapat digunakan oleh PLN untuk  menyediakan listrik bagi masyarakat di daerah yang rasio elektrifikasinya masih rendah